Wartanad.id | Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir selama 54 hari, terhitung mulai 23 November 2025 hingga 15 Januari 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 360/845/2025 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa), di Lhoksukon pada 23 November 2025.
Penetapan status darurat ini dilakukan menyusul semakin luasnya wilayah yang terdampak banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi selama lebih dari tiga hingga sepuluh jam berturut-turut. Kondisi tersebut memicu peningkatan debit air dan menyebabkan genangan di permukiman, jalan gampong, fasilitas umum, tambak, perkebunan, hingga lahan pertanian.
Adapun wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, Langkahan, dan Muara Batu. “Status siaga darurat ini ditetapkan selama 54 hari dan dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan,” ujar Bupati Ayahwa.
Dalam instruksinya, Bupati juga meminta seluruh Puskesmas di kecamatan terdampak untuk membuka pos layanan kesehatan serta menyiagakan tenaga medis di titik pengungsian demi memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi masyarakat terdampak.
Pada 22 November 2025, hujan deras berkepanjangan melanda berbagai wilayah Aceh Utara dan menyebabkan meluapnya beberapa sungai utama, seperti Krueng Jambo Aye, Krueng Pase, dan Krueng Mane. Luapan air tersebut dengan cepat menggenangi permukiman warga di sejumlah kecamatan.
BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan longsor. Dalam waktu singkat, debit air meningkat drastis dan sulit dikendalikan.
BPBD Aceh Utara mencatat lebih dari 3.000 jiwa terdampak, sementara 1.400 warga terpaksa mengungsi ke pos-pos aman. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 80 cm, menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh total. Kecamatan yang paling terdampak meliputi Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, Muara Batu, Langkahan, dan Syamtalira Aron.
Selain merendam rumah warga, banjir juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti jalan desa, jembatan kecil, dan tanggul penahan arus. Beberapa akses jalan terputus sementara akibat abrasi dan tingginya genangan air.
Di sektor pertanian, banyak lahan padi yang terendam dan berisiko gagal panen apabila banjir tidak segera surut. Aktivitas ekonomi warga turut terganggu karena akses ke pasar dan fasilitas publik terbatas.
Pemerintah daerah masih melakukan pendataan, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama BPBD telah membuka posko darurat dan pos pengungsian di sejumlah titik aman. Distribusi logistik dasar seperti makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, serta selimut telah dilakukan secara bertahap.
Evakuasi warga juga dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Petugas ditempatkan di kawasan rawan banjir susulan untuk memastikan keselamatan warga.
BMKG Malikussaleh kembali mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan, termasuk ancaman banjir rob di wilayah pesisir Aceh Utara. Masyarakat diminta tetap waspada dan memantau informasi resmi.
Menanggapi situasi tersebut, Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI di wilayah Aceh untuk segera turun membantu pemerintah daerah dalam penanganan banjir Aceh Utara.
“TNI harus hadir di tengah masyarakat yang sedang kesulitan. Seluruh prajurit di jajaran Kodam IM saya perintahkan untuk bergerak cepat membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan pengamanan wilayah rawan,” tegas Pangdam IM.
Beliau menambahkan bahwa Kodam IM telah menyiagakan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) untuk menghadapi situasi darurat dan kontinjensi di seluruh wilayah Aceh. Batalyon Komposit PRCPB Kodam IM dipersiapkan untuk bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam membantu penanganan bencana alam.
“Pasukan ini merupakan ujung tombak dalam pengecekan kesiapan satuan Kodam IM untuk memastikan respons bencana dapat dilakukan secara sigap dan profesional,” ujar Mayjen Joko Hadi Susilo.
Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu tugas pokok TNI yang diamanatkan undang-undang, yaitu membantu pemerintah daerah dalam bidang kemanusiaan dan respons bencana. Namun demikian, TNI tidak dapat bekerja sendiri.
“Penanganan bencana membutuhkan kerja sama solid seluruh komponen bangsa—TNI,Polri, BPBA, Basarnas, instansi pemerintah daerah, relawan, hingga masyarakat. Sinergi adalah kunci,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pangdam IM mengingatkan bahwa prajurit TNI tidak hanya harus cepat dan tepat dalam bertindak, tetapi juga wajib menunjukkan kepedulian, empati, dan perlakuan yang baik terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Kehadiran TNI harus membawa rasa aman, memberikan harapan, dan menumbuhkan kenyamanan bagi warga yang sedang menghadapi musibah,” tuturnya.
Mayjen TNI Joko Hadi Susilo berharap agar seluruh prajurit di lapangan mempertahankan semangat kemanunggalan dengan rakyat dalam menghadapi bencana. Ia juga menegaskan bahwa Kodam IM akan terus memaksimalkan dukungan sumber daya untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana.
“Kami ingin masyarakat Aceh Utara merasakan kehadiran negara di tengah kesulitan. Semoga melalui kerja sama semua pihak, situasi ini dapat segera pulih dan warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkas Pangdam IM.
