Wartanad.id - Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia TTI Nasruddin bahar melalui siaran persnya (26/10/25),mengkritisi Belanja Dewan Perwakilan Rakyat DPRA Aceh yang sudah menjadi gunjingan masyarakat, di era digitalisasi ini masyakat tidak lagi bisa dibodoh bodohi, informasi terbuka luas termasuk kegiatan pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Publik melihat langsung dan membacanya dari satu item kegiatan ke item kegiatan lainnya.
Sambungnya,Publik terbuka matanya ketika membaca kegiatan yang dianggarkan untuk kesejahteraan wakil Rakyat tersebut, mulai dari rehab rumah dinas, lemari pakaian, Ranjang tempat tidur sampai dengan pengadaan baju safari yang nilainya sungguh fantastis. Mereka para wakil rakyat tidak sensitif apa yang sedang terjadi dalam masyarakat, mereka menghambur hamburkan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan milyar rupiah.
Timbul pertanyaan besar dari masyarakat kenapa semudah itu anggaran yang dinilai sangat besar dan tidak wajar itu bisa disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh APBA, bagaimana tidak ketika Eksekutif dan legislatif sudah bersekongkol maka pembahasan di DPRA itu hanya serimonial belaka.ucap Nasruddin bahar
Ia menambahkan,Tidak heran kenapa dalam pembahasan Anggaran APBA Aceh tidak menimbulkan perdebatan panjang adapun penyebabnya adalah mereka para wakil rakyat sudah bersekongkol, malah usulan proyek proyek yang akan dibahas sudah dibahas duluan diluar sidang. Para wakil Rakyat sudah di nina bobokkan dengan paket paket pokir sehingga mereka sibuk dengan pokir mereka. Dana Pokir dijadikan barter sehingga Eksekutif mulus mengusulkan anggaran di SKPA masing masing meskipun kegiatan tersebut tidak menyentuh pada kesejahteraan masyarakat.
Ambil saja sebagai contoh kegiatan di beberapa SKPA seperti pengadaan kain Gorden mencapai Rp.3 Milyar, Pengadaan Papan Informasi di Dinas Kehutanan Rp.3 Milyar dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Publik dapat membaca pada media Online kegiatan kegiatan apa saja yang menjadi perbincangan masyarakat termasuk biaya operasional Pendopo Gubernur dan Wakil Gubernur.
Meskipun masyarakat heboh membicaran kemewahan fasilitas yang dinikamti oleh wakil rakyat tetap saja mereka tidak bergeming, para wakil rakyat tidak gelisah ketika Rumah untuk orang miskin batal dibangun sebanyak 537 unit, Rumah Sakit Regional Aceh selatan batal tender dengan alasan tidak cukup waktu padahal jauh jauh hari anggaran sudah disahkan. Masyarakat sangat butuh Rumah sakit Regional Tapaktuan tapi mereka seperti tidak bersalah dan aneh nya ada oknum Anggota Dewan mengaminkan alasan ULP Aceh tidak cukup lagi waktu pelaksanaan.
Jika kita berharap pada APBA 2026 sepertinya tidak jauh berubah modusnya hampir sama, jika kegiatan pada SKPA lebih mudah disahkan pada pembahasan anggaran letakkan saja kegiatannya atas nama pokir Dewan pasti dengan cepat disetujui. Publik sangat kecewa dimana kegiatan kegiatan yang berproses sejakm musrenbang tapi bukan kegiatan tersebut yang dieksekusi, Anggota Dewan lebih tertarik meletakkan pokir mereka untuk pengadaan barang karena dengan mudah mendapatkan Cash Back yang jumlahnya berfariasi antara 20 - 30 %. Sudah menjadi rahasia umum paket Pokir dijual oleh Koordinator masing masing dan secara terbuka tidak lagi masuk wilayang remang remang.tutur nasruddin bahar
Biasakah APBA 2026 nanti berpihak ke masyarakat tentu saja bisa jika wakil rakyat kita mempunyai hati nurani. Anggota Dewan kita minta bersikap kritis terutama dalam eksekusi kegiatan hendaknya dimulai pada awal tahun anggaran jika perlu batas teken kontrak dibatasi sampai bulan April semua proyek Fhisik sudah mulai bekerja kecuali Pengadaan barang.
Semoga Saja mereka sadar akan tugas dan tanggung jawab selaku wakil Rakyat menjalankan Fungsi Pengawasan (Controling), Anggaran (Budgeting) dan Legeslasi membentuk undang undang.tutup Nasruddin bahar
