Direktur LBH Anak Pidie Teuku Musliadi.S.H, Desak Pemerintah Pusat dan PLN Gratiskan Listrik bagi Warga Aceh Terdampak Banjir dan Longsor. ( Foto Dokumentasi Wartanad.id)
Pidie ( WARTANAD.ID)— Direktur Lembaga Bantuan Hukum Anak Pidie (LBH APID), Teuku Musliadi, S.H, mendesak pemerintah pusat bersama PT PLN (Persero) agar menggratiskan biaya listrik bagi masyarakat Aceh, khususnya warga yang terdampak musibah banjir dan longsor di sejumlah kabupaten di Aceh. Sabtu ( 20/12/2025)
Menurut Teuku Musliadi, bencana alam yang melanda Aceh bukan hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan perekonomian rakyat kecil. Dalam kondisi darurat tersebut, negara dinilai wajib hadir secara nyata melalui kebijakan yang meringankan beban hidup masyarakat.
“Kami meminta pemerintah pusat dan PLN agar memberikan pembebasan atau penggratisan listrik bagi warga Aceh, terutama masyarakat yang menjadi korban banjir dan longsor. Ini bukan soal kemurahan hati, tapi soal tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” tegas Teuku Musliadi.
Ia menilai, biaya listrik saat ini menjadi salah satu beban berat masyarakat pascabencana, di tengah kondisi rumah rusak, penghasilan terhenti, serta kebutuhan hidup yang meningkat drastis.
Harga Sembako Tak Stabil, Gas 3 Kg Langka dan Mahal, Direktur LBH APID Provinsi Aceh Teuku Musliadi.S.H Bersama Ketua IWO kabupaten Pidie Herman Hartono Ginting.SH.
Selain persoalan listrik, LBH APID juga menyoroti melonjak dan tidak stabilnya harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak banjir, termasuk di Kabupaten Pidie. Masyarakat mengeluhkan harga sembako yang terus naik serta kelangkaan dan mahalnya Gas LPG 3 kilogram, yang sejatinya merupakan barang subsidi untuk rakyat miskin.
“Kami menerima banyak keluhan warga.
Harga sembako naik, Gas 3 kilo sulit didapat dan harganya jauh di atas HET. Ini sangat menyulitkan masyarakat yang sedang berjuang bertahan hidup pascabencana,” ujarnya.
Teuku Musliadi menegaskan bahwa Gas LPG 3 Kg adalah hak masyarakat kecil, bukan untuk dipermainkan oleh spekulan atau oknum yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Desak Pemkab Gelar Pasar Murah
LBH APID juga menghimbau pemerintah kabupaten di Aceh, khususnya Kabupaten Pidie, agar segera menggelar pasar murah secara merata di wilayah terdampak dan wilayah yang terkena imbas banjir.
Menurutnya, pasar murah merupakan langkah cepat dan konkret untuk menekan lonjakan harga serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Pemerintah kabupaten tidak boleh diam.
Pasar murah harus segera digelar, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh banjir. Jangan biarkan rakyat menanggung beban sendirian,” kata Teuku Musliadi dengan nada tegas.
Negara Diminta Hadir Secara Nyata
LBH APID menilai, penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan bantuan logistik sesaat. Dibutuhkan kebijakan struktural yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, seperti listrik, pangan, dan energi.
Teuku Musliadi juga mengingatkan agar pemerintah dan aparat terkait mengawasi distribusi sembako dan *Gas LPG 3 Kg,* serta menindak tegas pihak-pihak yang menimbun atau mempermainkan harga di tengah situasi darurat.
“Jangan ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Jika negara benar-benar hadir, maka rakyat Aceh tidak akan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak bencana,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN maupun pemerintah daerah terkait tuntutan penggratisan listrik dan pelaksanaan pasar murah di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh.
