Wartanad.id - BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menyatakan dukungan terhadap langkah Kementerian Pertanian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa program pemulihan sektor pertanian merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Aceh, khususnya petani yang kehilangan lahan produktif, tanaman perkebunan, sarana produksi, serta sumber penghasilan akibat bencana.
TTI menilai kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian patut didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengusaha pertanian lokal, kelompok tani, penangkar benih, dan masyarakat penerima manfaat.
"TTI memberikan dukungan penuh terhadap program Kementerian Pertanian untuk memulihkan sawah dan perkebunan masyarakat Aceh pascabencana. Program ini bukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi menyangkut masa depan kehidupan dan penghasilan ratusan ribu masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian," ujar Nasruddin Bahar dalam pernyataan TTI, Selasa (3/11/2026).
### TTI Apresiasi Komitmen Anggaran Kementerian Pertanian
Berdasarkan publikasi resmi Kementerian Pertanian pada 3 Agustus 2026, pemerintah menyampaikan dukungan senilai sekitar Rp2,5 triliun untuk mempercepat pemulihan pertanian dan perkebunan Aceh.
Dalam penjelasan berikutnya pada 11 Agustus 2026, Kementerian Pertanian merinci alokasi dukungan sekitar Rp1,7 triliun, meliputi Rp530 miliar melalui dana tugas pembantuan serta sekitar Rp1,2 triliun yang dikelola satuan kerja pusat dan balai Kementerian Pertanian. Perbedaan cakupan kedua angka tersebut perlu diperjelas dalam informasi realisasi program. pertanian.go.id +1
TTI memandang besarnya dukungan anggaran tersebut sebagai kesempatan penting untuk memperbaiki kembali sektor pertanian Aceh yang mengalami kerusakan cukup luas.
Namun demikian, TTI mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun jumlah kontrak pengadaan yang ditandatangani.
Keberhasilan sesungguhnya harus dilihat dari berapa hektare sawah yang kembali dapat ditanami, berapa banyak kebun rakyat yang kembali produktif, serta berapa keluarga petani yang memperoleh kembali sumber penghasilannya.
"Jangan sampai anggaran triliunan rupiah habis dibelanjakan, tetapi petani masih kesulitan mengolah sawah, bibit tidak tumbuh, dan perkebunan masyarakat tidak kembali menghasilkan. Ukuran keberhasilan program adalah manfaat nyata yang dirasakan petani," tegas Nasruddin.
### TTI Minta Pengusaha Lokal dan Penangkar Bibit Aceh Dilibatkan
TTI secara khusus memberikan perhatian terhadap pengadaan benih dan bibit tanaman perkebunan yang menjadi bagian penting dari program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut TTI, Aceh memiliki pengusaha lokal, kelompok penangkar, dan pelaku usaha pembibitan yang memahami karakteristik tanah, iklim, serta kebutuhan komoditas pertanian di daerah.
Karena itu, TTI mendorong Kementerian Pertanian memberikan kesempatan usaha yang terbuka, adil, dan sesuai ketentuan pengadaan kepada penangkar serta pengusaha pembibitan lokal yang memenuhi standar teknis dan persyaratan sertifikasi.
Keterlibatan pengusaha lokal yang kompeten diharapkan mampu mempercepat penyediaan bibit, mengurangi risiko kerusakan selama pengangkutan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Aceh.
"TTI mendukung pengusaha lokal yang benar-benar memiliki usaha penangkaran bibit, memiliki kemampuan produksi, dan memenuhi persyaratan mutu. Jangan sampai pelaku usaha lokal yang memiliki kemampuan justru tidak memperoleh kesempatan, sementara pengadaan dilaksanakan tanpa mempertimbangkan ketersediaan bibit yang sesuai kebutuhan daerah," kata Nasruddin.
TTI menegaskan bahwa dukungan terhadap pengusaha lokal bukan berarti mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat, standar kualitas, maupun ketentuan pengadaan pemerintah.
### Kualitas Bibit Harus Menjadi Prioritas Utama
TTI mengingatkan Kementerian Pertanian agar proses pengadaan bantuan bibit, khususnya komoditas kopi arabika, kakao, dan tanaman perkebunan lainnya, mendapatkan pengawasan teknis secara ketat.
