Wartanad.id - BANDA ACEH, 12 November 2026 — Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Aceh, mengusut tuntas dugaan penyimpangan pelaksanaan program revitalisasi lahan persawahan pascabanjir di Kabupaten Bireuen yang diberitakan bernilai Rp13,7 miliar.
Desakan tersebut menyusul pemberitaan media Haba Nanggroe yang mengungkap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pembersihan sedimentasi akibat banjir tahun 2025. Pekerjaan tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan teknis sehingga sebagian lahan persawahan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa anggaran pemulihan lahan pertanian pascabencana harus benar-benar memberikan manfaat kepada petani, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
"TTI mendesak Kejati Aceh segera menelusuri penggunaan anggaran Rp13,7 miliar tersebut. Jangan sampai program yang seharusnya menyelamatkan lahan pertanian masyarakat justru menjadi kegiatan yang hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan," tegas Nasruddin.
TTI Soroti Dugaan Pengalihan Pekerjaan Swakelola kepada Rekanan
Menurut pemberitaan tersebut, pekerjaan yang disebut-sebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola justru diduga dikerjakan oleh sejumlah rekanan.
Bahkan, muncul tudingan adanya hubungan afiliasi antara pelaksana pekerjaan dengan kerabat oknum pejabat di lingkungan instansi terkait.
TTI meminta aparat penegak hukum memeriksa dokumen perencanaan, dasar penetapan metode swakelola, pihak yang melaksanakan pekerjaan, serta aliran pembayaran untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
"Jika pekerjaan ditetapkan sebagai swakelola, maka seluruh mekanisme pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. APH perlu memastikan apakah pelibatan pihak ketiga telah sesuai aturan atau justru terdapat penyalahgunaan mekanisme pengadaan," ujar Nasruddin.
Pembersihan Sedimen Dipertanyakan, Petani Mengeluh
TTI juga menyoroti laporan masyarakat di Kecamatan Kutablang, khususnya Gampong Cot Mee, mengenai pekerjaan pembersihan sedimentasi yang diduga hanya menggunakan traktor.
Berdasarkan keterangan warga dalam pemberitaan, endapan lumpur bekas banjir tidak diangkat dan dibuang secara menyeluruh, melainkan hanya dilakukan pembajakan lahan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian metode pekerjaan dengan petunjuk teknis, volume pekerjaan, dan hasil yang seharusnya dicapai.
"Kalau tujuan kegiatan adalah membersihkan endapan sedimen, maka hasilnya harus dapat diukur. Berapa hektare yang ditangani? Berapa volume sedimentasi yang diangkat? Ke mana material dibuang? Dan apakah lahan sudah benar-benar siap ditanami? Semua itu harus diperiksa," tegas Koordinator TTI.
TTI Minta Audit Fisik dan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Anggaran
TTI mendesak Kejati Aceh bersama aparat pengawasan yang berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan tersebut, termasuk kesesuaian realisasi fisik dengan pembayaran.
TTI juga meminta instansi penanggung jawab membuka dokumen kegiatan, rincian alokasi anggaran per lokasi, pelaksana pekerjaan, serta laporan hasil pemeriksaan lapangan.
"Jangan hanya memeriksa laporan administrasi di atas meja. Turun langsung ke sawah, ukur hasil pekerjaan, dengarkan keluhan petani, dan cocokkan dengan uang negara yang telah dibayarkan," ujar Nasruddin.
TTI menegaskan, apabila ditemukan bukti penyalahgunaan kewenangan, pekerjaan fiktif, pertanggungjawaban tidak benar, atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum.
Namun demikian, seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan verifikasi lapangan. TTI tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Komponen Data yang diberitakan
Luas lahan 1.019 hektare
Anggaran per hektare Rp13.500.000
Total anggaran Rp13.756.500.000
Wilayah pelaksanaan 5 kecamatan
Metode Swakelola Tipe II
Pelaksana yang disebut Kodim 0111/Bireuen
"Uang negara untuk pemulihan sawah pascabencana harus menghasilkan sawah yang kembali produktif. APH harus memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan hak petani tidak diabaikan," pungkas Nasruddin Bahar.
TRANSPARANSI TENDER INDONESIA (TTI)
Pengawasan Pengadaan untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Negara.
