Wartanad.id | Lhoksukon – Kesedihan sekaligus kemarahan masyarakat Kabupaten Aceh Utara seakan tiada henti. Baru saja hati rakyat terluka mendalam akibat rencana anggaran Sekretariat Daerah yang dinilai boros dan tidak peka terhadap penderitaan korban bencana, kini muncul lagi fakta yang jauh lebih mencengangkan, menyakitkan hati, dan membuat darah mendidih dari lembaga yang seharusnya menjadi pelindung dan penyalur aspirasi rakyat di daerah ini: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Sekwan DPRK) Aceh Utara.
Data rencana penggunaan anggaran tahun 2026 yang tercatat secara resmi dan beredar luas di masyarakat menunjukkan alokasi dana yang nilainya luar biasa besar, fantastis, dan dinilai sangat tidak pantas serta tidak berperikemanusiaan. Anggaran tersebut sebagian besar dialirkan hanya untuk dua hal: biaya perjalanan dinas para pejabat dan anggota dewan, serta belanja makanan dan minuman. Angkanya sungguh membuat mata terbelalak dan hati menangis: Totalnya mencapai lebih dari 14,2 MILIAR RUPIAH!
Fakta memilukan ini terungkap dan terhimpun dalam dokumen resmi di saat ribuan warga Aceh Utara masih bertahan hidup dalam kesulitan luar biasa, kesengsaraan, dan penderitaan yang tiada tara. Korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda daerah ini masih banyak yang terpaksa tinggal di tenda darurat yang sempit, panas, dan tidak layak huni. Banyak dari mereka yang kekurangan pangan, pakaian layak, obat-obatan, hingga tempat berteduh yang aman.
Yang paling menyayat hati adalah fakta bahwa masih banyak korban bencana yang saat ini masih kelaparan. Bantuan yang datang dinilai belum mencukupi kebutuhan dasar, sehingga tidak sedikit warga yang hanya makan sehari sekali atau bahkan seharian tidak makan sama sekali. Mereka hanya bisa menahan lapar dan berharap uluran tangan dari pemerintah segera datang menyelamatkan nasib dan kehidupan mereka.
Namun, di sisi lain, kenyataan yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRK Aceh Utara sungguh sangat bertolak belakang dan sangat menyakitkan hati. Alih-alih menyusun rencana anggaran yang memprioritaskan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan rakyat yang sedang susah, lembaga ini justru menyusun rencana anggaran yang nilainya sangat besar hanya untuk kepentingan sendiri: bepergian ke mana-mana dengan nyaman dan mewah, serta menyantap hidangan lezat seolah di hotel bintang lima.
Hal ini menimbulkan kesan yang sangat buruk dan melukai hati seluruh lapisan masyarakat Aceh Utara: Seolah-olah Sekwan DPRK Aceh Utara sedang berpesta pora, tertawa dan bersenang-senang dengan uang negara, sementara rakyatnya sendiri menangis menahan lapar, kedinginan, dan kesusahan yang berkepanjangan.
Yang lebih membuat darah mendidih dan hati rakyat remuk redam adalah kesan seolah-olah Bupati Aceh Utara "menutup mata" terhadap ketidakwajaran besar ini. Sebagai kepala daerah yang memegang kendali tertinggi keuangan dan pemerintahan, Bupati dinilai tidak tegas mengendalikan serta memprioritaskan anggaran untuk kepentingan rakyat yang sedang kesulitan, serta membiarkan pemborosan besar-besaran terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi pengawas jalannya pemerintahan dan teladan bagi lembaga lainnya.
Padahal, Sekretariat DPRK adalah lembaga pendukung bagi anggota dewan yang tugas utamanya adalah mengawasi penggunaan uang rakyat, memastikan anggaran digunakan dengan bijak, tepat sasaran, dan untuk kepentingan rakyat banyak. Namun kenyataannya, justru lembaga inilah yang menyusun rencana belanja paling besar dan paling boros hanya untuk kepentingan kenyamanan dan kesenangan pejabatnya. Sungguh sangat ironis, memalukan, dan menyakitkan hati seluruh rakyat Aceh Utara.
Berikut adalah rincian lengkap rencana anggaran Sekwan DPRK Aceh Utara tahun 2026 yang tercatat secara resmi dan memicu kemarahan luar biasa serta air mata rakyat:
🔴 KELOMPOK BELANJA PERJALANAN DINAS
(Total: Rp 11.976.653.533,-)
Angka ini merupakan gabungan dari 33 pos kegiatan perjalanan dinas yang nilainya sangat besar dan mencolok, di antaranya:
- ✈️ Fasilitasi Tugas DPRD: Rp 2.846.000.000,-
- ✈️ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan: Rp 2.450.889.372,-
- ✈️ Fasilitasi Tugas DPRD: Rp 1.041.000.000,-
- ✈️ Fasilitasi Tugas DPRD: Rp 850.000.000,-
- ✈️ Pembahasan Kebijakan Anggaran: Rp 1.101.000.000,-
- ✈️ Peningkatan Kapasitas DPRD: Rp 939.430.266,-
- ✈️ Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD: Rp 836.852.400,-
- ✈️ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Rp 317.406.250,-
- ✈️ Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD: Rp 358.000.000,-
- ✈️ Dan masih banyak pos perjalanan dinas lainnya dengan nilai ratusan hingga puluhan juta rupiah yang jumlahnya sangat banyak.
