Ketua Komisi V DPRK Pidie Dari Fraksi Partai Aceh Muhammad,S.pdi, Tentang Rapat Penutupan (LKPJ) Pemkab Pidie Tahun 2022. (Foto dokumentasi Muhammad)
Pidie - Setelah melalui tahapan pembahasan sidang paripurna penutupan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022 oleh Komisi -Komisi DPRK Pidie, sesuai dengan ketentuan PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah kabupaten Pidie dikantor DPRK Pidie. Rabu ( 24/5/2023)
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A Hamid memimpin jalannya sidang paripurna tersebut, sementara dua kursi pimpinan lain dalam ruang sidang juga kosong. Sidang paripurna berisi penyampaian masukan dan rekomendasi-rekomendasi dari anggota dewan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022 yang disodorkan Bupati Pidie.
Adapun dalam hal pembahasan antara anggota DPRK Pidie dengan pemerintah kabupaten Pidie walaupun hanya dihadiri 23 anggota DPRK. Ketua Komisi V DPRK Pidie Muhammad,S.PdI berkesempatan memberikan catatan-catatan berupa Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pidie Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi pedoman bagi Bupati Pidie dalam perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan, Terkait persoalan PAD, DPRK Pidie memberikan beberapa catatan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah kedepan, yaitu :
1. Masih lemahnya kinerja dinas dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan target pendapatan Asli Daerah;
2. Berdasarkan data faktual, perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah berada pada angka yang tidak signifikan dari target awal;
3. Perlu menginventarisir sumber PAD dari Pos Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah secara faktual sehingga target Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dapat terpenuhi;
4. Perlu intensifikasi dalam upaya peningkatan sumber-sumber PAD melalui langkah konkrit berupa tertib administrasi kontrak sewa dan peningkatan kapasitas petugas.
5. DPRK Pidie telah membentuk Pansus Nomor : 05/ DPRK-Pidie/2023 tentang Panitia Khusus terhadap Pengelolaan Asset Kabupaten Pidie untuk mendata seluruh asset baik bergerak maupun tidak bergerak, dan juga untuk mengetahui penyebab target PAD yang setiap tahun anggaran tidak terpenuhi.
4. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan. Secara Umum program urusan bidang pendidikan sudah tercapai baik pada program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan pendidikan dan pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, namun ada catatan terkait dengan capaian IPM yang masih rendah, faktor terbesar dipengaruhi dari bidang pendidikan dibandingkan indikator kesehatan dan ekonomi.
Ketua komisi V DPRK Pidie Muhammad,Spdi menyampaikan didepan rapat sidang laporan penutupan LKPJ pemerintah kabupaten Pidie bahwasanya masih rendahnya kualitas pendidikan di sekolah, rendahnya kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan, Kemudian Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya tidak terdata dengan baik dan masih minim targetnya padahal masih sangat banyak sekali cagar budaya yang ada di pidie yang harus diperhatikan dan didata dengan baik,DPRK Pidie memberikan beberapa catatan sebagai rekomendasi terhadap persoalan lingkup Dinas Pendidikan yakni :
Untuk menyusun rencana yang lebih strategis dan program yang terintegrasi dalam upaya menurunkan angka putus sekolah serta melek huruf pendidikan di Kabupaten Pidie.
Pemerintah kabupaten Pidie diminta untuk melakukan penguatan SDM pengolah data baik pada Dinas pendidikan dan kebudayaan maupun pada setiap satuan pendidikan melalui BIMTEK pengelolaan data.
Adapun Penyampaian secara mendalam ketua komisi V DPRK Pidie Muhammad, Spdi juga meminta kepada Lingkup Dinas Kesehatan, Berdasarkan capain kinerja tahun 2022 untuk kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pidie masih ada beberapa kendala dan hambatan, hal ini dikarenakan belum optimalnya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang ditandai seperti masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).
Untuk itu DPRK Pidie merekomendasikan langkah strategi yang perlu menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Pidie antara lain :
a. perlu melakukan advokasi tujuan program kesehatan dan sinergitas dengan lintas sektor serta lintas program, sehingga tujuan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Tenaga kesehatan lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang manfaat imunisasi.
b. masih rendahnya status gizi masyarakat khususnya Balita yang ditandai masih ditemukannya kasus gizi buruk pada Balita.
c. masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, dasar yang ditandai dengan pemenuhan rasio puskesmas dan puskesmas belum sesuai standar dan belum terakreditasinya Puskesmas sebagai parameter mutu pelayanan kesehatan dasar.
d. meningkatkan kemampuan dan motivasi tenaga kesehatan untuk melakukan upaya komunikasi yang efektif kepada orang tua sasaran dan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi. Laporan ( FH01)
