Wartanad.id - Naganraya - Sehubungan Surat Bupati Nagan Raya nomor 543.5/37 tanggal januari 2026 yang dialamatkan kepada Pimpinan PT MON JAMBE hal Penghentian Operasional PT Mon Jambe di Kabupaten Nagan Raya di Gampong Kila dan Gampong Kandeh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh.
Bahwa kegiatan pembukaan lahan pembangunan sarana dan prasarana pengoperasian alat berat, penyediaan tenaga kerja dan pemanfaatan fasilitas gampong tanpa perizinan berusaha merupakan pelanggaran hukum serius yang berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah perlindungan lingkungan hidup, serta kepastian hukum setiap pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sebelum memulai dan menjalankan kegiatan usaha sebagai mana diatur dalam Undang Undang nomor 2tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang Undang juncto peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Berdasarkan pertimbangan hasil pemeriksaan lapangan sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Tim Gabungan.
Bupati menegaskan apabila PT MON JAMBE tidak mengindahkan sebagaimana surat tersebut pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
