Wartanad.id - Banda Aceh – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan bahwa maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir menjadi peringatan keras bahwa praktik korupsi sering kali berkaitan dengan upaya mengembalikan biaya atau "utang politik" setelah memenangkan kontestasi pemilihan.kata Nasruddin Bahar koordinator TTI (25/07)
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap adanya pola, di mana penyandang dana atau pihak yang membantu pemenangan politik diduga memperoleh akses terhadap proyek-proyek pemerintah setelah kepala daerah terpilih.
Koordinator TTI, menegaskan bahwa apabila proyek pemerintah dijadikan alat membalas jasa politik, maka proses pengadaan barang dan jasa akan kehilangan prinsip transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
"Maraknya OTT kepala daerah harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan. Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk membayar utang politik melalui pengaturan proyek pemerintah,"
TTI mengingatkan bahwa praktik tersebut dapat membuka peluang terjadinya pengaturan pemenang tender, intervensi terhadap proses pengadaan, hingga pemberian proyek kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan politik, bukan berdasarkan kompetensi dan hasil evaluasi yang objektif.
Karena itu, TTI mendesak seluruh kepala daerah, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan APIP agar menjaga independensi dalam setiap proses pengadaan. Selain itu, keterbukaan data perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek harus diperkuat agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan uang negara.
"Semakin transparan proses pengadaan, semakin kecil peluang proyek pemerintah dijadikan alat untuk membayar utang politik. Pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan, bukan setelah terjadi OTT,"tutup Nasruddin Bahar
