wartanasional.co, Langsa – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyosialisasi advokasi dan KIE program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja 2019 di lima kabupaten/kota di Aceh.
Kegiatan bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI dilakukan di 12 titik kegiatan yaitu di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.
Kegiatan ke-11 dari 12 kegiatan Bidang ADPIN (Advokasi, Penggerakan, dan Informasi) yang digelar di Gedung Cakra Donya, Kota Langsa, Rabu (27/3) dibuka Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Wali Kota Langsa Junaidi.
Kegiatan Anggota KomisI IX DPR RI Dapil Aceh Tgk Khaidir Abdurrahman, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri, Kabid Dalduk Irma Dimyati, Kepala OPD KB Kota Langsa Saflina Salim, dan 250 peserta dari unsur masyarakat.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Wali Kota Langsa Junaidi menyebutkan, pemerintah telah menetapkan beberapa indikator, seperti penurunan angka kelahiran total fertility rate (TFR) dari 2,6 menjadi 2,28 anak/wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontrasepsi, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani dari 11,4 persen menjadi 9,91 persen.
“Sasaran tersebut tidak mungkin akan tercapai jika hanya mengandalkan BKKBN saja, tetapi program KKBPK perlu dukungan SKPK. Serta membangun pemahaman dan kesepakatan bersama langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan program KKBPK dapat terealisasi dengan baik,” ucapnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Aceh Sahidal Kastri mengatakan, dalam penguatan program KKBPK, BKKBN perlu melakukan berbagai langkah sehingga benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target atau sasaran program.
“Program KKBPK harus dapat secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Program KKBPK juga harus berjalan sesuai kearifan lokal Aceh dan bisa terlaksana dengan baik di 584 Kampung Keluarga Berencana (583 Kampung KB + 1 Mandiri),” jelas Sahidal.
Sebut Sahidal BKKBN memiliki tiga pilar program kerjanya yaitu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Ketiga program ini kata Sahidal, telah diatur sesuai amanah Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 .
“BKKBN memiliki tugas dan bertangung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan delapan fungsi keluarga (fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, sosial pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan lingkungan),” katanya lagi.
Sedangkan anggota Komisi IX DPR RI Dapil Aceh, Tgk Khaidir Abdurrahman mengatakan, meningkatkan kualitas kependudukan di Aceh cukup efektif dilakukan dengan pendekatan agama di dalam keluarga.
Sebab, menurut anggota dewan yang tidak mencalonkan diri kembali pada Pileg 2019, dengan agama, Aceh akan kembali hebat dan gemilang seperti masa Sultan Iskandar Muda.
“Bila memulai suatu pembangunan dilakukan dengan pendekatan agama, diyakini dapat sukses dibandingkan dengan pembangunan yang tidak mempertimbangkan agama,” tegas Tgk Khaidir.
Lanjutnya, sejumlah program KKBPK selama ini kata Tgk Khaidir, program yang menyentuh keluarga maupun kependudukan di Aceh juga disampaikan dengan pendekatan Agama.
Sebab BKKBN menganjurkan agar dalam berkeluarga direncanakan dengan baik dan bukan membatasi jumlah anak.
“Pendekatan agama dapat menyelesaikan semua persoalan termasuk menyelsmatkan generasi penerus dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Intinya, mengapa dengan pendekatan agama, karena Aceh ini pernah gemilang dengan agama yang dikedepankan,” demikian ujarnya, seraya mengatakan program kependudukan erat kaitannya dengan agama.
Sekarang ini katanya lagi, banyak generasi penerus yang terjebak dengan narkoba. Selain itu, di Aceh banyak anak muda menghabiskan waktu di internet, media sosial dan di warung-warung kopi. Sehingga dinilai kurang produktif.
Menurutnya, perkembangan teknologi memang tidak bisa dihambat, namun pemahaman mesti diberikan kepada generasi penerus, yang salah satunya dengan program KKBPK.
Menurut Tgk. Khaidir, program kependudukan yang digalakkan BKKBN sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian juga program keluarga berencana, bukan hanya semata-mata mengatur kehamilan, tetapi untuk meningkatkan kualitas manusia. ***
Sumber: Media Center BKKBN Aceh
