Banda Aceh - Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, menyelenggarakan kegiatan International Conference di Event Hall AAC Dayan Dawood, Darussalam – Banda Aceh, Senin – Selasa atau 21 – 22 Oktober 2019.
Pembukaan ICOLGIS ini di Event Hall AAC Dayan Dawood, Darussalam – Banda Aceh, Senin 20 Oktober 2019.
International Conference tersebut mengambil tema International Conference on Law Governance and Islamic Societies (ICOLGIS).
Kegiatan ICOLGIS dibuka oleh Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Syiah Kuala mewakili Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. H. Samsulrizal, M.Eng.
Taufik Fuadi dalam sambutannya mengatakan terselenggaranya kegiatan ICOLGIS merupakan wujud pengabdian dan dedikasi Universitas Syiah Kuala melalui Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam upaya berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan saling bertukar informasi diantara para ilmuwan, peneliti, praktisi serta kalangan professional lainnya dari berbagai negara di dunia serta berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Panitia ICOLGIS Muhammad Ya’kub, LL.M., P.hd dalam laporannya mengatakan bahwa keberadaan International Conference ICOLGIS ini merupakan salah satu wadah bagi para ilmuwan, para peneliti, para praktisi serta lainnya dalam berbagi informasi dan saling belajar pengalaman diantara sesama.
“Penyelenggara ICOLGIS mengundang 5 orang narasumber, yaitu Prof. Daniel Fitzpatrick (Monash University – Australia), Prof. Dr. Dilshad Shaik (School of Law Sathya Institute of and Technology, India), Prof. Farid Sufian Bin Shuaib (Dekan Ahmad Ibrahim Kullyah of Laws, International Islamic University, Malaysia), Dr. Azhari Yahya (Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia) serta Dr. Viktor Kattan, LL.M ( Associate Fellows , National University of Singapore),” ujar M. Ya’kub.
Prof. Daniel Fitzpatrick presentasinya mengangkat tema Spatial Scale of Property: Custom, Islam and Law in Aceh.
Prof. Dilshad Shaik mengangkat tema Protection of Traditional Knowladge of Indigenous People in India. Prof. Farid Sufian Bin Shuaib presentasinya mengangkat tema “Challange of Governance in Plural Societies : Lessons from Malaysia.
Dr. Azhari Yahya, S.H. MCL., MA presentasinya mengangkat tema The Role of Law Number 11 of 2006 In Attracting Foreign Direct Investment to Aceh Province. Sementara Dr. Viktor Kattan berhalangan menghadiri acara International Conference ini.
Kegiatan ICOLGIS tersebut dipandu oleh Saifuddin Bantasyan, S.H., MA, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala selaku moderator.
Kegiatan International Conference ini menampilkan 75 Full Paper dari 180 Abstrak yang berasal dari beberapa negara (Australia, India, Taiwan, Malaysia, dan Singapore ) serta berbagai daerah di Indonesia.
Selanjutnya ketujuh puluh lima paper tersebut akan dipresentasikan oleh Para Peserta pada Sesi Panel (Plenary Session) selama 2 hari ke depan yaitu Senin – Selasa, 21 – 22 Oktober 2019, di Ruang Flamboyant Lt. 3 AAC Dayan Dawood, Darussalam – Banda Aceh .
Kegiatan Pembukaan ICOLGIS ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari unsur Forkopimda diataranya yaitu utusan Plt Gubernur Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar, utusan Kodam Iskandar Muda (IM), utusan Polda Aceh, utusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, utusan Pengadilan Tinggi Aceh, utusan Mahkamah Shari’ah Aceh.
Selain itu juga turut hadir utusan dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (P3KHAN) Aceh, Utusan Ombudsman Kantor Perwakilan Aceh, Utusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian dan HAM) Kanwil Aceh.
Panitia kegiatan ICOLGIS ini juga mengundang, Kepala Kantor Pertahanan (KANHAN) – Kemenhan RI wilayah Aceh, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh (Kemenag), Para Dekan yang berada di lingkungan Universitas Syiah Kuala, sejumlah kepala daerah seperti Walikota Banda Aceh, Bupati Aceh Besar, dan Walikota Sabang, Ketua DPRA, Ketua DPRK Banda Aceh, Ketua DPRK Aceh Besar, Ketua DPRK Sabang.
Selain itu, Panitia ICOLGIS juga mengundang sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Satuan Kerja Perangkat kabupaten kota (SKPK) yang relevan dengan isu yang didiskusikan yaitu hukum pemerintahan dan kajian keislaman, serta berbagai instansi pemerintah lainnya yang berada di Aceh baik yang bersifat vertikal maupun horisontal, Para Rektor maupun Dekan Fakultas Hukum dari berbagai PTN dan PTS yang berada di wilayah Aceh, Kepala OJK Aceh, Kepala BPKS, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh, Dirut Bank Aceh, Ketua KADIN Aceh, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Chapter Aceh, Kepala BKN Wilayah Aceh, Ketua IKAKUM Unsyiah serta berbagai instansi pemerintah maupun swasta lainnya.[Ril]
