Wartanad.id | Lhoksukon – Sorotan tajam kembali tertuju pada pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara. Setelah sebelumnya anggaran perjalanan dinas dan pengelolaan dana BOS menuai kecurigaan kuat, kini muncul fakta yang jauh lebih mengejutkan dan memancing kemarahan publik: belanja makanan dan minuman saja tercatat mencapai nilai miliaran rupiah dalam satu tahun anggaran 2025.
Rincian dokumen perencanaan anggaran yang diperoleh menunjukkan puluhan pos belanja makan minum yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat koordinasi, pelatihan, hingga kegiatan lapangan, dengan nilai yang sangat besar, berlipat ganda, dan jauh melampaui standar kewajaran.
Angka fantastis ini dinilai sebagai bukti nyata pemborosan anggaran yang sistematis, kegiatan yang tidak mendesak, serta penggunaan dana yang sangat rawan manipulasi data dan pemarkiran harga demi kepentingan pribadi atau kelompok. Pemborosan ini sangat merugikan keuangan negara, sangat tidak manusiawi di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan, serta sangat menodai citra dunia pendidikan yang seharusnya bersih dan bermoral tinggi. Berdasarkan fakta angka yang tak terbantahkan ini, elemen masyarakat dan pemerhati pendidikan secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Aceh Utara segera turun tangan melakukan audit mendalam dan menyeluruh.
Berdasarkan rincian data resmi tahun 2025, tercatat lebih dari 50 pos belanja makanan dan minuman yang tersebar di berbagai program kerja, mulai dari urusan pendidikan dasar, menengah, PAUD, kebudayaan, hingga urusan perencanaan dan evaluasi. Nilai alokasi per pos sangat mencolok dan sebagian besar bernilai ratusan hingga puluhan juta rupiah.
Pos terbesar tercatat pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan senilai Rp119.737.920,-. Disusul kemudian Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP senilai Rp186.524.400,-, serta Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan sebesar Rp168.435.840,- dan Rp83.277.750,- pada pos kegiatan serupa lainnya.
Selain itu, tercatat pula nilai besar pada Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Pengembangan SDM Kesenian Tradisional senilai Rp168.184.000,-, Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Literasi Numerasi SD Rp96.157.080,-, Koordinasi dan Evaluasi Rp75.000.480,-, Penyelenggaraan Proses Belajar Rp72.087.840,-, hingga berbagai pos kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan publik speaking, dan fasilitasi komunitas belajar yang nilainya berkisar antara puluhan hingga belasan juta rupiah.
Secara keseluruhan, akumulasi seluruh pos belanja makanan dan minuman yang tercatat dalam dokumen ini saja telah menembus angka lebih dari Rp1,8 Miliar Rupiah (1,8 Miliar Lebih). Angka yang sangat luar biasa besar, mengingat ini hanya untuk pos konsumsi saja, belum ditambah anggaran perjalanan dinas, honorarium, dan belanja lainnya yang juga bernilai ratusan juta dan miliar rupiah.
Berbagai kalangan pengamat keuangan negara, pemerhati pendidikan, dan elemen masyarakat menilai besaran angka tersebut sangat tidak masuk akal, berlebihan, dan merupakan definisi nyata dari pemborosan anggaran atau istilah populer "berpesta anggaran". Secara logika dan hitungan matematika, nilai belanja makan minum hampir 2 miliar rupiah dalam satu tahun untuk lingkup dinas pendidikan tingkat kabupaten sangat sulit diterima akal sehat.
Jika dihitung rata-rata, setiap kegiatan rapat atau pelatihan menghabiskan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk makan dan minum. Artinya, biaya konsumsi per peserta bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah sekali makan, jauh melampaui standar harga wajar maupun standar biaya masukan yang ditetapkan pemerintah. Publik sangat mempertanyakan: rapat apa yang menghabiskan uang ratusan juta rupiah hanya untuk konsumsi? Apakah makanan dan minumannya dihidangkan di hotel berbintang, berisi menu mewah, dan dihadiri ribuan orang setiap kali rapat?
Yang lebih menyakitkan dan membuat hati masyarakat teriris adalah fakta bahwa dana sebesar itu bersumber dari uang rakyat, uang negara yang dikumpulkan lewat pajak. Dana tersebut sejatinya dititipkan untuk perbaikan gedung sekolah yang rusak parah, pengadaan buku paket yang masih kurang, pengadaan meja kursi yang rusak, serta pemenuhan fasilitas dasar pendidikan lainnya.
Namun kenyataannya, uang tersebut justru habis dihabiskan untuk kenyamanan perut segelintir pejabat dan oknum saja. Di saat siswa belajar di gedung bocor, panas, dan tidak nyaman, anggaran dinas justru disedot habis untuk pesta konsumsi yang tidak ada ujung pangkalnya.
