Wartanad.id - PIDIE JAYA – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti lambannya penanganan lahan pertanian dan tambak masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Sebut Koordinator TTI Nasruddin Bahar (09/08)
Berdasarkan informasi dan kondisi yang disampaikan masyarakat, hingga lebih dari delapan bulan pascabencana masih terdapat lahan produktif warga yang belum mendapatkan penanganan maupun pemulihan.
Salah satu lokasi berada di Desa Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Tambak milik masyarakat yang terdampak banjir disebut belum tersentuh bantuan pemulihan, padahal tambak tersebut merupakan salah satu sumber penghidupan warga.
Kondisi serupa juga ditemukan pada sawah masyarakat di Desa Meuraksa, Kecamatan Meureudu, yang lokasinya bahkan berada di belakang kompleks Kantor Bupati Pidie Jaya. Lahan persawahan warga masih tertutup endapan lumpur akibat banjir dan disebut belum memperoleh penanganan berarti hingga saat ini.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mempertanyakan prioritas pemerintah dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Sudah lebih delapan bulan masyarakat menunggu. Tambak belum pulih, sawah masih tertutup lumpur. Ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut sumber penghasilan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan kapan pemulihan dilakukan dan berapa anggaran yang sebenarnya telah dialokasikan untuk sektor pertanian serta perikanan di Pidie Jaya.”
TTI meminta Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Pemerintah Aceh, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendataan terbuka terhadap seluruh tambak dan lahan sawah yang terdampak, termasuk menjelaskan program, nilai anggaran, lokasi, serta target penyelesaian kegiatan pemulihan.
TTI menegaskan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus benar-benar menyentuh masyarakat yang kehilangan sumber ekonominya, bukan hanya berhenti pada perencanaan dan angka-angka anggaran.
