Wartanad.id | Langsa – Ironi kepemimpinan yang sangat tajam kembali mencuat di Kota Langsa. Di saat ribuan warga masih bergelut memulihkan diri dari dampak parah banjir besar dan tanah longsor—rumah terendam lumpur, lahan pertanian rusak total, akses jalan putus, hingga kebutuhan pangan yang sulit dipenuhi—terungkap fakta mengejutkan dari dokumen anggaran Sekretariat Daerah (Sekdako) Kota Langsa.
Data rincian belanja yang dihimpun media secara sah membuktikan: pos khusus Makanan dan Minuman Jamuan Tamu saja disiapkan senilai fantastis Rp 2.192.527.000,- (Lebih dari 2,1 Miliar Rupiah). Angka ini memicu kemarahan publik karena dinilai sangat boros, tidak berperikemanusiaan, dan bertolak belakang dengan kondisi nyata masyarakat yang sedang berjuang bertahan hidup.
Yang semakin mencurigakan, nilai sebesar itu tidak ditulis dalam satu pos utuh, melainkan dipecah menjadi enam rincian terpisah dengan nilai yang masing-masing pun sangat besar:
1. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu – Rp 1.331.647.000,-
2. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu – Rp 476.580.000,-
3. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu – Rp 197.500.000,-
4. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu – Rp 129.990.000,-
5. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu – Rp 53.310.000,-
6. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu – Rp 3.500.000,-
Pemecahan ini menimbulkan tanya besar: Apakah strategi ini sengaja dilakukan agar nilai total yang mencapai miliaran rupiah tidak terlihat mencolok saat diperiksa sekilas?
PERBANDINGAN MENYAKITKAN: UANG JAMUAN BISA UBAH NASIB RIBUAN WARGA
Nilai anggaran jamuan tamu senilai Rp 2,1 miliar ini menjadi sangat menyakitkan jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak pasca bencana. Berdasarkan hitungan kasar, dana sebesar itu jika dialihkan untuk rakyat, sangat cukup untuk:
- Menyediakan paket sembako lengkap bagi sekitar 1.500 kepala keluarga selama berbulan-bulan.
- Membangun puluhan dapur umum permanen dan pos kesehatan di titik terdampak.
- Memperbaiki puluhan kilometer jalan rusak yang menjadi urat nadi ekonomi warga.
- Membangun 40 hingga 50 unit rumah layak huni bagi korban yang tempat tinggalnya rata dengan tanah.
Namun kenyataannya, uang negara tersebut justru habis disajikan di atas meja rapat, jamuan seremonial, atau jamuan tamu dinas semata.
"Kami sangat sakit hati dan kecewa. Di sini kami makan seadanya, menahan lapar, dan antre bantuan yang jumlahnya terbatas. Tapi di kantor pemerintah, uang miliaran disiapkan hanya untuk urusan perut pejabat dan tamu. Apakah makanan itu terbuat dari emas? Di mana rasa nurani memimpin saat rakyatnya sedang berduka dan susah?" ungkap salah satu warga korban banjir dengan nada bergetar.
ANALISIS: POS JAMUAN TAMU, LAHAN BASAH KORUPSI YANG PALING GELAP
Pengamat hukum dan pemerhati keuangan negara menilai, pos belanja makanan dan minuman adalah pos yang paling rawan kecurangan, sulit diverifikasi, dan menjadi "sumber rezeki" gelap bagi oknum.
Modus yang umum terjadi adalah penggelembungan harga (mark up): Sepiring nasi kotak biasa yang harga pasar Rp 25.000 - Rp 50.000, bisa ditulis dalam nota resmi Rp 250.000 hingga Rp 500.000 per porsi. Selisih ratusan persen itulah yang kemudian dibagi bersama antara pengelola anggaran dan penyedia jasa.
