Ketua IWO Pidie Herman Hartono Ginting.SH : Kritik Bukan Kebencian, Pers Harus Jadi Mitra Kritis Pemerintah. Foto Dokumentasi Wartanad.id)
PIDIE ( Wartanad.id) – Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Pidie menegaskan bahwa pers, pemerintah dan masyarakat harus membangun komunikasi yang sehat demi mendukung pembangunan daerah serta menjaga suasana keamanan dan kedamaian di Kabupaten Pidie.
Hal tersebut disampaikan Ketua IWO Kabupaten Pidie, Herman Hartono Ginting, S.H., dalam acara diskusi bersama masyarakat yang digelar di Kabupaten Pidie, Kamis (3/9/2026).
Dalam sambutannya, Herman mengatakan forum diskusi tersebut bukan wadah untuk mencari pihak yang salah maupun benar, melainkan ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi, mendengarkan berbagai persoalan dan mencari solusi.
“Pertemuan hari ini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita hadir untuk duduk bersama, berbicara bersama, mendengarkan bersama, dan yang paling penting adalah mencari solusi bersama,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah, masyarakat dan pers memiliki kepentingan yang sama, yakni mendorong Kabupaten Pidie menjadi daerah yang semakin maju, aman, damai dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kritik Bukan Berarti Membenci Pemerintah
Herman menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan publik, sementara masyarakat memiliki hak untuk memberikan dukungan sekaligus menyampaikan kritik dan masukan.
“Ketika ada program yang baik dan bermanfaat, tentu patut kita dukung. Tetapi ketika ada kekurangan, masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan masukan,” katanya.
Ia menegaskan, kritik tidak boleh selalu dipandang sebagai bentuk kebencian terhadap pemerintah.
“Kritik bukan berarti membenci pemerintah. Kritik adalah bentuk kepedulian. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang tidak takut mendengar kritik, selama kritik tersebut berdasarkan fakta dan dengan niat untuk memperbaiki keadaan,” tegasnya.
Pers Diminta Tetap Objektif
Dalam kesempatan tersebut, Ketua IWO Pidie juga mengingatkan pentingnya posisi pers dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Menurut Herman, pers tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang, namun juga tidak boleh menjadi alat untuk membela pihak tertentu secara membabi buta.
“Pers harus berdiri di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan informasi berdasarkan fakta, melakukan kontrol sosial, sekaligus memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan kebijakan dan programnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, ketika pemerintah menjalankan program dengan baik, pers memiliki kewajiban untuk menyampaikan keberhasilan tersebut kepada masyarakat. Sebaliknya, ketika ditemukan persoalan, pers juga harus berani menyampaikannya secara objektif dan berimbang.
Namun demikian, Herman mengingatkan agar kritik dan kontrol sosial tidak berubah menjadi fitnah maupun provokasi.
“Kita harus membedakan antara kritik dengan fitnah, antara kontrol sosial dengan provokasi, dan antara berita dengan informasi yang tidak terverifikasi,” katanya.
Jangan Mudah Terprovokasi Informasi Media Sosial
Herman juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dapat dengan cepat memengaruhi opini masyarakat.
Menurutnya, sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat menyebar dalam hitungan menit dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik di tengah masyarakat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi sebelum mengetahui kebenarannya.
“Jangan mudah percaya. Jangan mudah terpancing. Jangan mudah menyebarkan informasi sebelum mengetahui kebenarannya,” pesannya.
Ia mengajak masyarakat agar setiap persoalan diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang tepat.
“Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan. Kalau ada kebijakan yang dianggap tidak tepat, mari kita kritisi dengan data. Kalau ada dugaan masalah, mari kita minta penjelasan kepada pihak yang bertanggung jawab,” lanjutnya.
Menurut Herman, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi jangan sampai berubah menjadi konflik akibat provokasi dan informasi yang tidak bertanggung jawab.
IWO Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa IWO Kabupaten Pidie siap mengambil bagian dalam membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan insan pers.
Ia menegaskan bahwa IWO siap mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun di sisi lain, IWO juga tidak akan meninggalkan fungsi pers sebagai kontrol sosial.
“Kami dari IWO Kabupaten Pidie siap menjadi bagian dari proses tersebut. Kami siap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Kami juga siap menjadi mitra kritis pemerintah ketika ada kebijakan atau pelaksanaan pembangunan yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan pers tidak seharusnya dibangun atas dasar saling berhadapan.
“Pers bukan musuh pemerintah. Pemerintah bukan musuh pers. Dan masyarakat bukan objek pembangunan. Kita semua adalah bagian dari Pidie,” tegas Herman.
Transparansi Pemerintah Dinilai Penting
Herman juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie untuk terus membuka ruang komunikasi dan keterbukaan kepada masyarakat serta pers.
Ia menilai program pemerintah, pembangunan, penggunaan anggaran dan berbagai kebijakan publik perlu dapat dijelaskan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar.
“Keterbukaan pemerintah merupakan salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, ketika informasi resmi tidak tersedia atau sulit diperoleh, ruang tersebut dapat diisi oleh rumor, spekulasi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia berharap komunikasi publik pemerintah dapat terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
“Berbeda Pendapat Tidak Harus Berbeda Tujuan”
Mengakhiri sambutannya, Herman mengajak seluruh elemen masyarakat Pidie membangun budaya berdiskusi, mendengar, menghargai perbedaan dan menyelesaikan persoalan melalui komunikasi.
“Boleh berbeda pendapat, tetapi jangan bermusuhan. Boleh mengkritik, tetapi jangan memfitnah. Boleh menyampaikan aspirasi, tetapi jangan melakukan provokasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tujuan bersama seluruh elemen masyarakat pada akhirnya adalah menciptakan Pidie yang aman, damai, maju, transparan dan sejahtera.
“Berbeda pendapat tidak harus berbeda tujuan. Tujuan kita sama: Pidie yang aman, damai, maju, transparan dan sejahtera.”
Ia berharap diskusi bersama masyarakat tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, pers dan masyarakat di Kabupaten Pidie.
