Wartanad.com, Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk pelaporan keuanggan tahun 2017. Namun, Nova mengingatkan semua pihak agar jangan lengah karena ada beberapa catatan yang harus segera dibenahi.
Hal tersebut disampaikan oleh alumni program Magister Teknik Arsitektur ITB itu, dalam sambutannya saat membuka secara resmi, Rapat Koordinasi Keuangan Aceh tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Aceh, Kamis (29/11/2018).
“Alhamdulillah, pada tahun 2017 Pemerintah Aceh kembali mendapat predikit WTP untuk laporan keuangannya. Selain itu, tahun ini seluruh kabupate/kota se-Aceh juga berhasil meraih predikat WTP, untuk laporan keuangan tahun 2017. Meski WTP, namun masih ada beberapa catatan dari BPK RI yang harus kita tindaklanjuti dan benahi bersama,” ujar Plt Gubernur.
Plt Gubernur menambahkan, hal lain yang lebih menggembirakan adalah keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh yang sukses mengukir WTP 10 kali berturut-turut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meraih enam kali WTP berturut-turut, dan Kabupaten Aceh Tengah sembilan kali WTP, termasuk empat tahun terakhir secara berturut-turut.
Opini WTP ini adalah sebuah penilaian tentang sistem pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang dianggap sangat baik dan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
“Prestasi ini tentu cukup membanggakan kita semua. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang sistem pelaporan keuangan sudah cukup baik di Aceh.”
Rakor Keuangan Aceh tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan hubungan antar instansi Pemerintah di Aceh, termasuk dalam hal ini pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Desa.
Plt Gubernur mengingatkan, pentingnya mengikuti Rakor karena besarnya anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk Aceh. Hal ini menuntut pengelolaan yang baik serta dilaporkan sesuai sistem pelaporan keuangan yang diaudit BPK secara rutin.
Untuk diketahui bersama, Alokasi APBN untuk Aceh cukup besar. Tahun 2018 ini, DIPA APBN untuk Aceh mencapai Rp. 48,6 triliun, termasuk di dalamnya belanja Kementerian/Lembaga, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dari anggaran itu, besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 2,7 triliun dan Dana Desa Rp. 4,46 triliun.
“Untuk pelaksanaan transfer dana ke daerah tahun 2018, khususnya untuk DAK Fisik dan Dana Desa, telah disalurkan ke seluruh pemerintah daerah di Aceh sebesar Rp. 2 triliun atau sekitar 75 persen dari total DAK Fisik. Sedangkan untuk Dana Desa, sampai saat ini yang telah disalurkan sebesar Rp. 3,76 triliun atau sebesar 84,33 persen,” ungkap Nova.
Mengingat tahun anggaran 2018 yang tinggal sebulan lagi, Plt Gubernur berharap realisasi DAK Fisik dan Dana Desa dapat diperkuat, sehingga pelaksanaannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Penguatan tidak hanya terfokus pada serapan, tapi juga pengelolaan dan sistem pelaporan, agar anggaran yang dikucurkan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain Rakor tentang Laporan Keuangan Pemerintah, hari ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Aceh juga pemberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang meraih predikat WTP untuk laporan keuangan tahun 2017.
”Penghargaan ini mengandung banyak makna, antara lain sebagai apresiasi atas kepatuhan pada sistem pelaporan keuangan, menjadi cambuk untuk mempertahankan prestasi juga sebagai dorongan bagi daerah yang belum meraih WTP untuk bisa meraih prestasi yang sama. Karena itu wajar jika prestasi itu kita syukuri dan layak mendapat penghargaan,” imbuh Nova.
”Sekali lagi selamat kepada kabupaten/kota yang telah meraih predikat WTP. Secara khusus, saya mengucapkan selamat kepada Pemko Banda Aceh yang telah meraih WTP 10 tahun terturut-turut. Selain itu, Banda Aceh juga merupakan satu-satunya Pemerintahan yang angka kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional, yaitu 7,75 persen. di Mudah-mudahan prestasi ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk meraih prestasi yang sama,” pungkasnya.(red)
