SPPG Jangan Digeser Sebelum Diperkuat, Wacana Libatkan Kantin Sekolah dalam MBG Perlu Kajian Serius.( Foto Dokumentasi Nico Wartanad.id)
SIGLI ( Wartanad.id)— Wacana pengembangan pola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterlibatan kantin sekolah mulai mendapat sorotan. Gagasan tersebut dinilai memiliki tujuan positif untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat, namun penerapannya dinilai tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian menyeluruh terhadap kesiapan sistem, kualitas pangan, pengawasan hingga keberlanjutan program. Kamis ( 10 /09/2026)
Perwakilan Yayasan Pendidikan Islam Madinatudiniyah Babul Huda, SPPG Pidie Kampong Asan Kota Sigli, PIC Putri Balqis Tazzura, S.Stat, menilai penguatan kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini telah berjalan justru menjadi langkah yang lebih tepat untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap konsisten dan berkualitas.
Menurutnya, SPPG tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat produksi makanan. Di dalamnya terdapat rangkaian sistem yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan menu, pemilihan dan penyediaan bahan pangan, proses pengolahan, pengemasan, pengendalian kualitas hingga pendistribusian makanan kepada penerima manfaat.
Karena itu, perubahan pola pelaksanaan MBG harus melihat keseluruhan rantai pelayanan tersebut dan bukan hanya mempertimbangkan aspek kemudahan distribusi.
«“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana SPPG yang sudah berjalan terus diperkuat. Jika masih terdapat kekurangan, tentu dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tanpa harus mengubah pola secara keseluruhan,” ujar Putri Balqis Tazzura.»
Jangan Sampai Perubahan Pola Justru Membuka Persoalan Baru
Putri menegaskan, keterlibatan kantin sekolah pada prinsipnya bukan sesuatu yang harus ditolak. Bahkan, apabila dirancang dengan baik, pola tersebut berpotensi memberikan sejumlah manfaat, terutama dalam mendekatkan pelayanan makanan kepada siswa.
Namun, persoalannya bukan sekadar siapa yang menyediakan atau menjual makanan kepada penerima manfaat.
Ada sejumlah aspek mendasar yang harus dipastikan sebelum sebuah pola baru diterapkan, terutama menyangkut kualitas bahan pangan, standar kebersihan, kecukupan kandungan gizi, ketepatan porsi, keamanan makanan serta konsistensi pelayanan.
Menurutnya, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Karena itu, setiap perubahan mekanisme harus menempatkan aspek keamanan pangan dan pemenuhan gizi sebagai prioritas utama.
«“Keterlibatan kantin sekolah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, terutama untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat. Namun, penerapannya membutuhkan kesiapan dalam memastikan kualitas bahan pangan, kebersihan, kecukupan gizi, ketepatan porsi dan konsistensi pelayanan,” katanya.»
Ia mengingatkan, jangan sampai inovasi dalam pola pelaksanaan justru melahirkan persoalan baru apabila kesiapan pengelola, sarana, sumber daya manusia serta mekanisme pengawasan belum benar-benar dipastikan.
«“Setiap perubahan pola pelaksanaan harus mempertimbangkan kesiapan di lapangan karena menyangkut kualitas, keamanan pangan dan kandungan gizi yang diterima anak-anak,” tegasnya.»
Investasi SPPG Jangan Diabaikan
Selain persoalan teknis, Putri juga menyoroti keberlanjutan investasi dan sumber daya yang telah dibangun melalui SPPG.
Menurutnya, keberadaan SPPG selama ini telah membentuk fasilitas, tenaga pengelola serta sistem kerja yang tidak dibangun dalam waktu singkat. Seluruh komponen tersebut merupakan bagian dari investasi untuk mendukung pelaksanaan MBG.
Karena itu, apabila muncul wacana perubahan pola, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menghitung secara objektif efektivitas sistem yang telah berjalan sebelum menentukan arah kebijakan baru.
Jangan sampai fasilitas yang sudah tersedia dan sumber daya manusia yang telah dibentuk justru tidak dimanfaatkan secara optimal hanya karena muncul alternatif mekanisme pelayanan.
