Wartanad.id - Banda Aceh - Pemerintah Aceh pada Senin, 24 November 2025, menggelar rapat koordinasi terkait mitigasi risiko bencana hidrometeorologi serta rencana penanganan darurat bencana di Ruang Rapat Sekda Aceh. Rapat yang dipimpin Sekda Aceh ini dihadiri para pimpinan SKPA strategis, meliputi Kepala Bappeda, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kadis Tanbun, Kadis Pangan Aceh, Kadis DLHK, Karo Tapem, Kepala Biro Hukum, Plt. Kadis Pengairan, Plt. Kadis Perikanan, Plt. Kalaksa BPBA, Plt. Kadinsos, dan Plt. Kadinkes Aceh.
Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan lintas sektor, terutama dalam memastikan ketersediaan buffer stock kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor. Ia meminta seluruh SKPA memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah mitigasi agar penanganan dapat dilakukan secara tepat ketika kondisi darurat terjadi.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh melaporkan bahwa pihaknya telah mendistribusikan buffer stock sandang dan pangan ke sejumlah kabupaten, yakni Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Pengiriman berikutnya dijadwalkan pada hari berikutnya ke Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, sementara kabupaten lainnya sedang dalam proses pemenuhan.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kadis Sosial Aceh turut didampingi oleh Yanyan Rahmat, Sub Koordinator PSKBA Dinas Sosial Aceh, yang ikut memberikan penjelasan teknis terkait kesiapan logistik serta alur distribusi bantuan ke daerah-daerah rawan.
Plt. Kadinsos Aceh menegaskan bahwa Dinas Sosial mengutamakan penguatan klaster perlindungan sosial dan logistik agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak, baik pra-bencana maupun saat tanggap darurat serta pasca darurat, dapat terpenuhi secara cepat dan terukur.
“Alhamdulillah, buffer stock kita cukup,” ujar Plt. Kadinsos Aceh.
Ia menambahkan bahwa apabila Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan status tanggap darurat, Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk mempercepat penanganan darurat bencana di Aceh. Langkah ini penting agar bantuan logistik dan kebutuhan mendesak lainnya dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi antarinstansi, konsolidasi data yang akurat, serta kesiapan jalur distribusi agar penanganan bencana di Aceh berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
