Wartanad.id | Lhoksukon – Tata kelola keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara kembali menuai sorotan tajam dan kekhawatiran mendalam dari publik. Kali ini, fokus perhatian tertuju pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dokumen perencanaan anggaran tahun 2025 mengungkapkan alokasi dana yang sangat luar biasa besar untuk beragam kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, serta komponen pendukungnya.
Secara akumulatif, anggaran yang disiapkan menembus angka miliaran rupiah, sehingga memicu dugaan kuat adanya pemborosan yang tidak beralasan, ketidakefisienan yang nyata, hingga potensi penyimpangan serius dan praktik korupsi yang sangat merugikan keuangan negara serta menodai citra dunia pendidikan di daerah ini.
Berdasarkan fakta angka yang tercatat, elemen masyarakat dan pengamat tata kelola pemerintahan secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Aceh Utara untuk segera melakukan audit mendalam, menyeluruh, dan transparan guna membongkar fakta sesungguhnya di balik pengalokasian dana yang dinilai tidak wajar ini.
Berdasarkan rincian data perencanaan penggunaan anggaran yang tercatat secara resmi, terlihat jelas betapa besarnya dana yang dikucurkan untuk pos belanja kursus singkat maupun pelatihan semata. Sebagai contoh, alokasi untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang Sekolah Dasar mencapai Rp294.196.800,-, sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama senilai Rp213.400.000,-.
Belum lagi anggaran untuk Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan yang dialokasikan sebesar Rp222.900.000,-, kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik senilai Rp130.200.000,-, serta beragam kegiatan lain seperti pembinaan kelembagaan, pemanfaatan TIK, pengembangan konten digital, sosialisasi kebijakan, hingga pelatihan di bidang kebudayaan dan permuseuman yang nilainya berkisar belasan hingga puluhan juta rupiah per satu kegiatan.
Yang semakin memperkuat dugaan ketidakberesan, terlihat adanya pengulangan nama kegiatan yang serupa atau hampir sama namun justru dialokasikan anggaran secara terpisah dengan nilai yang juga besar. Hal ini terlihat nyata pada pos kegiatan pembinaan kelembagaan, sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, hingga pelatihan aplikasi pendidikan yang muncul berkali-kali dalam daftar dengan nominal yang berlipat ganda.
Hal tersebut dinilai sangat mencurigakan, membuka celah luas bagi manipulasi perencanaan, dan menjadi indikasi kuat bahwa penyusunan anggaran tidak didasarkan pada kebutuhan nyata, melainkan seolah-olah sengaja dibengkakkan demi tujuan tertentu.
Tidak hanya pada pos kegiatan utama, komponen pendukung pelaksanaan kegiatan pun tercatat menghabiskan dana yang tidak kalah fantastis dan jauh dari standar kewajaran. Pada pos belanja perjalanan dinas, baik yang bersifat biasa, dalam kota, maupun paket pertemuan luar kota, total alokasi mencapai ratusan juta rupiah.
Demikian pula dengan honorarium narasumber, panitia, moderator, serta penyelenggara kegiatan; salah satu pos honor narasumber untuk pelatihan aplikasi pendidikan saja tercatat mencapai Rp106.902.000,-, dan pos serupa lainnya juga bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Pengeluaran untuk konsumsi, sewa gedung atau hotel, hadiah perlombaan, hingga kebutuhan administrasi seperti alat tulis dan bahan cetak pun terlihat luar biasa besar dan berlebihan. Sebagai ilustrasi, belanja makanan dan minuman untuk satu kegiatan pelatihan dapat mencapai ratusan juta rupiah, misalnya pada kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi pendidikan senilai Rp168.435.840,- dan kegiatan kesenian tradisional sebesar Rp168.184.000,-. Sama halnya dengan belanja bahan cetak dan alat tulis, yang nilainya bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk satu jenis kegiatan, padahal secara logika dan kebutuhan riil, pengeluaran tersebut seharusnya jauh lebih efisien dan hemat.
Berbagai kalangan menilai bahwa besaran dana yang dikucurkan tersebut sangat timpang dan tidak sebanding sama sekali dengan dampak atau hasil nyata yang dirasakan dunia pendidikan di Aceh Utara. Sebagian besar kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang direncanakan dinilai tidak mendesak, bersifat seremonial belaka, berulang-ulang, serta tidak memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan mutu pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, maupun kemajuan daerah.
Ironisnya, di saat anggaran untuk kegiatan seremonial melimpah ruah, masih banyak kebutuhan mendasar pendidikan yang belum terpenuhi dengan baik, mulai dari perbaikan gedung sekolah yang rusak, penyediaan buku dan sarana belajar, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS yang masih memprihatinkan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pola perencanaan dan pengalokasian anggaran yang besar, berulang, dan tidak jelas rincian kebutuhannya ini dinilai sangat rawan dan rentan terhadap praktik penyimpangan administratif maupun pidana. Terbuka peluang besar terjadinya manipulasi data peserta, pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, pemarkiran harga (mark up) belanja, hingga praktik kolusi yang dilakukan demi menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Jika hal ini terbukti, maka kerugian yang ditimbulkan bukan hanya bersifat materiil bagi keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan dunia pendidikan, menurunkan kualitas layanan publik, serta sangat melukai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Merespons fakta dan dugaan serius yang sangat kuat tersebut, elemen masyarakat, pemerhati pendidikan, serta pengamat tata kelola pemerintahan secara bulat dan tegas mendesak Aparat Penegak Hukum, khususnya Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Aceh Utara, untuk segera turun tangan. Publik menuntut dilakukannya audit mendalam, penelusuran rinci, dan pemeriksaan yang transparan serta menyeluruh terhadap seluruh siklus pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari tahap penyusunan rencana, penetapan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pertanggungjawaban keuangannya.
Masyarakat berharap, hasil audit nantinya dapat mengungkap kebenaran: apakah penggunaan dana tersebut telah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan nyata, atau justru sarat dengan pelanggaran hukum, pemborosan yang nyata, serta tindak pidana korupsi. Apabila nanti terbukti ada penyimpangan, publik menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dan bertanggung jawab ditindak tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Langkah ini menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik, sekaligus menjamin bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan demi kemajuan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat Aceh Utara, bukan untuk keuntungan segelintir pihak semata.
Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi maupun klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara terkait besarnya alokasi anggaran yang memicu kontroversi ini. Masyarakat pun masih menanti langkah nyata, kejelasan, dan transparansi baik dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum demi menjaga integritas keuangan negara dan masa depan pendidikan di daerah ini.
