Dari 555 transaksi Pengadaan Langsung senilai Rp26,36 miliar, sepuluh penyedia menguasai 62,16 persen jumlah transaksi. Tiga perusahaan konsultan mengantongi 184 paket. TTI mendesak pemeriksaan terhadap pola distribusi pekerjaan, kemungkinan pemecahan paket, dan transparansi pemilihan penyedia.
Wartanad.id - **BANDA ACEH, 16 November 2026** — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti dominasi sejumlah perusahaan dalam pelaksanaan Pengadaan Langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan analisis TTI terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, tercatat sebanyak **1.127 transaksi pengadaan dengan total nilai Rp189.963.363.004 atau sekitar Rp189,96 miliar**.
Dari jumlah tersebut, sebanyak **555 transaksi menggunakan metode Pengadaan Langsung dengan nilai Rp26.364.647.457 atau Rp26,36 miliar**.
Temuan yang menjadi perhatian TTI adalah konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia. Berdasarkan data yang dianalisis, hanya 10 perusahaan telah memperoleh 345 transaksi Pengadaan Langsung, atau **62,16 persen dari seluruh transaksi Pengadaan Langsung**.
Nilai kumulatif pekerjaan kesepuluh penyedia tersebut mencapai Rp5.236.071.454 atau sekitar Rp5,24 miliar.
### TTI Ungkap 10 Penyedia yang Mendominasi Pengadaan Langsung Abdya 2026
Berikut daftar perusahaan berdasarkan jumlah transaksi Pengadaan Langsung terbanyak:
| No. | Nama penyedia | Paket | Nilai kontrak/transaksi |
|---|---|---:|---:|
| 1 | CV. Gamma Consultant | 64 | Rp507.682.410 |
| 2 | CV. Bina Design | 61 | Rp343.923.510 |
| 3 | CV. Ascarya Konsultan | 59 | Rp379.944.675 |
| 4 | CV. Kuta Pasie Design Engineering | 33 | Rp323.063.280 |
| 5 | Duta Perkasa Consultant | 32 | Rp327.713.070 |
| 6 | CV. Duta Engineering Consultant | 32 | Rp250.227.300 |
| 7 | PT. Duta Nanggroe | 18 | Rp356.787.300 |
| 8 | CV. Rancang Perkasa | 17 | Rp246.073.125 |
| 9 | CV. Nakoda Muda | 15 | Rp2.339.007.484 |
| 10 | CV. Wahana Utama Consultant | 14 | Rp161.649.300 |
| **Total** | | **345** | **Rp5.236.071.454** |
### Tiga Perusahaan Konsultan Mengantongi 184 Paket: TTI Pertanyakan Pemerataan dan Kapasitas Pekerjaan
Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai tingginya konsentrasi jumlah pekerjaan pada tiga perusahaan konsultan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
CV. Gamma Consultant tercatat memperoleh 64 transaksi yang tersebar pada sembilan satuan kerja. CV. Bina Design memperoleh 61 transaksi pada delapan satuan kerja, sedangkan CV. Ascarya Konsultan mendapatkan 59 transaksi pada enam satuan kerja.
Ketiga perusahaan tersebut secara kumulatif memperoleh **184 transaksi Pengadaan Langsung** dengan nilai sekitar Rp1,23 miliar.
TTI mempertanyakan bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, bagaimana kapasitas personel dan tenaga ahli diperiksa, serta apakah seluruh keluaran pekerjaan benar-benar telah dilaksanakan sesuai kontrak.
"Dominasi ratusan paket oleh segelintir perusahaan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menjelaskan secara transparan bagaimana penyedia tersebut dipilih, siapa yang melakukan evaluasi, dan bagaimana pengawasan pekerjaan dilaksanakan," demikian pernyataan yang disiapkan TTI untuk Koordinator Nasruddin Bahar.
Menurut TTI, pengulangan penunjukan perusahaan yang sama tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, apabila terjadi secara masif, pola tersebut patut diperiksa untuk memastikan tidak terdapat pengaturan penyedia, konflik kepentingan, maupun penggunaan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.
### TTI Soroti 124 Pekerjaan Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung
Selain dominasi perusahaan konsultan, TTI menemukan sebanyak **124 transaksi pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung** dengan nilai mencapai Rp20,22 miliar.
Dalam kelompok tersebut, terdapat sejumlah pekerjaan bernilai mendekati Rp400 juta, antara lain rehabilitasi ruang kerja Bupati Abdya senilai Rp397,85 juta, penimbunan lapangan sepak bola Meunasah Sukon Rp396,32 juta, serta dua pekerjaan normalisasi saluran yang masing-masing bernilai sekitar Rp376 juta dan diperoleh CV. Putroe Construcksi Mandiri.
TTI menilai paket-paket tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan batas nilai Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi yang berlaku, karakter pekerjaan, kesamaan lokasi, dan dokumen perencanaannya.
Apabila ditemukan pekerjaan yang semestinya menjadi satu kesatuan tetapi dipisahkan untuk menghindari proses pemilihan penyedia yang lebih kompetitif, hal tersebut dapat mengarah pada indikasi pemecahan paket yang dilarang dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
### TTI Desak Bupati Abdya Buka Seluruh Dokumen Pemilihan Penyedia
TTI mendesak Bupati Aceh Barat Daya menginstruksikan Inspektorat dan seluruh kepala satuan kerja terkait untuk membuka informasi pengadaan yang dapat diakses publik.
TTI meminta pemeriksaan mencakup:
1. Dokumen perencanaan, HPS, dan kontrak Pengadaan Langsung.
2. Dasar pemilihan perusahaan yang memperoleh pekerjaan berulang.
3. Kualifikasi dan kapasitas tenaga ahli konsultan.
4. Kesamaan personel pada pekerjaan yang berlangsung bersamaan.
5. Bukti hasil pekerjaan, berita acara serah terima, dan pembayaran.
6. Potensi hubungan kepemilikan atau konflik kepentingan antara penyedia dan pihak yang menentukan pemilihan penyedia.
TTI menegaskan bahwa besarnya jumlah paket pada satu perusahaan bukan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya kecurangan. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap proses, dokumen, dan pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh.
### TTI Minta Kejati Aceh dan Inspektorat Abdya Melakukan Penelusuran
TTI juga meminta Kejaksaan Tinggi Aceh memberikan perhatian terhadap pola pengadaan yang ditemukan, terutama apabila pemeriksaan lebih lanjut mengungkap indikasi persekongkolan, penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, atau kerugian keuangan negara.
"Jangan sampai Pengadaan Langsung yang seharusnya menjadi mekanisme pengadaan yang sederhana, efisien, dan akuntabel justru membuka ruang bagi pembagian pekerjaan yang tidak transparan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar dihabiskan melalui kontrak-kontrak pengadaan," tegas pernyataan TTI.
TTI meminta Inspektorat Abdya melakukan audit berbasis risiko terhadap perusahaan yang memperoleh banyak pekerjaan, termasuk memeriksa seluruh kontrak dan bukti pelaksanaan pada satuan kerja terkait.
**TTI menegaskan bahwa seluruh temuan yang dipublikasikan merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data pengadaan, bukan bukti bahwa perusahaan atau pejabat tertentu telah melakukan tindak pidana.** Semua pihak tetap harus dihormati haknya untuk memberikan klarifikasi sesuai asas praduga tak bersalah.
TTI juga membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, pejabat pengadaan, dan para penyedia yang disebutkan dalam pemberitaan ini.