Bayangkan saja: Lebih Dari 11,9 MILIAR Rupiah hanya untuk biaya jalan-jalan dinas dalam satu tahun!
🟡 KELOMPOK BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
(Total: Rp 2.239.140.000,-)
Pos pengeluaran kedua yang tidak kalah mencengangkan dan sangat menyakitkan hati adalah belanja konsumsi. Terdapat 9 pos pengadaan makanan dan minuman yang nilainya sangat fantastis, yaitu:
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp 658.128.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Rp 542.800.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu: Rp 521.664.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp 384.750.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Rp 39.998.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp 13.300.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Rp 10.200.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Rp 9.100.000,-
- 🍽️ Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Rp 9.200.000,-
Artinya: Lebih Dari 2,2 MILIAR Rupiah hanya untuk biaya makan dan minum dalam satu tahun!
🔴 TOTAL KESELURUHAN: Rp 14.215.793.533,- (LEBIH DARI 14,2 MILIAR RUPIAH!)
💔 FAKTA MENGENASKAN: UANG RAKYAT HABIS UNTUK JALAN-JALAN DAN MAKAN ENAK, RAKYATNYA KELAPARAN!
Melihat angka-angka yang sangat mencengangkan dan memilukan di atas, hati seluruh rakyat Aceh Utara terasa hancur lebur dan darah mendidih menahan amarah yang meluap-luap. Bagaimana tidak? Anggaran yang direncanakan hanya untuk dua hal saja—perjalanan dinas dan konsumsi—nilainya mencapai lebih dari 14,2 MILIAR RUPIAH. Angka yang sangat besar dan luar biasa jumlahnya.
Mari kita renungkan sejenak: Uang sebesar itu jumlahnya nilainya sangat luar biasa besar manfaatnya jika digunakan untuk membantu korban bencana yang sedang kesusahan. Dengan uang sebesar 14,2 Miliar Rupiah, pemerintah daerah bisa melakukan hal-hal besar dan menyelamatkan nyawa rakyat:
✅ Membangun lebih dari 100 rumah layak huni yang kokoh, nyaman, dan aman bagi warga yang rumahnya hancur lebur tersapu banjir dan longsor.
✅ Menyediakan ribuan paket sembako lengkap selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bagi ribuan keluarga yang kehilangan sumber penghidupan dan saat ini masih kelaparan.
✅ Membangun puluhan dapur umum permanen di lokasi pengungsian dan desa-desa terdampak agar tidak ada lagi warga yang tidur lapar dan sulit makan.
✅ Menyediakan obat-obatan lengkap dan tim medis profesional untuk menangani berbagai penyakit yang muncul akibat bencana, serta membangun kembali puskesmas yang rusak parah.
✅ Memperbaiki jalan-jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum yang rusak parah di seluruh pelosok desa sehingga perekonomian masyarakat bisa segera pulih kembali.
Namun, sayang sekali, kenyataannya sungguh sangat pahit dan menyakitkan hati. Uang sebesar itu tidak dialokasikan untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan rakyat yang sedang menderita. Melainkan dianggarkan hanya untuk keperluan jalan-jalan para pejabat dan menyantap makanan enak seolah di hotel bintang lima.
Masyarakat bertanya dengan nada tangis dan marah besar:
"Ke mana saja para pejabat dan anggota dewan kita akan pergi hingga menghabiskan uang hampir 12 MILIAR rupiah hanya untuk biaya perjalanan dinas dalam satu tahun? Apakah perjalanan itu benar-benar tugas penting dan mendesak atau sekadar rekreasi yang disamarkan sebagai tugas negara? Apakah di Aceh Utara ini tidak ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga harus sering bepergian keluar daerah bahkan keluar provinsi dengan biaya yang sangat mahal? Apakah perjalanan itu benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat atau hanya menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya semata?"
Hal yang lebih menyakitkan hati lagi adalah anggaran untuk makanan dan minuman yang nilainya mencapai lebih dari 2,2 MILIAR Rupiah. Ini sungguh angka yang tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan sangat ironis. Rakyat bertanya heran dan marah besar:
"Makanan apa yang disajikan di rapat-rapat dan jamuan tamu Sekretariat DPRK hingga harganya semahal itu? Apakah makanannya terbuat dari bahan-bahan impor yang sangat mewah dan mahal harganya? Apakah setiap hari para pejabat dan anggota dewan makan makanan yang harganya jutaan rupiah per porsinya? Padahal, di tenda-tenda pengungsian, saudara-saudara kita hanya makan nasi dengan garam atau lauk seadanya, bahkan ada yang seharian belum makan karena bantuan yang datang belum mencukupi. Apakah hati nurani para pejabat tidak tersentuh melihat penderitaan rakyatnya sendiri? Apakah mereka tidak malu menyantap makanan mewah di saat rakyatnya kelaparan dan kesusahan?"
