wartanasional.co, Simeulue - Fenomena tentang Perusahaan Daerah Kabuapten Simeulue (PDKS) memang menarik untuk dijadikan issue atau sekedar dagangan di tahun politik ini dan sebagai pengalihan issue di tengah masyarakat, Minggu 03 Maret 2019.
Permasalahan PDKS yang begitu kompleks ini mendapat tanggapan dari Deby selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera.
Menurutnya, pembiayaan PDKS yang telah menghabiskan ratusan milyar uang rakyat sejak pertama kali didirikan yang diharapkan dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah sekarang jadi rebutan pengelolaannya.
"Kasamaganda yang sekarang diserahkan untuk mengelola PDKS tidak dapat berbuat maksimal karena mitra Pemda Simeulue tersebut merasa dizalimi oleh kebijakan yang menurut kami aneh,"kata Deby.
Hal ini disebabkan dimana kuota pengiriman Tandan Buah Segar Sawit (TBS) dicabut oleh Pemda Simeulue sejak beberapa tahun yang lalu.bKapal LCT yang diusahakan oleh perusahaan tersebut juga tidak diberikannya izin.
Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PDKS yang dijanjikan untuk dapat mengolah TBS tidak kunjung selesai yang sekarang jadi besi tua padahal telah menghabiskan anggaran puluhan miliar uang rakyat, ditaksir biaya pembuatan PMKS mencapai lebih kurang 40 milyar.
Belum lagi luas lahan yg menurut sensus independen hanya 1.200 Hektare saja yang produktif.
Sudah selayaknya Pemerintah daerah saat ini berani untuk mendorong aparat penegak hukum membersihkan PDKS dari oknum-oknum yg terindikasi melakukan korupsi sekarang lagi ditangani Kajati Aceh.
Pemkab Simeulue juga diminta bersikap sikap tegas memberikan dukungan kepada Kasamaganda untuk mengelola kebun PDKS sesuai KSO sehingga investor tidak ragu mengembangkan usahanya tanpa ada pernyataan yang merugikan semua pihak.(red)