Pengawasan harus dimulai dari asal-usul benih, legalitas dan sertifikasi yang dipersyaratkan, kemampuan produksi penangkar, kesesuaian varietas, hingga pemeriksaan fisik sebelum bibit diterima petani.
TTI menilai pengadaan bibit dalam jumlah besar perlu disertai verifikasi kapasitas penyedia dan ketertelusuran sumber benih untuk mencegah risiko pasokan yang tidak memenuhi standar.
"Bibit yang dibagikan kepada petani harus benar-benar bermutu. Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi harapan baru bagi petani justru menimbulkan kerugian karena bibit tidak sesuai spesifikasi atau tidak mampu tumbuh dengan baik," ujar Nasruddin.
TTI juga meminta agar setiap penyaluran bantuan disertai dokumen yang dapat diperiksa, mulai dari daftar penerima, lokasi penanaman, jumlah bibit, hingga hasil pemantauan pertumbuhan tanaman.
### Pengawasan Harus Mendukung Keberhasilan Program
TTI menyambut baik langkah Kementerian Pertanian yang memperkuat pengawalan pemulihan perkebunan pascabencana melalui sinergi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam publikasi resmi Kementerian Pertanian tanggal 26 Oktober 2026, pengawalan program menekankan pentingnya verifikasi calon petani dan calon lahan, ketersediaan benih, kesiapan sarana produksi, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. pertanian.go.id
TTI memandang langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang bernilai besar.
Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan apabila ditemukan penyimpangan, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan, pendampingan, dan perbaikan tata kelola sejak tahap perencanaan.
TTI siap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, termasuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
### Lima Harapan TTI kepada Kementerian Pertanian
TTI menyampaikan lima harapan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian serta perkebunan Aceh:
1\. Percepat pemulihan lahan pertanian dan perkebunan agar petani dapat segera kembali berproduksi dan memperoleh penghasilan.
2\. Prioritaskan kualitas bantuan benih dan bibit, dengan memastikan kesesuaian spesifikasi, sertifikasi yang diwajibkan, serta kemampuan penyedia.
3\. Libatkan pengusaha lokal Aceh secara terbuka dan kompetitif, termasuk penangkar bibit yang memiliki kemampuan teknis dan usaha yang sah.
4\. Buka informasi anggaran dan realisasi kegiatan, termasuk nama paket, nilai kontrak, penyedia, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
5\. Perkuat pengawasan bersama dengan melibatkan aparat pengawasan pemerintah, aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat sipil.
### TTI: Jangan Biarkan Petani Menunggu Terlalu Lama
Di bagian akhir pernyataannya, Nasruddin Bahar menegaskan bahwa TTI akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada pemulihan ekonomi masyarakat Aceh.
Menurutnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian harus dilihat sebagai investasi negara untuk menyelamatkan penghidupan masyarakat, menjaga ketahanan pangan, dan membangkitkan perekonomian pedesaan.
"Petani Aceh sudah cukup lama menghadapi kesulitan akibat bencana. Mereka membutuhkan sawah yang kembali produktif, kebun yang kembali menghasilkan, bibit bermutu, dan bantuan yang benar-benar sampai kepada penerima yang berhak."
"TTI mendukung penuh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami akan mengawal program ini secara konstruktif, kritis, dan independen. Setiap rupiah anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat petani Aceh," pungkas Nasruddin Bahar.
Ketika dihubungi Plt. Kadistanbun Aceh Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP mengatakan bahwa memberikan apresiasi kepada TTI dan lembaga-lembaga yang ikut serta mengawasi kegiatan ini. Kita perlu mengawal bersama agar program dan kegiatan ini bisa berjalan sesuai harapan kita bersama.
Kami membuka diri terhadap koreksi dari para pihak agar semua bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen Kementan dan Pemerintah Aceh agar pemulihan ini bisa berjalan dengan cepat, terukur, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.
In Syaa Allah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Distanbun Aceh, kami tetap menjalankan koordinasi dan konsultasi serta kolaborasi dengan Kementan dan juga jajaran Balai di bawah Kementan serta dinas kabupaten kota. Ini juga sesuai arahan Bapak Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhullah agar kita membangun komunikasi dengan para pihak untuk percepatan pemulihan, ujar Azan menjelaskan..