"Dengan nilai Rp 2,1 miliar, jika saja ada penggelembungan harga sekadar 50%, berarti ada kerugian negara nyaris Rp 1 Miliar yang masuk kantong pribadi. Ditambah lagi fakta pos ini dipecah-pecah, semakin kuat dugaan ini strategi menyembunyikan nilai besar. Ini bukan sekadar boros, ini indikasi kuat korupsi," tegas pengamat hukum.
Apalagi, kondisi daerah sedang dalam masa pemulihan pasca bencana. Secara aturan dan etika, seluruh belanja seremonial dan tidak mendesak wajib dipangkas total. Fakta bahwa anggaran jamuan justru dibesarkan, menjadi bukti nyata penyimpangan prioritas.
TUNTUTAN: BPK DAN KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT TUNTAS, BONGKAR NOTA DAN REKANAN
Terungkapnya data ini memicu gelombang protes luas. Berbagai elemen masyarakat, ormas, dan LSM bersatu menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, dan Kejaksaan Negeri Langsa segera turun tangan.
Tuntutan rinci yang disampaikan:
1. Audit Investigasi: Teliti satu per satu nota belanja, daftar tamu, jumlah porsi, dan menu yang diklaim. Cocokkan harga dengan harga pasar wajar.
2. Ungkap Rekanan: Siapa penyedia jasa katering yang mendapat proyek miliaran ini? Apakah ada hubungan istimewa dengan pejabat?
3. Hitung Kerugian: Jika terbukti ada pemborosan atau mark up, tuntut ganti rugi sepenuhnya dan proses hukum sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Kami tidak menuntut kemewahan, kami cuma minta adil. Saat kami susah, pemerintah harus ikut berhemat. Jangan jadikan bencana alasan menekan kami, tapi uang negara dihamburkan untuk pesta. Kasus ini harus terang benderang," tegas koalisi masyarakat.
KONFRIMASI: SEKDA KOTA LANGSA BERPENDAPAT ANGGARAN MASIH WAJAR
Menanggapi sorotan tajam ini, media melakukan konfirmasi langsung kepada Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Langsa, Dra. Suhartini, M.Pd. melalui pesan singkat WhatsApp.
Menanggapi rincian anggaran tersebut, Sekda menyatakan sikap tegas dan membantah anggaran ini tergolong boros atau tidak wajar.
"Jangan berasumsi dan beropini terus, kan sudah saya jelaskan pada dirilis berita kemarin. Jawaban saya, Belanja Sekretariat Daerah (Setda) senilai Rp 11,4 miliar sangat wajar dan bahkan tergolong rendah jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 915,4 miliar, karena nilainya hanya sekitar 1,24% dari total pendapatan," ujar Dra. Suhartini sebagai keterangan resmi.
Sekda menjelaskan lebih lanjut, bahwa anggaran Setda sebagian besar dialokasikan untuk fungsi penunjang administrasi, operasional, pemeliharaan, serta rencana sewa kendaraan. Ia juga menegaskan, anggaran tahun 2026 diprioritaskan untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pasca bencana sesuai dokumen resmi.
"Anggaran Setda hanya menyerap sedikit dari total pendapatan daerah, menyisakan lebih dari 98,76% dana untuk disalurkan ke berbagai SKPD lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pasca bencana. Apa jawaban saya belum cukup..? Apa maksud dan maunya ya...?" tegasnya.
Menanggapi narasi yang beredar, Sekda juga memberikan peringatan keras terkait kaidah jurnalistik.
"Saya melihat narasi opini yang digambarkan itu tidak boleh dalam jurnalistik. Saudara bisa saya laporkan kode etik. Saya sudah sampaikan tentang belanja yang masih batas kewajaran," pungkas Dra. Suhartini, M.Pd.
Pernyataan resmi ini pun kembali memicu perdebatan publik: Apakah angka Rp 2,1 miliar khusus jamuan tamu benar-benar masih dalam batas wajar meski rakyat sedang berduka? Apakah pemecahan pos belanja itu hal yang umum dilakukan administrasi? Publik kini menunggu hasil audit independen untuk membuktikan mana yang benar: anggaran wajar atau pemborosan terselubung.
