Wartanad.id|Banda Aceh – Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Aceh dengan Pemberi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk keseriusan dalam memberikan bantuan hukum kepada warga kurang mampu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman mengatakan penandatanganan kontrak ini dilakukan untuk memberikan kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Aceh.
"Oleh karena itu kami mengharapkan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum dilakukan dengan baik dan tidak sembarangan,” ujar Meurah Budiman dalam sambutannya, Selasa (22/2/2022).
Disisi lain, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid 19, persoalan hukum yang terjadi di masyarakat tidak berhenti. Permohonan bantuan hukum justru mengalami kenaikan di masa pandemi ini.
“Dari situasi tersebut, pengalaman memberikan bantuan hukum di saat pandemi merupakan hal yang berharga untuk dicatat dan dikabarkan kepada publik sebagai bahan pembelajaran, khususnya terhadap mereka pemberi bantuan hukum, yang memiliki resiko dan beban ganda, antara menjaga keselamatan dari paparan Covid-19 dan memberikan kualitas layanan hukum yang profesional,” sambung Meurah Budiman.
Meurah Budiman berharap agar hukum benar-benar bisa menjadi panglima di Indonesia. Sehingga Ia mengapresiasi kepada OBH yang masih konsisten dan penuh tanggung jawab dalam memberikan Bantuan Hukum bagi orang yang tidak mampu
“Saya meminta kepada saudara untuk ikut serta bersama pemerintah membangun hukum di Indonesia agar hukum benar-benar bisa menjadi panglima di negeri kita tercinta,” ucapnya.
Berlangsung di Aula Bangsal Garuda, kegiatan ini diikuti pula oleh Kepala Divisi Administrasi; Rakhmat Renaldy, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM; Sasmita, sejumlah pejabat struktural, dan seluruh peserta lainnya.(Har)
