Wartanad.id - BANDA ACEH — Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyoroti sejumlah indikator risiko (red flag) dalam realisasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan analisis terhadap data Dashboard Realisasi Pengadaan, TTI mencatat 1.336 transaksi dengan total nilai Rp261.109.816.792 atau sekitar Rp261,11 miliar.
Dari keseluruhan transaksi tersebut, sebanyak 456 transaksi dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung dengan nilai mencapai Rp42,95 miliar. Sementara itu, terdapat 666 transaksi e-purchasing senilai Rp75,12 miliar dan 93 transaksi tender senilai Rp134,09 miliar.
Selain itu, tercatat 106 transaksi swakelola senilai Rp4,48 miliar dan 15 transaksi seleksi senilai Rp4,47 miliar.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai besarnya jumlah Pengadaan Langsung serta tingginya frekuensi pekerjaan yang tercatat atas nama sejumlah penyedia merupakan indikator awal yang perlu ditelusuri lebih jauh.
"TTI tidak mempersoalkan Pengadaan Langsung sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan. Namun, ketika ratusan paket dilaksanakan melalui metode tersebut, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa tidak terjadi pemecahan paket, pengaturan penyedia, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan," tegas Nasruddin.
### TTI Soroti 257 Paket Konstruksi Melalui Pengadaan Langsung
Hasil penelusuran TTI menunjukkan bahwa dari 456 transaksi Pengadaan Langsung, sebanyak 257 transaksi merupakan pekerjaan konstruksi dengan nilai keseluruhan sekitar Rp35,08 miliar.
Selain itu, terdapat 190 transaksi jasa konsultansi badan usaha konstruksi senilai Rp7,40 miliar.
Menurut TTI, besarnya jumlah pekerjaan konstruksi melalui Pengadaan Langsung harus menjadi perhatian serius, khususnya untuk menelusuri apakah terdapat pekerjaan yang memiliki kesamaan lokasi, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, maupun penerima manfaat.
"Jangan sampai satu pekerjaan yang semestinya direncanakan sebagai satu kesatuan justru dipecah menjadi beberapa paket agar dapat menggunakan metode Pengadaan Langsung. Jika ditemukan pola seperti itu, harus dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh," ujar Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa penggunaan Pengadaan Langsung sendiri bukan bukti penyimpangan. Penilaian dugaan pemecahan paket harus didasarkan pada dokumen perencanaan, ruang lingkup pekerjaan, nilai, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
### Sejumlah Penyedia Tercatat Menangani Banyak Transaksi
TTI juga mengidentifikasi tingginya frekuensi transaksi yang tercatat atas nama sejumlah penyedia dalam dashboard.
Di antaranya, ORION PERKASA SEJATI tercatat pada 66 transaksi dengan nilai sekitar Rp1,43 miliar, BERNOFARM sebanyak 29 transaksi senilai Rp2,45 miliar, dan BERAWANG JAYA sebanyak 25 transaksi senilai Rp4,86 miliar.
Selanjutnya, HEXPHARM JAYA LABORATORIES tercatat pada 23 transaksi dan AGRO JAYA CEMERLANG pada 19 transaksi.
TTI menilai konsentrasi transaksi tersebut perlu diperiksa berdasarkan jenis pengadaan dan metode masing-masing, termasuk apakah terdapat hubungan antarpaket atau pola distribusi pekerjaan yang tidak wajar.
"Frekuensi transaksi yang tinggi belum tentu menyalahi aturan. Tetapi pemerintah wajib memastikan bahwa kesempatan usaha diberikan secara adil, pemilihan penyedia dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada praktik pengondisian pekerjaan kepada kelompok usaha tertentu," kata Nasruddin.
TTI juga mengingatkan bahwa jumlah transaksi tidak otomatis sama dengan jumlah kontrak independen ataupun bukti adanya pelanggaran.
### Dinas PUPR Pidie Kelola Transaksi Rp126,09 Miliar
Perhatian TTI turut tertuju pada konsentrasi nilai pengadaan di sejumlah satuan kerja.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie tercatat memiliki 271 transaksi dengan total nilai sekitar Rp126,10 miliar, atau 48,29 persen dari keseluruhan nilai transaksi yang dianalisis.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusul dengan Rp23,71 miliar, Dinas Kesehatan Rp21,07 miliar, serta Dinas Pertanian dan Pangan Rp14,66 miliar.
Menurut Nasruddin, tingginya anggaran pengadaan pada satuan kerja teknis perlu diikuti pengawasan kualitas pekerjaan, kewajaran harga, serta kesesuaian realisasi fisik dengan pembayaran.
"Anggaran ratusan miliar rupiah tidak boleh sekadar menghasilkan laporan administrasi yang terlihat rapi. Masyarakat berhak mengetahui siapa pelaksananya, bagaimana kualitas pekerjaannya, dan apakah hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat," ujarnya.
### TTI Desak Bupati Pidie, Inspektorat, dan UKPBJ Buka Data
Atas temuan indikator risiko tersebut, TTI mendesak Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Bupati, Inspektorat, UKPBJ, dan perangkat daerah terkait untuk membuka informasi pengadaan secara transparan.
TTI meminta pemerintah menjelaskan dasar pemilihan metode Pengadaan Langsung, dokumen perencanaan, identitas penyedia, nilai kontrak, spesifikasi teknis, lokasi pekerjaan, serta hasil pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
TTI juga mendesak Inspektorat melakukan audit berbasis risiko terhadap paket-paket yang memiliki kesamaan karakteristik, konsentrasi penyedia, ataupun indikasi ketidakwajaran proses pengadaan.
Apabila pemeriksaan lanjutan menemukan bukti permulaan adanya perbuatan melawan hukum atau kerugian keuangan negara, TTI meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
"Kami meminta Bupati Pidie tidak menganggap persoalan transparansi pengadaan sebagai urusan administratif semata. Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mekanisme pengadaan yang sah justru dimanfaatkan untuk menutupi praktik yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat," tegas Nasruddin.
### TTI Akan Telusuri Paket dan Penyedia Secara Lebih Mendalam
TTI menyatakan akan terus mendalami transaksi pengadaan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2026, terutama pada pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, serta paket dengan frekuensi transaksi penyedia yang tinggi.
TTI juga membuka ruang klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, perangkat daerah, dan para penyedia yang disebutkan dalam hasil analisis.
TTI menegaskan bahwa seluruh red flag yang disampaikan merupakan indikator risiko berdasarkan analisis data, bukan kesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi. Pembuktian dugaan penyimpangan memerlukan pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, audit, dan proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
"TTI akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Pengadaan pemerintah harus transparan, kompetitif, akuntabel, dan terbebas dari konflik kepentingan. Kami ingin memastikan anggaran Kabupaten Pidie benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu," pungkas Nasruddin Bahar.
