Banda Aceh - Ormas Laskar Anti Korupsi DPD Provinsi Aceh berharap kepada seluruh orang tua siswa dan masyarakat di seluruh Aceh, di daerah masing-masing, memantau dan mengawasi dana biaya operasional sekolah (BOS)." Jum'at (20/12/2019).
Hai ini disampaikan oleh Ketua Laskar Anti Korupsi, Muhammad, dalam acara diskusi publik dengan masyarakat Aceh Timur di idi dan beberapa anggota DPC LAKI Aceh timur pada hari kamis kemarin.
Muhammad menambakan, sebenarnya, Kementerian Pendidikan Nasional sudah membuka secara transparan mengenai penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di tanah air, namun keterbukaan dana tersebut, kerap berhenti di sekolah yang berwewenang dan kemanfaatan dana Bos tersebut.
Prihal informasi mengenai penggunaan dana Bos ini, hanya di ketahui oleh kepala sekolah dan komite sekolah, bahkan tidak semua guru yang mengetahui anggaran pendapatan dan belanja sekolah ( APBS ) yang diantaranya melibatkan dana BOS, maka saya berharap kepada seluruh masyarakat atau wali murid untuk mengawasi dana tersebut." pungkas Muhammad.
Muhammad syuib MH, ketua bidang investigasi dan verifikasi data DPD Aceh mengatakan, dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, menjamin masyarakat untuk menerima informasi dan pertanyakan informasi tersebut.
Dan apabila ada para oknum-oknum yang menyembunyikan atau mempersulit tentang keterbukaan informasi publik, jika ada temuan-temuan yang akurat, masyarakat berhak melaporkan ke pihak berwajib, maka mareka bisa di kenakan hukuman kurungan penjara, dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku." Ungkap Pawang yang akrab disapa.
Pawang menambahkan, prihal pemantauan dana tersebut bagi masyarakat, bukan cuma hanya dana bos saja, namun semua dana-dana yang menyangkut dengan anggaran pemerintahan, seperti dana APBN, APBA dan APBD, termasuk dana desa sekaligus.
yang ada di daerah masing-masing, saya berharap kepada seluruh masyarakat Aceh untuk sama-sama mengawasi demi mencegah terjadinya korupsi di Indonesia ini terutama Aceh wilayah kerja saya." tutup Pawang. [Red]
