Wartanad.id | Bireuen – Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh secara tegas diminta segera melakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2025.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 4,6 miliar. Namun pelaksanaannya disinyalir banyak dikerjakan secara asal jadi dengan kualitas yang meragukan, serta sangat rawan mengandung praktik manipulasi data dan penggelembungan harga untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berujung pada kerugian keuangan negara.
Berikut rincian lengkap alokasi anggaran yang menjadi sorotan publik:
PENGADAAN ALAT PERAGA, BAHAN AJAR DAN PERLENGKAPAN
- Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan Bahan Pembelajaran: Rp 1.250.000.000
- Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk TK se-Kabupaten Bireuen: Rp 200.000.000
- Pengadaan Baju Adat Tradisional bagi Siswa PAUD: Rp 135.000.000
- Pengadaan Panduan dan Alat Peraga BTQ untuk TK: Rp 190.000.000
- Pengadaan APE Luar untuk TK Humairah: Rp 50.000.000
- Pengadaan APE Luar untuk TK Tahfizh Rumah Qur’an: Rp 30.000.000
- Pengadaan Alat Permainan Outdoor untuk TK Ansharullah: Rp 80.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam PAUD Badrul Munir: Rp 75.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam PAUD Nurul Iman: Rp 75.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam PAUD Harapan Indah: Rp 75.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam PAUD Pelangi Meunasah Kota: Rp 75.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam PAUD Bungong Jeumpa: Rp 75.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam PAUD Harapan Indah: Rp 75.000.000
- Pengadaan Buku Paket Smart Kids TK/PAUD Swasta: Rp 150.000.000
- Pengadaan Buku Coding Seru PAUD Kecamatan Kota Juang & Kuala: Rp 100.000.000
- Pengadaan Buku Coding Seru PAUD Kecamatan Kuta Blang & Gandapura: Rp 100.000.000
- Pengadaan APE Luar/Dalam TK/PAUD Kecamatan Kuta Blang: Rp 100.000.000
PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PENATAAN
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD Bijeh Mata Lamkuta: Rp 189.500.000
- Penataan Halaman PAUD Aneuk Meutuah Gampong Alue Krub: Rp 96.750.000
- Pembangunan Pagar PAUD Permata Hati: Rp 96.500.000
- Pemasangan Paving Block TK La Tahzan: Rp 96.750.000
- Penataan Halaman PAUD & APE Raudhatul Ilmi Desa Namploh Krueng: Rp 96.750.000
- Pembangunan Pagar TK Bustanur Syibyan Desa Garot: Rp 96.750.000
- Rehabilitasi TK Al-Ichsan: Rp 48.000.000
- Rehabilitasi Kantor TK IT Peusijuek Hate: Rp 48.000.000
- Pembangunan Pagar TK Wardatul Ulum: Rp 193.500.000
- Pembangunan RKB TK Al-Akram: Rp 94.500.000
- Pemasangan Paving Block PAUD Tgk Di Jeunieb: Rp 77.200.000
- Rehabilitasi RKB TK Wardatul Ulum: Rp 96.000.000
- Pembangunan RKB PAUD IT Al Qahera: Rp 132.650.000
- Pembangunan RKB TK Hijratul Ula: Rp 189.500.000
- Pembangunan Ruang Guru PAUD IT Al Qahera: Rp 132.650.000
- Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas Pendidikan Nonformal/Kesetaraan: Rp 817.663.937
- Pembangunan Area Bermain beserta APE TK Al-Kautsar Gampong Meulum: Rp 200.000.000
KEJANGGALAN DAN KECURIGAAN YANG MENONJOL
Dari rincian tersebut, sejumlah pola penganggaran dan pelaksanaan menimbulkan tanda tanya serius:
Pencatatan terpisah namun sejenis
Ada pos pengadaan APE yang dicatat dalam satu nilai besar, namun juga dipecah menjadi pos-pos kecil dengan nilai yang sama persis untuk beberapa sekolah. Hal ini memudahkan pengawasan menjadi lemah, serta membuka celah untuk menyembunyikan keseragaman harga yang tidak wajar.
Nilai seragam tanpa penjelasan teknis
Beberapa pekerjaan penataan halaman, pemasangan paving, dan pengadaan barang memiliki angka biaya yang identik. Masyarakat mempertanyakan apakah spesifikasi bahan, luas lahan, dan jenis barang benar-benar sama persis, atau hanya digunakan sebagai pola untuk memudahkan penetapan harga tanpa perhitungan riil di lapangan.
Kualitas pekerjaan diragukan
Banyak laporan warga dan tenaga pendidik yang menyebutkan hasil pembangunan seringkali cepat rusak, menggunakan bahan di bawah standar, serta alat permainan yang mudah pecah atau tidak aman untuk anak. Hal ini menguatkan dugaan pekerjaan dikerjakan asal jadi untuk memangkas biaya demi keuntungan pribadi.
Rawan manipulasi dan mark up harga
Tanpa rincian spesifikasi terbuka, daftar penerima barang, dan perbandingan harga pasar, anggaran senilai ini sangat berisiko mengalami penggelembungan biaya, pemalsuan data penerima, hingga pengadaan barang yang tidak sesuai kualitas yang disepakati.
DESAKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH DAN TEGAS
Pengamat pendidikan dan keuangan daerah menegaskan bahwa PAUD adalah fondasi awal masa depan anak-anak Bireuen. Anggaran yang seharusnya menjadi investasi jangka panjang tidak boleh dijadikan ladang pencarian keuntungan semata.
Oleh karena itu, Kajati Aceh diminta segera membentuk tim pemeriksa independen untuk:
1. Memeriksa kelengkapan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dan proses pengadaan;
2. Melakukan pengecekan langsung ke setiap lokasi pembangunan dan sekolah untuk memverifikasi jumlah, jenis, serta kualitas barang dan bangunan;
3. Membandingkan harga yang dibayarkan dengan standar harga pasar dan ketentuan harga satuan daerah;
4. Mengungkap adanya indikasi kerugian keuangan negara akibat manipulasi data, mark up harga, atau kualitas di bawah standar.
Jika ditemukan bukti penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas sesuai hukum, dan seluruh kerugian wajib dipulihkan sepenuhnya ke kas daerah. Hasil audit juga harus dipublikasikan secara rinci agar dapat diawasi oleh masyarakat luas.
Sampai saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen belum memberikan penjelasan resmi secara terperinci terkait pelaksanaan dan hasil seluruh kegiatan tersebut.
