Wartanad.id - Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia Nasruddin Bahar dalam siaran persnya (04/04),menantang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mengumumkan paket paket yang diusulkan melalui Pokok Pokok Pikiran Pokir DPRA yang berasal dari hasil musrenbang pada Daerah Pemilihan asing masing. Keterbuakaan para wakil rakyat dinilai sangat penting agar rakyat dapat mengukur apakah para wakilnya benar benar membawa aspirasi rakyat.
Nasruddin menambahkan,Ditengah isu efisiensi anggaran banyak program yang pro rakyat ditunda atau dibatalkan seperti pemotongan atau penghapusan sebagian dana JKA yang sudah menjadi Qanun pada Pemerintahan Aceh, dana TPP Asn Aceh tahun 2026 ikut dipotong sebesar 16,87% atau sekitar Rp.100 Milyar dengan berbagai alasan pembenaran.
Hari ini publik tidak mendengar adanya pemotongan tunjangan para wakil rakyat bahkan secara diam diam banyak pendapatan tambahan mereka dapatkan dari paket paket mengatasnamakan pokir Dewan yang sengaja dititip oleh Dinas masing masing padahal tanpa usulan pokir kegiatan di Dinas yang bersangkutan sudah menjadi kegiatan Reguler.
Sambungnya,Pengalaman tahun tahun yang lalu paket paket pokir yang benar benar menyentuh kepada kehidupan masyarakat berkisar 30% selebihnya dibuat atas nama pengadaan barang yang jelas jelas tidak ada hubungannya secara langsung dengan masyarakat seperti Pengadaan Baliho, Iklan, pengadaan buku, pengadaan tong sampah, pengadaan penerangan tenaga surya di lingkungan sekolah, perbaikan pagar sekolah, pembuatan paving blok halaman sekolah, pengadaan sajadah, pengadaan kitab dan lain lain yang semestinya program rutin Dinas terkait tapi dimasukkan pada kegiatan pokir dewan.
Modus yang lebih berbahaya lagi adalah pergantian peran dimana KPA merangkap sebagai kontraktor, para kontraktor hanya dipinjam bendera dengan diberikan sedikit komisi atau dikenal fee perusahaan sesuai kesepakatan. Seluruh proses administrasi dikerjakan oleh KPA yang bersangkutan termasuk memalsukan tanda tangan direktur perusahaan yang tentunya sudah mendapat restu dari yang punya perusahaan.kata Nasruddin bahar
Ada beberapa KPA sengaja mengumpulkan paket paket pokir lalu dikerjakan sendiri bahkan ada yang mencapai Rp.10 Milyar setelah ditotal, lalu berikutnya KPA membagi kepada masing masing yang punya pokir dengan jumlah yang sudah disepakati biasanya tidak kurang dari 20%. Sebenarnya Cash Back yang didapatkan oleh anggota dewan sudah menjadi rahasia umum jika tidak percaya coba panggil semua koordinator mereka yang mewakili anggota dewan yang mengeksekusi kegiatan tersebut pasti ketahuan.
Peluang usaha semakin sempit para kontraktor kecil tidak dapat lagi mendapatkan pekerjaan akhirnya secara terpaksa "menjual" harga dirinya secara terpaksa menggadaikan perusahaan nya kepada mereka dengan imbalan feeperusahaan.
Metode Ekatalog dalam memilih rekanan adalah pintu masuk persekongkolan yang "dilegalkan" oleh aturan mereka suka suka meilih rekanan karenatidak ada lagi persaingan seperti dilakukan sistem tender.tutur Nasruddin bahar
Transparansi Tender Indonesia TTI mengajak semua pihak untuk mendukung Transparansi dan keterbukaan dalam mengelola dana publik, jika masyarakat semua diam seolah olah sudah menjadi kebiasaan maka sampai kiamatpun korupsi tidak dapat diberantas. Aparat Penegak Hukum APH juga diminta bersikap pro aktif bukan hanya menunggu laporan baru diproses.tegas Nasruddin Bahar
