KUA-PPAS APBK Pidie 2027 Resmi Dibahas, Defisit Rp75 Miliar Ditutup Melalui Pembiayaan. ( Foto Istimewa)
SIGLI ( Wartanad.id)— Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie resmi membuka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2027.
Pembukaan pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRK Pidie, Senin malam, 24 Agustus 2026, di Gedung DPRK Pidie. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H. dan dihadiri Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., unsur Forkopimda, Sekda Pidie Drs. Samsul Azhar, Sekwan H. Idhami, S.Sos., M.Si., para staf ahli, asisten, kepala SKPD, serta undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie menyampaikan gambaran awal kondisi fiskal daerah yang menjadi dasar pembahasan KUA-PPAS sebelum nantinya disempurnakan menjadi RAPBK Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan Rp1,386 Triliun, Belanja Rp1,461 Triliun
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah memaparkan postur sementara APBK Pidie Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.386.110.039.078 atau sekitar Rp1,386 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.461.110.039.078, atau sekitar Rp1,461 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp75.000.000.000 atau Rp75 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp75 miliar, sehingga secara keseluruhan rancangan KUA-PPAS APBK Pidie 2027 berada dalam posisi anggaran berimbang.
Angka-angka tersebut tentu masih merupakan rancangan dan masih terbuka terhadap perubahan selama proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif berlangsung.
Bupati: Postur Masih Sangat Dipengaruhi Kebijakan Fiskal Nasional
Bupati Sarjani Abdullah menegaskan bahwa postur anggaran yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut belum bersifat final.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah masih sangat dipengaruhi perkembangan kebijakan fiskal pemerintah pusat maupun kebijakan Pemerintah Aceh.
“Postur ini masih bersifat rancangan dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Kabupaten Pidie akan terus melakukan penajaman agar RAPBK 2027 dapat disusun dengan struktur yang sehat, kredibel, dan dapat dilaksanakan secara realistis,” ujar Bupati.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat kemampuan fiskal daerah akan sangat menentukan ruang gerak pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.
Dengan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan belanja, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit memiliki dasar yang jelas, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KUA-PPAS Bukan Sekadar Dokumen Administrasi
Bupati Sarjani juga menekankan bahwa KUA dan PPAS tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif menuju penyusunan APBK.
Menurutnya, KUA-PPAS merupakan instrumen strategis yang harus mampu memastikan arah belanja daerah benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Jadi, instrumen pencapaian visi 2025–2030,” demikian penekanan pemerintah daerah dalam pembahasan tersebut.
Pemkab Pidie juga menegaskan pentingnya sinkronisasi KUA-PPAS dengan RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2027, kebijakan Pemerintah Aceh, serta kebijakan pembangunan nasional.
Sinkronisasi tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam APBK tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terintegrasi.
DPRK: KUA-PPAS Menjadi Penghubung RKPD dengan APBK
Sementara itu, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra dalam pengantarnya menjelaskan bahwa KUA memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun.
Sedangkan PPAS memuat program prioritas sekaligus batas maksimal anggaran bagi masing-masing SKPD berdasarkan kemampuan riil keuangan daerah.
“KUA Tahun 2027 memiliki posisi strategis. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman penyusunan PPAS dan RAPBK, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung secara politis antara RKPD dengan penyusunan Rancangan APBK,” kata Anwar.
Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS membutuhkan ketelitian agar setiap program yang nantinya mendapatkan alokasi anggaran benar-benar memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Badan Anggaran DPRK dan TAPD Diminta Cermat
Dalam kesempatan tersebut, pihak DPRK meminta Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji dan membahas rancangan KUA-PPAS secara cermat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pembahasan tidak hanya menyangkut besaran anggaran, tetapi juga menyentuh persoalan prioritas program, kemampuan pendapatan daerah, kebutuhan masyarakat, efektivitas belanja, hingga kesinambungan fiskal daerah.
Hal ini menjadi semakin penting karena terdapat defisit sebesar Rp75 miliar dalam postur sementara APBK 2027 yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Artinya, setiap perubahan terhadap komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan berpotensi memengaruhi keseimbangan keseluruhan APBK.
Pemkab Pidie Terbuka terhadap Koreksi DPRK
Bupati H. Sarjani Abdullah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie terbuka terhadap berbagai masukan, koreksi maupun saran konstruktif dari DPRK selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, penyempurnaan rancangan anggaran harus tetap berada dalam koridor regulasi dan kemampuan fiskal daerah.
“Yang kita inginkan bukan hanya APBK yang tepat waktu dan tertib administrasi. Tetapi APBK yang benar-benar hadir, bekerja, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Pidie,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBK tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah menyelesaikan proses administrasi dan menetapkan anggaran tepat waktu, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menunggu Pembahasan Lebih Lanjut
Usai penyampaian pidato pengantar, Bupati Pidie secara resmi menyerahkan Dokumen Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRK Pidie.
Penyerahan tersebut turut didampingi Wakil Ketua I DPRK Pidie T. Zulkarnaini, S.P., Wakil Ketua II Teuku Saifullah TS, S.E., Sekda Pidie Drs. Samsul Azhar, serta Sekwan H. Idhami, S.Sos., M.Si.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan memasuki tahapan pembahasan antara DPRK melalui Badan Anggaran dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Pidie.
Pembahasan akan menjadi ruang penting bagi kedua pihak untuk menguji kembali asumsi pendapatan, prioritas belanja, kebutuhan pembiayaan, serta program-program pembangunan yang akan dituangkan dalam APBK Pidie Tahun Anggaran 2027.
Dengan nilai pendapatan sekitar Rp1,386 triliun, belanja sekitar Rp1,461 triliun, dan pembiayaan Rp75 miliar, tantangan utama pemerintah daerah dan DPRK ke depan bukan hanya memastikan anggaran dapat disahkan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dasar perencanaan, manfaat yang terukur, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Pidie.
Kini bola pembahasan berada di tangan DPRK dan TAPD. Publik tentu berharap proses tersebut berlangsung terbuka, kritis, dan akuntabel, sehingga APBK Pidie 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran.
