Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Pemerintah Aceh segera menuntaskan pembangunan Jalan Elak Jantho–Lamno agar dapat dilalui masyarakat dengan aman dan layak.
TTI menilai keberadaan ruas jalan tersebut sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarkawasan, membuka akses ekonomi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperpendek akses transportasi masyarakat.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan Pemerintah Aceh harus menjadikan pembangunan infrastruktur strategis sebagai salah satu prioritas utama dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Dana Otsus jangan hanya habis dalam belanja yang manfaatnya sulit dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah Aceh harus menjadi prioritas karena manfaat ekonominya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Nasruddin.
Menurut TTI, Jalan Elak Jantho–Lamno harus diselesaikan secara bertahap dan terencana sampai benar-benar memenuhi standar kelayakan jalan, bukan sekadar dibangun sebagian kemudian terbengkalai.
Dana Otsus harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan di seluruh Aceh. Masyarakat di kawasan pedalaman maupun daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses berhak memperoleh manfaat pembangunan yang sama.
TTI meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran penyelesaian Jalan Elak Jantho–Lamno dan memasukkannya sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pada APBA tahun berikutnya.
“Setelah hampir dua dekade Aceh menerima Dana Otsus, masyarakat harus bisa melihat dan merasakan peninggalan pembangunan yang nyata. Salah satunya adalah tersedianya jaringan jalan yang baik, membuka keterisolasian wilayah dan menggerakkan perekonomian masyarakat,” tegas Nasruddin.
TTI juga mengingatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian ruas tersebut dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, berkualitas dan diawasi sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan selesai.
TTI menegaskan: Dana Otsus harus meninggalkan jejak pembangunan, bukan sekadar jejak belanja.
