Wartanad.id | Calang, 17 Mei 2026 – Sikap diam dan bungkam manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teuku Umar, Kabupaten Aceh Jaya, menjadi sorotan tajam publik dan pengamat kebijakan. Padahal, saat ini tengah ramai dibahas rincian anggaran tahun 2025 yang mencapai ratusan miliar rupiah, dengan sejumlah pos belanja yang dinilai janggal, tidak wajar, dan memicu kecurigaan kuat adanya pemborosan hingga potensi penyimpangan keuangan negara.
Ketika tim media berupaya melakukan konfirmasi resmi untuk mendapatkan penjelasan, justru direspons dengan kebisuan total. Baik Direktur RSUD Teuku Umar, dr. Eka Rahmayuli, M.K.M, maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sri Mulyanti, S.Tr.Keb, sama sekali tidak memberikan tanggapan, klarifikasi, atau sekadar penjelasan atas berbagai pertanyaan mendasar yang disampaikan melalui pesan tertulis.
Padahal, ada banyak hal mendasar yang perlu dijelaskan demi kepentingan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Mulai dari total anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah, rincian penggunaan dana APBD dan BLUD, hingga kewajaran harga pada puluhan paket pengadaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Beberapa hal yang sangat mendesak untuk dijelaskan namun tidak mendapat jawaban antara lain:
- Mengapa biaya pembangunan taman atau lanskap rumah sakit dipatok senilai Rp1,619 miliar, nilainya jauh lebih besar dibandingkan banyak pos pembangunan gedung pelayanan?
- Bagaimana rincian penggunaan dana belanja obat-obatan yang totalnya mencapai hampir Rp12 miliar, terbagi dari APBD Rp3 miliar dan BLUD Rp8,991 miliar? Apakah dana tersebut benar-benar habis untuk kebutuhan pasien atau hanya menjadi stok mati?
- Mengapa biaya perencanaan teknis, pengawasan, dan jasa konsultan nilainya sangat tinggi, ada yang mencapai Rp300 juta hanya untuk reviu desain bangunan? Apakah sesuai standar harga pasar dan peraturan pengadaan?
- Apa rincian pasti dari pos "Belanja Bahan-bahan Lainnya" senilai Rp7,362 miliar dari dana BLUD, yang tidak disebutkan secara spesifik jenis bahannya? Hal ini dianggap celah rawan penyalahgunaan.
- Mengapa ada pos anggaran yang namanya hampir sama namun dipisah di sumber dana berbeda, dikhawatirkan terjadi duplikasi atau pemborosan?
Sayangnya, semua pertanyaan krusial ini tak ada satu pun yang dijawab. Hingga berita ini diturunkan, kedua pejabat kunci tersebut tetap diam seribu bahasa, seolah mengabaikan hak publik untuk mengetahui ke mana perginya uang rakyat yang jumlahnya sangat fantastis itu.
Sikap bungkam ini justru semakin memicu kecurigaan luas. Banyak pihak beranggapan, ketidaksediaan memberi penjelasan adalah tanda kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, ada ketidakwajaran yang tak berani dipertanggungjawabkan, atau bahkan ada praktik kotor yang sedang berusaha ditutup-tutupi.
"Jika semuanya sudah benar, sesuai aturan, dan wajar, mengapa takut menjelaskan? Mengapa diam saja? Kebisuan mereka ini justru menjadi bukti terkuat bahwa ada yang tidak beres di sana. Ini sangat miris, uang rakyat ratusan miliar diurus seolah-olah uang pribadi, sementara kami yang membayarnya tidak berhak bertanya," ujar seorang pengamat kebijakan publik di Aceh Jaya.
Sikap ini makin ironis mengingat masyarakat Aceh Jaya masih banyak yang membutuhkan pelayanan kesehatan maksimal, fasilitas yang memadai, dan obat-obatan lengkap. Padahal anggaran yang tersedia sangat besar, namun manfaatnya belum terlihat jelas, sementara pihak pengelola enggan berbicara.
Kini, publik makin bulat pendapatnya: BPK RI dan Aparat Penegak Hukum harus segera turun tangan melakukan audit mendalam dan pemeriksaan tuntas. Karena jika pengelola sendiri diam dan tidak mau menjelaskan, maka jalur hukum dan pemeriksaan independen adalah satu-satunya cara membongkar kebenaran di balik ratusan miliar rupiah anggaran RSUD Teuku Umar tahun 2025 ini.