Para ahli keuangan negara dan praktik pengadaan barang/jasa menegaskan bahwa pos belanja makanan dan minuman adalah pos yang paling rawan penyimpangan, paling mudah dimanipulasi, dan paling sering dijadikan sarana korupsi. Berbeda dengan belanja barang yang ada bentuk fisiknya, belanja konsumsi sangat sulit dibuktikan kebenarannya setelah kegiatan selesai.
Modus penyimpangan yang sangat umum terjadi dalam pos ini meliputi:
1. Pemarkiran Harga (Mark Up): Membesarakan harga paket konsumsi jauh di atas harga pasar wajar, selisih uangnya dibagi bersama penyedia jasa katering.
2. Daftar Hadir Fiktif: Mencantumkan jumlah peserta rapat/kegiatan sangat banyak, padahal yang hadir hanya sedikit atau bahkan kegiatan tidak dilaksanakan sama sekali. Daftar hadir dipalsukan, kwitansi direkayasa.
3. Pengulangan Kegiatan: Mengadakan kegiatan dengan nama yang hampir sama berulang kali hanya untuk memunculkan pos belanja makan minum baru. Terlihat jelas dalam rincian data di atas, ada nama kegiatan yang sama persis muncul 2 hingga 3 kali dengan nilai anggaran berbeda-beda.
4. Pembebanan Tidak Sesuai: Memasukkan biaya konsumsi pribadi, rapat rutin kantor, atau makan biasa ke dalam anggaran proyek kegiatan.
Fakta semakin mencurigakan ketika melihat pola penganggaran yang memecah belah belanja makan minum ke dalam puluhan pos kegiatan berbeda namun dengan nama yang sangat mirip, berulang, dan nilainya hampir serupa. Hal ini jelas merupakan strategi cerdik untuk membengkakkan total anggaran, agar tidak terlihat terlalu besar jika disatukan dalam satu pos, serta mempermudah rekayasa pertanggungjawaban.
Yang semakin membuat masyarakat kecewa dan hilang kepercayaan adalah fakta bahwa pemborosan luar biasa ini berjalan lancar, sah secara administrasi, dan lolos dari verifikasi. Sekali lagi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) dinilai gagal total dan sengaja menutup mata. Tidak ada koreksi, tidak ada teguran, dan tidak ada temuan yang menyatakan kejanggalan nilai belanja makan minum yang mencapai hampir 2 miliar rupiah ini. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya pembiaran atau keterlibatan pihak pengawas dalam aliran keuntungan yang ada.
Kondisi ini bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah hampir 2 miliar rupiah, tetapi dampak moralnya jauh lebih parah. Hal ini sangat menodai dunia pendidikan, menanamkan budaya boros dan korup di lingkungan dinas pendidikan, serta sangat melukai hati masyarakat yang berharap pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan.
Merespons fakta yang sangat memilukan, pemborosan yang nyata, serta dugaan penyimpangan dan korupsi yang sangat kuat tersebut, elemen masyarakat, organisasi pendidikan, dan pemerhati hukum secara bulat dan tegas mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Aceh Utara untuk segera turun tangan. Publik menuntut dilakukannya audit mendalam, penelusuran rinci, dan pemeriksaan yang transparan serta menyeluruh terhadap seluruh belanja makanan dan minuman di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2025.
Audit harus meneliti satu per satu pos kegiatan: verifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang hadir, kewajaran harga konsumsi, kesesuaian dengan standar biaya, keaslian daftar hadir dan kwitansi, hingga manfaat nyata dari rapat atau kegiatan tersebut. Apabila hasil audit nantinya terbukti ada pemborosan, manipulasi data, pemarkiran harga, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian keuangan negara, maka seluruh pihak yang terlibat dan bertanggung jawab — baik pimpinan dinas, pejabat perencanaan, bendahara, pelaksana kegiatan, maupun pihak lain yang terkait — harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
Selain itu, publik juga menuntut agar seluruh hasil temuan dan proses hukum dipublikasikan secara terbuka dan rinci. Hal ini mutlak diperlukan untuk menjawab segala kecurigaan, menghapus praduga, serta membuktikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setiap rupiah uang rakyat dijaga sebaik-baiknya.
Masyarakat Aceh Utara berharap ke depannya, Dinas Pendidikan dapat mengubah total pola pengelolaan anggaran: memotong habis pemborosan untuk makan minum yang tidak mendesak dan tidak berdampak, serta mengalihkan seluruh dana tersebut untuk perbaikan gedung sekolah, pengadaan buku, dan pemenuhan segala kebutuhan mendasar pendidikan yang selama ini masih sangat memprihatinkan.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi yang memuaskan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara terkait pembengkakan anggaran belanja makan minum yang mencapai hampir 2 miliar rupiah ini. Kepala Dinas Pendidikan, Jamaluddin, S.Sos, M.Pd, yang sebelumnya juga tidak merespons konfirmasi terkait isu dana BOS, hingga kini tetap bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun. Masyarakat pun masih menanti langkah nyata aparat penegak hukum demi keadilan dan akuntabilitas keuangan negara.
