Wartanad.id - Tapaktuan - Banyaknya muara dangkal di beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Aceh Selatan mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak.
Salah satunya Jeri Rahmat ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan menyatakan Di tengah besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki daerah tersebut, para nelayan berharap pembangunan infrastruktur pelabuhan, normalisasi muara, dan perlindungan terhadap aktivitas melaut menjadi agenda prioritas pemerintah daerah, sehingga keselamatan dan kesejahteraan nelayan tidak lagi terabaikan.
" KNTI Aceh Selatan mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan yang dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian, " kata Jeri Rahmad, Selasa 30/06/2026.
Hampir seluruh wilayah pesisir di kabupaten tersebut menghadapi persoalan serupa. Pendangkalan muara, akses pelabuhan yang semakin sempit, hingga fasilitas sandar yang tidak memadai menjadi hambatan utama bagi nelayan saat hendak melaut maupun mendaratkan hasil tangkapan.
Persoalan ini bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi menyentuh langsung aspek keselamatan kerja dan keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga nelayan, namun hingga kini akar persoalan yang menyebabkan lambannya penanganan muara dan pelabuhan nelayan belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
" Kita tidak tahu di mana akar masalahnya sehingga persoalan yang sangat krusial bagi nelayan untuk melabuhkan dan mendaratkan kapal maupun perahunya tidak kunjung ada penyelesaian," ujarnya.
Aceh Selatan merupakan salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Aceh. Potensi perikanan yang besar seharusnya diikuti dengan keberpihakan pemerintah melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan yang layak, aman, dan memadai.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan benar-benar mengurus nelayan. Jangan sampai nelayan dipandang sebelah mata atau seolah-olah dianaktirikan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang setiap hari menopang ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi pesisir," tegasnya.
Selain pembenahan pelabuhan dan normalisasi muara, KNTI juga meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih serius terhadap nelayan beserta alat tangkap mereka, masih banyak persoalan sektor perikanan yang hingga kini belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan, pungkasnya.(zasrial)
