TTI Desak Bupati Bireuen Membuka Penggunaan Anggaran Rp60,79 Miliar dan Membuktikan Keberpihakan kepada Korban Banjir Melalui Percepatan Pemulihan Nyata.
Wartanad.id - BANDA ACEH, 15 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti rendahnya realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Kondisi tersebut dinilai patut menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepemimpinan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bireuen mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir.
Berdasarkan pemberitaan ACEHPOST yang merujuk pada dokumen Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dari total alokasi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp60,79 miliar, realisasi yang tercatat hingga 6 November 2026 baru Rp610,85 juta. Angka tersebut setara sekitar 1 persen dari total alokasi yang diberitakan. acehpost.id
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mempertanyakan mengapa penyerapan anggaran masih sangat rendah ketika masyarakat terdampak bencana membutuhkan percepatan pemulihan rumah, jalan, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi.
Menurut TTI, rendahnya realisasi keuangan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah kurang peka terhadap kebutuhan mendesak masyarakat apabila tidak segera disertai penjelasan dan tindakan konkret.
"Bupati Bireuen harus memahami bahwa di balik angka anggaran terdapat kebutuhan masyarakat yang tidak bisa terus ditunda. Jangan sampai masyarakat korban banjir terus menunggu, sementara pemerintah hanya berkutat dengan proses administrasi dan laporan anggaran. Kepekaan seorang pemimpin harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji percepatan pembangunan," demikian konsep pernyataan Koordinator TTI.
TTI juga menyoroti bahwa Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebelumnya telah mendorong percepatan penyerapan dana di Bireuen. Dalam laporan Oktober 2026, pemerintah daerah menjelaskan adanya hambatan siklus penganggaran, sementara kemajuan fisik sejumlah pekerjaan sudah tercatat meskipun realisasi keuangan masih rendah. Waspada Aceh
Karena itu, TTI meminta Bupati menjelaskan secara terbuka apakah rendahnya pembayaran disebabkan pekerjaan belum selesai, keterlambatan administrasi, atau kendala lain.
"Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan, bukan saling lempar alasan. Jika pekerjaan sudah berjalan, buka progresnya. Jika uang sudah tersedia, jelaskan kapan dibelanjakan. Jika ada hambatan, umumkan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana penyelesaiannya. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan akibat informasi yang tidak transparan," lanjut konsep pernyataan tersebut.
TTI mendesak Bupati Bireuen segera memublikasikan rincian dana yang sudah masuk ke kas daerah, daftar kegiatan yang dibiayai, nama pelaksana pekerjaan, progres fisik dan keuangan, serta target penyelesaian seluruh kegiatan pemulihan pascabencana.
TTI juga meminta Inspektorat dan BPKP mengevaluasi hambatan penyerapan serta memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ukuran keberhasilan pemulihan bencana bukan besarnya dana yang diumumkan, melainkan seberapa cepat masyarakat kembali memperoleh kehidupan yang layak. Bupati Bireuen harus menjawab kritik ini dengan keterbukaan dan hasil kerja yang dapat dilihat langsung oleh rakyat," tegas konsep penutup pernyataan TTI.
TTI menegaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan bukan dengan sendirinya bukti penyimpangan atau tidak terlaksananya pekerjaan. Namun, kondisi tersebut tetap memerlukan pertanggungjawaban publik yang jelas, terlebih menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.
