Banjir Di Kabupaten Pidie Tinggalkan Kerusakan Infrastruktur, BPBD Siapkan Verifikasi Rehab Rekon. (Foto Dokumentasi Wartanad.id)
Pidie ( Wartanad.id) — Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pidie tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga meninggalkan kerusakan signifikan pada infrastruktur vital, fasilitas umum, serta sumber penghidupan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie menyatakan saat ini tengah menyiapkan verifikasi akhir kerusakan sebagai dasar masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Pidie, Ir. Ali Basyah, ST, SE, MM, kepada media ini menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada sekitar tujuh unit jembatan dan tujuh unit bendungan di sejumlah titik di Kabupaten Pidie. Kerusakan tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap konektivitas wilayah serta sistem pengendalian aliran air.
“Untuk rumah warga, saat ini tercatat 82 unit rumah terdampak. Namun data ini masih bersifat sementara dan akan dilakukan verifikasi final pada masa transisi darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Ir. Ali Basyah, ST, SE, MM, Selasa (23/12/2025)
Selain permukiman, BPBD Kabupaten Pidie juga mencatat adanya kerusakan pada sejumlah ruas jalan, yang berdampak pada terganggunya mobilitas masyarakat dan distribusi logistik pascabencana. Di beberapa lokasi, badan sungai mengalami abrasi, yang mempersempit alur sungai dan berpotensi meningkatkan risiko banjir berulang apabila tidak segera dilakukan penanganan teknis.
Dampak banjir turut dirasakan pada sektor produktif masyarakat. Saluran air persawahan dilaporkan rusak, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas pertanian warga. Bahkan, tambak milik warga yang menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat juga ikut terimbas banjir, menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
Tak hanya itu, banjir juga berdampak pada fasilitas umum, di antaranya sarana pendidikan, tempat ibadah, serta fasilitas pelayanan dasar lainnya yang saat ini membutuhkan penanganan lanjutan agar dapat kembali difungsikan secara normal.
Menurut Ir. Ali Basyah, ST, SE, MM, seluruh data kerusakan yang dihimpun BPBD Kabupaten Pidie akan menjadi landasan utama penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus bahan pengusulan dukungan anggaran ke Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
“Pendataan yang akurat menjadi kunci agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase darurat saja, tetapi benar-benar menyentuh pemulihan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan,” jelasnya.
Di sisi lain, peristiwa banjir ini kembali menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap upaya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pidie. Abrasi sungai, kerusakan bendungan, hingga terganggunya sistem irigasi menjadi indikator perlunya pembenahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang dengan dampak yang sama.
BPBD Kabupaten Pidie menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan dinas teknis terkait guna memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan transparan, terukur, dan tepat sasaran, seiring harapan masyarakat agar pemulihan pascabencana dapat segera dirasakan secara nyata.
🔎 Catatan Redaksi (opsional – media nasional)
Banjir kembali menjadi pengingat bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup tanpa mitigasi yang kuat. Evaluasi tata kelola sungai, bendungan, dan infrastruktur harus menjadi agenda utama agar bencana tidak berulang setiap tahun.
