Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI menemukan banyak sekali mungkin ratusan paket mulai Provinsi sampai Kabupaten Kota masih ditemukan pelanggaran serius Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan jasa Pasal 19 ayat 2 Perpres 16/2018 PA/KPA dilarang memecahkan paket pengadaan barang dan jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender.Sebut Nasruddin Bahar koordinator TTI (20/05)
Nasruddin menjelaskan,Kasus pekerjaan konstruksi Rumah jabatan wakil Bupati Aceh Barat satu lokasi pekerjaan dipecahkan menjadi 3 paket anggaran dibawah Rp 400 juta supaya tidak tender seperti paket lanjutan interior Pendopo Wakil Bupati Aceh Barat Rp.372 jt. Paket Rehab bangunan pendukung pendopo wakil Bupati Rp.372 juta. Paket Rehab Bangunan Pendopo wakil Bupati Rp.372 juta. Seharusnya pekerjaan konstruksi yang satu kesatuan yaitu unit bangunan pendopo wakil Bupati tidak boleh dipecahkan mesti digabungkan menjadi satu Rp.1,16 Milyar dilakukan pemilihan penyedia lewat tender bukan PL.
Jika ditelisik satu persatu seluruh daerah Kabupaten Kota terjadi pemecahan paket bukan hanya terjadi di Aceh Barat saja. Pada umumnya terjadi pemecahan paket untuk paket PL sengaja dibuat anggarannya dibawah batas maksimum yang membolehkan Penunjukan Langsung yaitu dibawah Rp.400 juta padahal anggaran nya bisa berbeda beda dari satu daerah dengan daerah lain seperti Rehabilitasi tambak ikan sengaja dibuat anggarannya dibawah Rp.400 juta supaya bisa di PL kan.tutur Nasruddin Bahar
KPK dalam Rakor dengan Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan dengan tegas menyampaikan ribuan paket PL di Aceh rawan dengan penyimpangan. Untuk itu diminta KPK tidak hanya memberi peringatan tapi sekaligus memberikan tindakan supaya menjadi efek jera.
Paket paket yang dipecahkan jumlahnya mencapai ribuan paket ini perlu atensi khusus dari Aparat Penegak Hukum tidak cukup berharap dari KPK saja. Kejaksaan dan Penyidik Polri juga punya tanggung jawab untuk mencegah yerjadinya Korupsi, pekerjaan PL sangat rawan dengan persekongkolan sehingga kekuatiran menguapnya uang Negara sangat mungkin terjadi.
Rata Rata paket PL itu Pokir anggota Dewan kenapa bisa terjadi seperti itu karena pokir tidak berasal dari usulan rakyat akan tetapi kegiatan reguler dari Dinas dibuat atas nama pokir dewan supaya dalam pembahasan anggaran memudahkan untuk disahkan.
Korupsi hari ini sudah dilakukan secara berjamaah bahkan jauh jauh hari persekongkolan tersebut dimulai sejak perencanaan. Para rekanan yang punya produk jauh jauh hari sudah melakukan loby loby agar barang yang mereka usulkan diterima yang tentunya dilakukan kesepakatan terlebih dahulu berapa besar fee yang dikeluarkan berapa untuk yang punya pokir berapa untuk Dinas biasanya berkisar antara 20-30 persen.
Sulit memang memberantas Korupsi di Negeri ini lebih celaka lagi jika Aparat Penegak Hukum tergoda dengan iming iming dari pejabat korup, solusi satu satunya Transparan dalam mengelola anggaran jangan ada yang ditutup tutupi minimal dengan keterbukaan membuat pelaku Korupsi berpikir berkali kali.ucap.Nasruddin bahar
