Wartanad.id - Banda Aceh - Pekerjaan Rehab Rumah Dinas Ketua DPRA senilai Rp.4.677.263.405 yang dilaksanakan oleh CV. WASILAH HUTAMA KARYA dinilai sangat fantastis pasalnya anggaran sebesar itu dapat membangun rumah Dinas Baru. Penunjukan kontraktor pelaksana tidak dilakukan dengan cara tender melainkan melalui mekanisme Ekatalog atau Epurchasing.ucap Nasruddin bahar koordinator TTI 15/10/25
Nasruddin menjelaskan,Jika dilihat dari harga penawaran CV.PATI PLANING hanya membuang 0,5 % atau 99,5% dari HPS itu membuktikan adanya indikasi persekongkolan yang melibatkan pejabat terkait. Sangat tidak lazim jika proses tender dengan menggunakan sistem ekatalog konstruksi V.6 mini kompetisi bisa menang tender hanya menawar 99,5% dari HPS jika tidak diatur pemenangnya.
Sambungnya,TTI juga meminta APIP Aceh melakukan Probity Audit dari Anggaran Rehab Rumah Dinas Ketua DPRA tersebut, anggaran rehab sebuah rumah dinas dinilai sangat tidak relefan jika dilihat dari luas bangunan yang ada sekarang. Katakanlah Rumah Dinas Ketua DPRA sekarang type 300 maka per meter menelan biaya Rp.15 juta sungguh besar sekali.
Pemerintah Aceh seharusnya mempunyai empati kepada masyarakat misalnya pembangunan rumah layak huni yang tahun ini direncakanan 2.000 unit tapi hanya bisa dibangun 1.470 unit dengan alasan 530 unit lagi tidak memenuhi syarat verifikasi, sungguh miris disaat masyarakat butuh rumah yang layak huni tapi disisi lain Pasilitas Dewan dibuat mewah sedemikian rupa.tutur Nasruddin bahar
Pada SiRUP LPSE Aceh ditemukan juga Anggaran Rehab Rumah Dinas Anggota DPRA mencapai Rp.48 Milyar belum lagi pengadaan Alat dan kelengkapan nya mulai tempat tidur,lemari pakaian,kulkas dll mencapai Milyaran Rupiah.
Kepada Mualem selaku Gubernur Aceh diminta lebih sensitif melihat daftar anggaran yang diusulkan oleh SKPA sehingga anggaran untuk Aceh benar benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari daftar paket di SKPA lain masih ada pengadaan Gorden Kantor yang mencapai milyaran rupiah, papan informasi di Dinas DLH mencapai Rp.3 Milyar dan lain lain tidak dapat disebut satu persatu.tegas Nasruddin bahar
