Wartanad.id - Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia TTI Nasruddin bahar dalam keterangan pers nya (29/11/25) mengatakan,memberikan khabar duka sedalam dalamnya kepada Masyarakat Aceh yang sedang ditimpa musibah banjir bandang dan tanah longsor yang peristiwa tersebut terjadi hampir diseluruh wilayah Aceh.
Nasruddin menjelaskan,Jalan, Jembatan, sekolah, rumah rumah ibadah dan permukiman penduduk habis tersapu banjir. Semoga saja bantuan dari berbagai pihak cepat disalurkan terutama dalam masa tanggap darurat.
Sambungnya,Aceh butuh badan Rehab Rekon pasca Banjir bandang menimpa Aceh, Aceh butuh dana besar terutama bantuan Pemerintah Pusat, jika mengharap dari APBD Daerah sangat tidak mungkin memperbaiki Fasilitas umum yang rusak parah.
Disaat banyak pihak dan Lembaga bahu membahu mengatasi kesulitan masyarakat adakalanya ada pihak dan lharmbaga yang mengingatkan Pemerintah, jangan ada kelompok tertentu sengaja memanfaatkan suasana duka ini sebagai justifikasi mengeruk keuntungan diatas musibah masyarakat. Ucap Nasruddin baj
Banyak sekali proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan pada penghujung tahun anggaran 2025 ini belum selesai dikerjakan 100% tapi proyeknya sudah hancur diterjang banjir, atau ada juga lokasi pekerjaan tidak terkena langsung tapi akses jalan menuju lokasi putus total sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan.
Agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum sebaiknya seleuruh kegiatan pembangunan dihentikan sementara, rekanan hanya dibayar sesuai dengan laporan konsultan pengawas sudah berapa persentase pekerjaan sebelum datangnya musibah banjir. Konsultan pengawas harus mempertanggung jawabkan laporan akhir dilengkapi dengan laporan harian, mingguan dan laporan bulanan berikut dibuktikan dengan fhoto dokumentasi terakhir ditambah dengan laporan curah hujan secara on time.
Tidak mustahil ada oknum oknum Rekanan memanfaatkan musibah banjir ini untuk menarik keuntungan besar, proyek dianggap sudah selesai 98% misalnya tapi karena banjir semua pekerjaan yang sudah selesai disapu banjir seperti pekerjaan yang berhubungan dengan sungai. Untuk menghindari kerugian Negara maka diminta Gubernur Aceh, Bipati dan Wali Kota seluruh Aceh untuk segera menghentikan pekerjaan dilapangan, jika sekalipun dilanjutkan dengan situasi seperti sekarang mustahil dilanjutkan. Mulai 1 desember 2025 hendaknya KPA mempersiapkan ptoses administrasi penarikan SPM sesuai dengan bobot pekerjaan.
Jika KPA tetap saja membayar sampai dengan 100% maka sangat dikuatirkan terjadinya pembayaran pada proyek fiktif, pekerjaan nya tidak ada tapi uangnya sudah dibayar 100%. Janganlah mengambil keuntungan diatas penderitaan orang banyak. Ada baiknya sisa anggaran yang belum dibayar dimanfaatkan untuk dana tanggap darurat saja dan jumlhnya tidak sedikit bisa mencapai trilyunan rupiah.tutup Nasruddin bahar
