• Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    BkkbN Aceh Gelar Rapat Paparkan Pengelolaan Anggaran Untuk Tahun 2019

    Feb 20, 2019, 12:48 PM WIB Last Updated 2020-01-23T13:10:34Z
    wartanasional.co, Banda Aceh - BkkbN Aceh Gelar Rapat guna paparkan pengelolaan anggaran untuk BKKBN Aceh, di Media Center BkkbN Aceh, Senin (18/2).

    "Dalam Rapat tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJPB Aceh Zaid Burhan Ibrahim sebagai narasumber, dan juga dihadiri pejabat administrator beserta pengawan di jajaran.

    Rapat tersebut langsung dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri.

    Kepala BKKBN perwakilan Aceh Sahidal Kastri berujar, dalam pengelolaan keuangan diperlukan pengetahuan. Untuk itu, para satuan kerja di jajaran BKKBN Aceh untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran.

    “Pengetahuan dan pengelolaan keuangan semakin bertambah. Untuk itu, ilmu perlu terus di-update."ujarnya.

    "Tidak saja sebagai petunjuk dan penambahan, tetapi ada hal-hal yang harus diketahui, seperti apa penyebab pengelolaan keuangan tidak mencapai seratus persen,” tambah Sahidal.

    Sahidal Kastri mengharapkan dari hasil rapat tersebut pengelolaan BKKBN Aceh tahun anggaran 2019 bisa mencapai 100 persen.

    Dan yang terpenting, pengelolaan anggaran sesuai peraturan berlaku. Dalam Rapat anggaran , Zaid Burhan memaparkan spending review tahun anggaran 2019.

    Kepala Kanwil DJPB Aceh Zaid Burhan Ibrahim dalam pemaparannya mengatakan, tujuan dari spending review yaitu, pencapaian value for money, memberikan masukan/rekomendasi dalam penyusunan early warning tahun anggaran berjalan dan untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan anggaran.

    Kemudian Zaid Burhan juga memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya. Serta sebagai bahan pembinaan kepada satuan kerja terkait guna mengevaluasi kinerja pembangunan dan program prioritas nasional.

    Zaid Burhan menyebutkan, ada tiga jenis spending review, yaitu pertama review ekonomi dilakukan dalam rangka mengindentifikasi mekanisme perolehan input pemerintah baik barang, jasa yang berpotensi untuk diperoleh dengan harga yang lebih baik.

    Kedua yaitu review efisiensi untuk mengindentifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan.

    Dan ketiga review efektivitas dilakukan dengan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian, sasaran, dan target pemerintah.

    “Ketiga aspek ini, ekonomis, efisien dan efektifitas bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu mengapa spending review itu perlu dilakukan, sehingga penggunaan anggaran sesuai aturan dan sudah diperhitungkan dengan baik,” tutup Zaid Burhan Ibrahim.(red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini