KEMBANG TANJONG — Wartanad.id — Wacana pengembangan pola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterlibatan kantin sekolah mulai mendapat perhatian. Gagasan tersebut dinilai memiliki tujuan positif untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat, namun penerapannya dinilai perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Kamis ( 10/09/2026)
Mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kembang Tanjong, Yayasan Pendidikan Islam Madinatudiniyah Babul Huda, Ana Oktavia, S.km., menilai penguatan SPPG yang selama ini telah berjalan justru menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap konsisten, aman dan berkualitas.
Menurut Ana Oktavia, S.km., SPPG bukan sekadar tempat memproduksi makanan. Di dalamnya terdapat rangkaian sistem yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan menu, pemilihan bahan pangan, pengolahan, pengemasan, pengendalian kualitas hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, menurutnya, setiap wacana perubahan pola pelaksanaan MBG harus mempertimbangkan seluruh rantai pelayanan tersebut, bukan hanya melihat aspek kemudahan distribusi.
«“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana SPPG yang sudah berjalan terus diperkuat. Jika masih terdapat kekurangan, tentu dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tanpa harus mengubah pola secara keseluruhan,” ujar Ana Oktavia, S.km..»
Kantin Sekolah Boleh Terlibat, Tetapi Standar Jangan Turun
Ana Oktavia,Skm, menegaskan, keterlibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG pada prinsipnya bukan sesuatu yang harus ditolak.
Jika dirancang secara matang, pola tersebut bahkan berpotensi mendekatkan pelayanan makanan kepada siswa. Namun, persoalannya bukan semata-mata siapa yang menyediakan makanan, melainkan bagaimana standar kualitas dan keamanan pangan tetap terjamin.
Menurut Ana Oktavia, S.km., terdapat sejumlah aspek mendasar yang wajib dipastikan sebelum mekanisme baru diterapkan, di antaranya kualitas bahan pangan, standar kebersihan, kecukupan kandungan gizi, ketepatan porsi, keamanan makanan hingga konsistensi pelayanan.
“MBG merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Karena itu, setiap perubahan mekanisme harus menempatkan aspek keamanan pangan dan pemenuhan gizi sebagai prioritas utama,” katanya.
Ia mengingatkan agar inovasi dalam pelaksanaan MBG tidak justru membuka persoalan baru apabila kesiapan pengelola, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta mekanisme pengawasan belum benar-benar dipastikan.
«“Setiap perubahan pola pelaksanaan harus mempertimbangkan kesiapan di lapangan karena menyangkut kualitas, keamanan pangan dan kandungan gizi yang diterima anak-anak,” tegasnya.»
Investasi SPPG Jangan Sampai Terabaikan
Selain aspek teknis, Ana Oktavia ,S.km, juga menyoroti keberlanjutan fasilitas dan sumber daya yang selama ini telah dibangun melalui SPPG.
Menurutnya, keberadaan SPPG telah membentuk fasilitas, tenaga pengelola serta sistem kerja yang tidak dibangun dalam waktu singkat. Seluruh komponen tersebut merupakan investasi penting dalam mendukung keberlangsungan program MBG.
Karena itu, apabila muncul wacana perubahan pola, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu menghitung secara objektif efektivitas sistem yang telah berjalan sebelum menentukan arah kebijakan baru.
“Jangan sampai fasilitas yang sudah tersedia dan sumber daya manusia yang telah dibentuk justru tidak dimanfaatkan secara optimal hanya karena muncul alternatif mekanisme pelayanan,” ujarnya.
Ana Oktavia, S.km.,menilai, apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan SPPG, solusi yang lebih rasional adalah melakukan evaluasi dan pembenahan secara terukur.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, perbaikan manajemen bahan pangan, penyempurnaan menu, penguatan sistem distribusi hingga peningkatan pengawasan.
SPPG Perlu Dievaluasi, Bukan Langsung Ditinggalkan
Ana Oktavia, S.km., tidak menutup mata terhadap kemungkinan masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan MBG melalui SPPG.
Namun, menurutnya, kekurangan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengganti keseluruhan pola pelayanan.
Sistem yang sudah berjalan masih dapat diperbaiki. Bahkan, evaluasi secara berkala merupakan bagian penting untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat.
«“Kami bukan menolak inovasi, tetapi sebaiknya sistem yang sudah ada diperkuat. Jika nantinya ada skema baru, penerapannya perlu didukung kajian objektif dan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.»
Ia berharap evaluasi pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada perubahan mekanisme, tetapi lebih diarahkan pada bagaimana program tersebut dapat berjalan efektif, efisien, aman dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan SPPG dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penyempurnaan sistem distribusi, pengawasan bahan pangan, penguatan standar kebersihan serta evaluasi terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Dengan demikian, setiap sumber daya yang telah dikeluarkan untuk membangun sistem MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak penerima program.
Kualitas dan Keamanan Pangan Harus Menjadi Panglima
Dalam pelaksanaan MBG, ukuran keberhasilan menurut Ana tidak cukup hanya dilihat dari apakah makanan sampai kepada penerima manfaat.
Lebih jauh, harus dipastikan makanan tersebut memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, memiliki porsi yang sesuai, diproduksi secara higienis dan diterima anak-anak tepat waktu.
Di sinilah, menurut Ana Oktavia , S.km keberadaan SPPG masih memiliki peran strategis.
SPPG memiliki sistem kerja yang memungkinkan setiap tahapan pelayanan dievaluasi dan diawasi, mulai dari bahan baku hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Apabila pola melalui kantin sekolah hendak dikembangkan, standar tersebut juga harus mampu dipertahankan secara konsisten.
Jangan sampai alasan efisiensi maupun pendekatan pelayanan justru mengorbankan kualitas makanan dan pengawasan terhadap proses penyediaannya.
«“Hal terpenting untuk saat ini adalah memastikan penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara aman, tepat dan berkelanjutan,” ungkapnya.»
Inovasi Diperlukan, Tetapi Jangan Mengorbankan Sistem
Ana Oktavia, S.km., kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi menolak inovasi dalam pelaksanaan MBG.
Namun, setiap inovasi harus diuji berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Kebijakan baru juga idealnya tidak langsung diterapkan secara menyeluruh sebelum melalui kajian, uji coba dan evaluasi.
Menurutnya, selama sebuah pola mampu menjamin kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi serta keberlanjutan program, maka pola tersebut tentu layak dipertimbangkan.
Sebaliknya, apabila sistem yang sudah tersedia masih dapat diperkuat dan dikembangkan, maka memperbaiki sistem yang ada dinilai lebih rasional daripada melakukan perubahan besar secara terburu-buru.
«“Selama sebuah pola mampu menjamin kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi dan keberlanjutan program, tentu patut dipertimbangkan. Namun untuk saat ini, SPPG masih memiliki peran penting yang perlu diperkuat,” pungkas Ana Oktavia, S.km.,
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perdebatan mengenai masa depan MBG semestinya tidak berhenti pada persoalan siapa yang menjalankan mekanisme pelayanan.
Lebih dari itu, seluruh kebijakan harus kembali kepada tujuan utama program, yakni memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang bergizi, aman, berkualitas dan berkelanjutan.
Karena itu, apabila pemerintah membuka ruang bagi pola baru melalui kantin sekolah, kajian yang transparan, standar yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat serta penerapan secara bertahap menjadi hal yang penting untuk dipastikan.
Inovasi memang diperlukan. Namun dalam program yang menyangkut gizi dan masa depan anak, kehati-hatian bukanlah hambatan—melainkan bentuk tanggung jawab.
