Wartanad.id - Aceh selatan - Penerapan BLUD bagi setiap Puskesmas dinilai penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena akan ada fleksibilitas dalam hal pengaturan keuangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Selatan, H. Mirwan M.S, di sela-sela peluncuran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara simbolis 25 Puskesmas berlangsung di Labuhan Haji Timur, Rabu, 14 Mei 2025
" Ini sebagai salah satu upaya kita melakukan percepatan peningkatan status agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin berkualitas," kata Bupati Aceh Selatan.
Dengan adanya fleksibilitas dalam pengaturan keuangan yang dikecualikan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, maka puskesmas dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat.
Pelayanan menjadi lebih cepat dan tidak akan terkendala regulasi, dengan adanya pola pengelolaan keuangan yang mandiri, maka pimpinan BLUD di Puskesmas juga akan lebih fleksibel dan bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan.
“ Kami meminta supaya sistem yang baru ini dapat meningkatkan profesional manajemen Puskesmas khususnya di bidang pengelolaan administrasi keuangan. Utamakan transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab dalam proses implementasinya,” harap H. Mirwan M.S.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Yuhelmi, menjelaskan perubahan status 25 Puskesmas dari UPTD menjadi BLUD merupakan salah satu program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati.
Dengan berstatus BLUD, maka Puskesmas akan leluasa bergerak dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama ketika mengatur keuangan yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
" Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan hal yang urgen dibutuhkan masyarakat. Salah satu solusi peningkatan kualitas pelayanan terkait kesehatan masyarakat adalah mengadopsi tata kelola BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan," ungkap Yuhelmi.
Melalui konsep Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD), maka Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterprenueuship, transparansi dan akuntabilitas.
" Karena ada tiga pilar penting. Yakni promosi peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta tata kelola yang baik," tutup Yuhelmi.(zasrial)
