Jakarta - Populi Center melakukan jajak pendapat dengan melibatkan 50 narasumber ahli. Salah satu pertanyaan yang diajukan ialah soal wacana pemerintah membentuk daerah otonomi baru di Papua.
Sebanyak 50 narasumber ahli tersebut diberikan pertanyaan "Menurut anda, apakah kebijakan tersebut mendesak atau tidak mendesak untuk dilakukan?".
Hasilnya sebanyak 68 persen responden menilai rencana pembentukan DOB tersebut tidak mendesak. Angka tersebut merupakan gabungan dari 58 persen tidak mendesak dan 10 persen sangat tidak mendesak.
"Otonomi daerah perlu kembali direnungkan, apakah menjadi jalan tepat untuk mendorong tercapainya kesejahteraan rakyat," kata peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, Minggu (5/6/2022).
Kemudian, tidak ada satupun responden yang memilih opsi sangat mendesak, 20 persen memilih mendesak dan 12 persen memutuskan untuk tidak dapat menilai atau menolak menjawab.
Institut Otonomi Daerah, Prof Djohermansyah Djohan mengatakan usulan-usulan daerah pemekaran yang ada belum memenuhi persyaratan yang layak, terutama pada lingkup provinsi. Bagi mantan Dirjen Otonomi Daerah tersebut, salah satu syarat daerah pemekaran idealnya berdasarkan kepadatan jumlah penduduk.
Ia menyebut Kota Surabaya atau Kabupaten Bogor sebagai contoh. "Dengan demikian, pembentukkan daerah otonomi baru haruslah berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakatnya," ujarnya.
Jajak pendapat ahli ini digelar pada 19 hingga 26 Mei 2022. 50 narasumber ahli yang terlibat dipilih berdasarkan kompetensi di bidang ilmu, sosial, politik dan pemerintahan.
Sumber: Suara.com