Kesan yang sangat kuat dan melekat di hati masyarakat Aceh Utara saat ini adalah: Bahwa Sekretariat DPRK Aceh Utara sedang berpesta pora dengan uang negara, tertawa dan bersenang-senang dengan perjalanan dinas yang nyaman serta hidangan makanan lezat, sementara rakyatnya sendiri menangis menahan lapar, kedinginan, dan penderitaan.
Dan yang lebih membuat rakyat kecewa, sakit hati, serta merasa dikhianati adalah kesan seolah-olah Bupati Aceh Utara menutup mata terhadap ketidakwajaran besar ini. Sebagai pemimpin tertinggi di daerah, Bupati dinilai tidak tegas, tidak berani mengendalikan anggaran, dan membiarkan pemborosan terjadi di lembaga yang seharusnya menjadi pengawas serta contoh teladan bagi lembaga lainnya. Rakyat bertanya dengan nada kecewa: "Ke mana keberpihakan Bupati kepada rakyat kecil yang sedang menderita? Mengapa Bupati diam saja dan membiarkan uang rakyat dihamburkan untuk kesenangan segelintir orang, sementara rakyatnya sendiri kesulitan makan dan berteduh? Apakah Bupati tidak peduli dengan nasib rakyatnya sendiri?"
Situasi ini sungguh sangat menyakitkan hati, merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah, dan membuat masyarakat merasa sangat dikhianati. Rakyat merasa uang yang mereka bayarkan sebagai pajak dan uang negara yang seharusnya menjadi milik bersama, justru dinikmati sendiri oleh segelintir orang yang hidupnya sudah sangat terjamin dan makmur.
Sikap Bungkam Pihak Sekwan Saat Dikonfirmasi
Terpisah, terkait fakta mencengangkan yang ada dalam dokumen rencana anggaran ini, pihak media berusaha melakukan konfirmasi resmi untuk mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Utara. Upaya konfirmasi telah disampaikan secara langsung melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada Kepala Sekwan DPRK Aceh Utara, yaitu Bapak Drs. Saiful Basri, M.A.P.
Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan, jawaban, maupun penjelasan apapun yang disampaikan oleh pihak Sekwan DPRK Aceh Utara terkait rencana anggaran yang dinilai sangat boros dan menyakitkan hati masyarakat tersebut. Sikap bungkam ini justru semakin menambah kecurigaan dan kemarahan masyarakat, seolah-olah pihak pengelola anggaran tidak peduli dengan pendapat dan penderitaan rakyat yang mereka layani.
Oleh karena itu, dengan penuh kesedihan sekaligus kemarahan yang meluap-luap, seluruh elemen masyarakat Aceh Utara, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga rakyat kecil bersatu suara menuntut dengan tegas:
1. 🛑 Segera menghentikan rencana anggaran yang sangat boros, tidak mendesak, dan tidak berperikemanusiaan tersebut, serta melakukan revisi besar-besaran secara menyeluruh.
2. 🔁 Mengalihkan seluruh anggaran perjalanan dinas dan konsumsi senilai lebih dari 14,2 MILIAR rupiah sepenuhnya untuk penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena musibah.
3. 🔍 Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan negara segera melakukan audit mendalam, menyeluruh, dan transparan terhadap penyusunan anggaran ini, untuk memastikan tidak ada penyimpangan, permainan harga, atau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah.
4. 🛡️ Bupati Aceh Utara sebagai pemimpin daerah harus bertanggung jawab penuh, bersikap tegas, dan tidak lagi menutup mata terhadap pemborosan anggaran yang sangat merugikan rakyat banyak.
Rakyat Aceh Utara ingin menegaskan kepada seluruh pimpinan daerah, baik di Sekretariat DPRK maupun di lingkungan Pemerintah Daerah: Uang negara adalah amanah suci titipan rakyat. Jangan pernah menyakiti hati rakyat dengan menghabiskannya untuk kesenangan pribadi di saat rakyat sedang menangis dan menderita. Ingatlah, kekuasaan dan jabatan itu hanya sementara, tapi dosa menelantarkan rakyat yang sedang susah itu kekal abadi dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
Seluruh mata rakyat kini tertuju pada sikap dan langkah para pimpinan di Sekretariat DPRK maupun di Pemerintah Daerah. Akankah mereka sadar, bertaubat, dan mengembalikan hak rakyat? Atau mereka akan tetap keras kepala dan diam seribu bahasa, membelanjakan uang rakyat untuk kepentingan sendiri di tengah penderitaan saudara-saudaranya? Jawaban itu akan menentukan nasib dan kepercayaan rakyat terhadap mereka selamanya.
