119 Sapi Bantuan Presiden Dibagi ke 8 Kecamatan, Mengapa Tiga Kecamatan Terdampak Banjir di Pidie Tidak Masuk Penerima? ( Foto Ilustrasi)
Sigli ( Wartanad.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyalurkan 119 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia kepada 5.549 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di delapan kecamatan dan 59 gampong. Namun, muncul pertanyaan publik setelah diketahui terdapat tiga kecamatan yang juga terdampak banjir tetapi tidak masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.
Penyaluran bantuan senilai Rp2 miliar itu dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar, bersama unsur Forkopimda di halaman Masjid Alue Batee, Kecamatan Mutiara Timur, Selasa (17/2/2026), bertepatan dengan Meugang pertama menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6/848/SJ tertanggal 12 Februari 2026 tentang Penggunaan Bantuan Presiden untuk Meugang menjelang Ramadhan 2026. Distribusi telah dimulai sejak Jumat (13/2/2026) melalui koordinasi pemerintah kecamatan dan aparatur gampong.
5.549 KK di Delapan Kecamatan
Adapun delapan kecamatan penerima bantuan yakni:
Kecamatan Kembang Tanjong (1.461 KK)
Kecamatan Mutiara Timur (1.615 KK)
Kecamatan Mutiara (1.843 KK)
Kecamatan Tangse (118 KK)
Kecamatan Glumpang Baro (156 KK)
Kecamatan Simpang Tiga (348 KK)
Kecamatan Pidie (6 KK)
Kecamatan Keumala (2 KK)
Total keseluruhan mencapai 5.549 KK yang dinyatakan terdampak banjir akibat intensitas hujan tinggi beberapa waktu lalu.
Tiga Kecamatan Terdampak Tak Masuk Daftar
Di tengah proses distribusi tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan tidak masuknya tiga kecamatan yang juga dilaporkan terdampak banjir, yakni Kecamatan Sakti, Kecamatan Muara Tiga, dan Kecamatan Padang Tiji.
Meski wilayah tersebut dilaporkan mengalami genangan dan dampak hujan deras, namun tidak tercantum sebagai penerima bantuan Presiden dalam daftar resmi yang dirilis pemerintah daerah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi penerima manfaat.
Apakah tiga kecamatan tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria terdampak berat?
Ataukah terdapat perbedaan data antara laporan di lapangan dan hasil verifikasi administrasi?
Perlu Transparansi Data
Pemerintah Kabupaten Pidie sebelumnya menyatakan bahwa penyaluran bantuan berbasis data terdampak banjir yang telah diverifikasi. Distribusi diklaim dilakukan secara terkoordinasi agar tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih penerima.
Namun, untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari polemik di tengah momentum meugang, keterbukaan data dan penjelasan resmi dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Momentum meugang menjelang Ramadhan memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat di Aceh. Bantuan daging sapi bukan sekadar distribusi logistik, tetapi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak musibah.
Dengan tersalurkannya 119 ekor sapi tersebut, ribuan keluarga penerima kini dapat merasakan tradisi meugang. Namun, pertanyaan mengenai tiga kecamatan yang terdampak tetapi tidak masuk daftar penerima masih menjadi perhatian publik yang menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah daerah.