Putri menilai, jika ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan SPPG, solusi yang paling rasional adalah melakukan evaluasi dan pembenahan secara terukur.
Mulai dari peningkatan kapasitas pengelola, perbaikan manajemen bahan pangan, penyempurnaan menu, penguatan sistem distribusi hingga peningkatan pengawasan dapat menjadi bagian dari langkah evaluasi.
SPPG Perlu Dievaluasi, Bukan Langsung Ditinggalkan
Putri tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya kekurangan dalam pelaksanaan MBG melalui SPPG.
Namun, kekurangan tersebut menurutnya tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengganti keseluruhan pola pelayanan.
Sistem yang sudah berjalan tetap dapat diperbaiki. Bahkan, evaluasi secara berkala justru menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
«“Kami bukan menolak inovasi, tetapi sebaiknya sistem yang sudah ada diperkuat. Jika nantinya ada skema baru, penerapannya perlu didukung kajian objektif dan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.»
Ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada perubahan mekanisme, tetapi lebih diarahkan kepada bagaimana program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, aman dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan SPPG dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penyempurnaan sistem distribusi, pengawasan bahan pangan, penguatan standar kebersihan serta evaluasi kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Dengan demikian, setiap rupiah sumber daya yang telah dikeluarkan untuk membangun sistem MBG dapat memberikan manfaat maksimal kepada anak-anak penerima program.
Kualitas dan Keamanan Pangan Harus Menjadi Panglima
Dalam pelaksanaan MBG, ukuran keberhasilan seharusnya tidak berhenti pada apakah makanan sampai kepada penerima manfaat.
Lebih jauh, perlu dipastikan apakah makanan tersebut memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, memiliki porsi yang sesuai, diproduksi secara higienis dan sampai tepat waktu kepada anak-anak.
Di sinilah menurut Putri peran SPPG masih sangat penting.
SPPG memiliki sistem kerja yang memungkinkan setiap tahapan pelayanan dapat dievaluasi dan diawasi. Mulai dari bahan baku hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Apabila pola kantin sekolah hendak dikembangkan, standar tersebut juga harus mampu dijaga secara konsisten.
Jangan sampai alasan efisiensi atau pendekatan pelayanan justru mengorbankan kualitas makanan dan pengawasan terhadap proses penyediaannya.
«“Hal terpenting untuk saat ini adalah memastikan penerima manfaat mendapatkan makanan bergizi secara aman, tepat dan berkelanjutan,” ungkapnya.»
Inovasi Boleh, Tetapi Jangan Mengorbankan Sistem
Putri menegaskan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi menolak inovasi dalam pelaksanaan MBG.
Namun, setiap inovasi harus diuji berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Kebijakan baru juga idealnya tidak diterapkan secara menyeluruh sebelum dilakukan kajian, uji coba dan evaluasi.
Menurutnya, selama suatu pola mampu menjamin kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi serta keberlanjutan program, maka pola tersebut tentu layak dipertimbangkan.
Tetapi apabila sistem yang sudah tersedia masih dapat diperkuat dan dikembangkan, maka langkah memperbaiki sistem tersebut dinilai lebih rasional dibandingkan melakukan perubahan besar secara terburu-buru.
«“Selama sebuah pola mampu menjamin kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi dan keberlanjutan program, tentu patut dipertimbangkan. Namun untuk saat ini, SPPG masih memiliki peran penting yang perlu diperkuat,” pungkas Putri.»
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penekanan bahwa masa depan MBG tidak semestinya hanya diperdebatkan dari sisi siapa yang menjalankan mekanisme pelayanan, tetapi harus dikembalikan kepada tujuan utamanya: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi, aman, berkualitas dan berkelanjutan.
Karena itu, jika pemerintah ingin membuka ruang bagi pola baru melalui kantin sekolah, kajian yang transparan, standar yang jelas, mekanisme pengawasan yang ketat serta penerapan secara bertahap menjadi hal yang tidak boleh ditawar.
Inovasi memang diperlukan. Namun dalam program yang menyangkut gizi dan kesehatan anak, kehati-hatian bukanlah hambatan—melainkan bentuk tanggung jawab.
