Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI mendorong Pemerintah segera mengambil keputusan strategis pasca banjir bandang yang merusak sejumlah pasilitas umum, meskipun Pemerintah Pusat tetap pada keputusannya menetapkan banjir di Aceh dan Sumatra sebagai Bencana Daerah.sebut Koordinator TTI Nasruddin Bahar melalui pesan seluler (21/12/25)
Nasruddin menjelaskan,Jika dilihat dari informasi yang tersebar luas di media sosial yang dilaporkan oleh relawan yang memonotor langsung ke Daerah daerah terpencil yang belum dapat dijangkau oleh aparat Pemerintah. Kegigihan semua pihak patut dihargai mulai dari tagar warga bantu warga juga kerja keras TNI-Polri patut disampaikan terima kasih yang setinggi tingginya.
Sambungnya,Banjir bandang yang menimpa Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo lues, Aceh Tengah, Bireun, Pidie Jaya dan wilayah Aceh lainnya meskipun tidak separah beberapa Daerah yang kami sebutkan diatas. Sejak tanggal 25 November sampai hari ini tanggal 21 desember 2025 masih banyak rumah rumah penduduk tertimbun tanah yang dibawa arus air, puluhan kenderaan mobil dan ratusan sepeda motor masih tertimbun belum dapat di evakuasi mengingat masih ada jembatan yang menghubungkan jalan Nasional belum tersambung meskipun Aparat bekerja siang dan malam.
Tugas kedepan memasuki tahun 2026 adalah masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan tugas berat lainnya dari Pemerintah seperti membangun tempat hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan jika dilihat dari video yang beredar jumlah yang kehilangan rumah mencqpai ribuan.ucap Nasruddin bahar
Mengelola dana yang sangat besar dibutuhkan satu Badan yang mengelola khusus tentang Rehab Rekon dan Pemulihan Ekonomi masyarakat, Badan Rehab Rekon Aceh "BRRA" diisi oleh orang orang yang mempunyai integritas tinggi mengingat jumlah dana yang dikelola puluhan Trilyunan Rupiah. BRRA jika badan ini dibentuk misalnya akan diisi oleh orang orang jujur dan Amanah, yang lebih penting Badan tersebut terbuka dan mudah diakses Publik setiap kegiatan dipublikasi melalui website tersendiri sehingga prinsip Transparansi dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Agar dana besar tidak disalahgunakan oleh oknum oknum yang bermental jahat yang tega mencari keuntungan diatas musibah saudaranya makanya dibutuhkan Transparansi Anggaran. Kepada pihak Auditor seperti APIP, BPKP, BPK diminta melakukan audit setiap saat bukan menunggu akhir tahun anggatan, bahkan jika perlu dibentuk Auditor Independen dari Luar Negeri seperti BRR dalam membangun Aceh pasca Tsunami beberapa tahun yang lalu.tutup Nasrudin Bahar
