Wartanad.id - Transparansi Tender Indonesia TTI mendesak Dirkrimsus Polda Aceh serius menangani Perkara Korupsi khususnya pada Pengadaan Barang dan Jasa. Kasus pemanggilan Anggota PBJ Aceh yang beritanya viral di Aceh jangan dijadikan bahan olok olokan seolah olah Polda Aceh hanya mencari sensasi sebagaimana yang dituduhkan oleh Ketua DPRA. Pernyataan Ketua DPRA sangat menyudutkan Polda Aceh yang cendrung tendensius, dimana mana berita tentang Polda Aceh bermotif cari Proyek menjadi perbincangan masyarakat.terang Nasruddin bahar koordinator TTI (12/07/25)
Nasruddin menambahkan,Diminta dengan kasus ini menjadi pintu masuk kedua belah pihak baik itu niat Ketua DPRA menyurati atau mengundang Polda Aceh hadir di DPRA atau sebaliknya Polda Aceh menjadi terpacu dan akan membuktikan kepada masyarakat dimana Polda Aceh beserta jajaran serius memberantas Korupsi.
Pengadaan Barang dan Jasa secara Epurchasing atau Ekatalog merupakan lahan basah bagi para pejabat yang bermental korup. Epurcahsing adalah metode pengadaan Barang tanpa proses tender. Penyedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tanpa proses panjang dalam hitungan menit langsung "Klik".ucsp Nasruddin bahar
Sudah menjadi Rahasia Umum rata rata paket di Dinas Dinas semua sudah diklaim mikik pokir Dewan, Padahal kegiatan yang diusulkan melalui Pokir Dewan tidak serta merta Anggota Dewan yang bersangkutan boleh mengintervensi Dinas sampai dengan tahap menunjuk kontraktor pelaksana.
Pemerintah Aceh dinilai tidak transparan buktinya TTI pernah mengirimakan surat secara resmi kepada Bapeda Aceh untuk meminta daftar nama nama paket yang bersumber dari usulan Pokir Anggota DPRA tapi sampai hari ini Bapeda Aceh tidak membalasnya. Padahal data pokir DPRA penting untuk dibuka ke Publik supaya masyarakat yang memilih mereka di daerah pemilihan masing masing tahu apa saja yang dibuat oleh wakil mereka.tegas Nasruddin bahar
Kembali ke persoalan penyalahgunaan wewenang dan dugaan perbuatan melawan hukum, penyidik boleh meminta data ke Pemerintah Aceh tentang nama nama paket pokir dewan, dari sana dimulai penyelidikan apakah pengadaan barang dan jasa yang sedang dilaksakan tersebut ditemukan unsur Korupsinya.tutup Nasruddin bahar
