Wartanad.id - Jakarta – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang berkomitmen melakukan pembenahan internal dan menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran di lingkungan Kementerian PU.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai komitmen tersebut merupakan sinyal positif bagi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara.
Menurut TTI, pemberantasan praktik penyimpangan tidak boleh berhenti pada pernyataan, tetapi harus diwujudkan melalui penegakan aturan yang konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku sehingga mampu memulihkan kepercayaan publik.
"Langkah bersih-bersih yang dilakukan Menteri PU patut diapresiasi. Penegakan disiplin terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran akan menjadi pesan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pembangunan," kata Nasruddin Bahar.
TTI juga berharap pembenahan tidak hanya menyasar individu yang melakukan pelanggaran, tetapi turut memperkuat sistem pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak tahap perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga serah terima hasil pekerjaan.
Selain itu, TTI mendorong peningkatan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur melalui keterbukaan informasi, penguatan pengawasan internal, serta sinergi dengan aparat pengawas dan masyarakat.
Menurut TTI, pembangunan infrastruktur yang didukung tata kelola yang baik akan menghasilkan proyek yang lebih berkualitas, efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
"Momentum pembenahan ini harus dimanfaatkan untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Tidak boleh ada toleransi bagi oknum yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya," tegas Nasruddin Bahar.
TTI menyatakan akan terus mengawal proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk memberikan masukan konstruktif guna mendorong terciptanya sistem pengadaan yang lebih transparan, kompetitif, dan bebas dari praktik korupsi.Jika diinginkan, narasi ini juga dapat diperkuat dengan ajakan agar kontraktor yang terbukti melakukan kolusi, suap, atau persekongkolan tender juga dikenai sanksi tegas, sehingga pembenahan menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan.
