Wartanad.id - Nagan Raya - Salah satu organisasi di Kabupaten Nagan Raya menyayangkan atas informasi yang beredar di beberapa media online yang menyebutkan bahwa ada panitia bentukan oknum pejabat salah satu institusi Yuridis tingkat atas (provinsi) dan tingkat bawah (kabupaten) yang kini menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi Wartawan Nagan (AWAN) Teuku Ridwan,S.Sos,SH, Rabu (26/11/2025) menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak terverifikasi.
“Informasi itu tidak menyebut identitas pihak yang dituduh dan tidak memenuhi prinsip akurasi maupun verifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kami menilai kabar tersebut tidak memiliki bukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ketua AWAN juga menambahkan, bahwa aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Nagan Raya secara rutin melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk dan imbauan resmi agar masyarakat memahami aturan terkait aktivitas pertambangan.
“Sosialisasi atau imbauan terkait penertiban tambang, dilakukan oleh APH. Mereka memasang spanduk resmi dan menyampaikan himbauan terbuka. Jadi, seharusnya masyarakat berpegang pada informasi resmi, bukan pada kabar yang tidak jelas sumbernya,” tambahnya.
Lebih lanjut terkait isu yang berkembang, Ketua AWAN menyampaikan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum dari Polres Nagan Raya dan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dan mendorong narasi negatif yang dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Jika benar ada oknum dari Polres Nagan Raya yang berupaya menciptakan citra negatif terhadap APH dengan melibatkan masyarakat di lapangan, kami menilai hal itu sangat disayangkan. Karena bisa memicu kegaduhan dan memperkeruh keadaan,” ungkapnya dengan nada hati-hati.
