Wartanad.id | Bireuen – Luka penderitaan masyarakat Kabupaten Bireuen akibat bencana banjir dan tanah longsor yang baru saja melanda wilayah ini ternyata terasa makin perih. Di tengah jeritan warga yang rumahnya rusak, lahan pertanian hanyut, dan ekonomi lumpuh akibat musibah, muncul fakta memilukan sekaligus memancing kemarahan publik. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (SEKWAN DPRK) Bireuen disinyalir melakukan pemborosan luar biasa dengan anggaran negara, di mana pos belanja perjalanan dinas dan makan minum saja direncanakan menghabiskan puluhan miliar rupiah pada tahun anggaran 2026.
Angka-angka fantastis yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran SEKWAN DPRK Bireuen Tahun 2026 itu terasa bagai "tamparan keras" bagi ribuan warga yang masih berjuang bertahan hidup pasca bencana. Sementara pemerintah daerah kerap beralasan kas daerah terbatas saat diminta bantuan pemulihan, di sisi lain lembaga legislatif justru merencanakan pengeluaran yang nilainya sangat tidak wajar, mewah, dan jauh dari rasa kepedulian sosial.
Berikut rincian lengkap alokasi anggaran SEKWAN DPRK Bireuen tahun 2026 yang tercatat resmi dan menjadi sorotan tajam masyarakat:
DAFTAR RINCIAN ANGGARAN SEKWAN DPRK BIREUEN TAHUN 2026
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Jamuan Tamu: Rp 2.220.830.000,-
2. Belanja Perjalanan Dinas: Rp 8.973.931.000,-
3. Belanja Modal Alat Studio Lainnya: Rp 588.500.000,-
4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan: Rp 248.860.000,-
5. Belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang: Rp 37.970.000,-
6. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor: Rp 225.000.000,-
7. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor: Rp 95.000.000,-
TOTAL KESELURUHAN: Rp 12.390.091.000,- (Lebih dari 12,3 Miliar Rupiah)
ANALISIS & KEJANGGALAN: BERPESTA SAAT RAKYAT MENANGIS
Dari daftar angka di atas, dua pos belanja utama menjadi pusat kemarahan sekaligus kecurigaan mendalam masyarakat, yaitu pos makan minum dan perjalanan dinas yang jika dijumlahkan saja sudah menembus angka Rp 11,19 Miliar Rupiah. Nilai ini sungguh tidak masuk akal dan mengundang banyak tanya.
MAKAN MINUM & JAMUAN: RP 2,2 MILIAR, APA YANG DISAJIKAN?
Pos belanja makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu ditetapkan senilai Rp 2.220.830.000,-. Masyarakat bertanya heran: apa yang disajikan dalam rapat-rapat dewan sehingga biayanya mencapai lebih dari 2 Miliar Rupiah?
Jika dihitung rata-rata, setiap kali rapat pasti menghabiskan uang jutaan hingga puluhan juta rupiah. Padahal standar biaya konsumsi resmi pemerintah sangat jauh di bawah angka itu. Publik menduga kuat ada praktik mark-up harga yang sangat besar di sini. Diduga nota dibuat melebihi harga wajar, selisih uangnya kemudian dibagi-bagi untuk kepentingan oknum.
"Rapat apa yang makan minumnya semahal itu? Daging sapi impor atau makanan restoran bintang lima? Padahal rakyat kami ada yang makan seadanya pasca banjir. Ini penghinaan bagi kami. Uang 2 Miliar itu cukup untuk membangun puluhan rumah warga yang rusak total," ujar seorang warga korban bencana.
Yang lebih ironis, anggaran ini ditulis untuk "jamuan tamu". Warga mempertanyakan: siapa tamu yang dijamu? Apakah tamu tersebut membawa manfaat nyata bagi rakyat Bireuen, atau sekadar jamuan kenalan yang membebani kas daerah?
PERJALANAN DINAS: RP 8,9 MILIAR, KE MANA SAJA MEREKA PERGI?
Ini pos paling memalukan dan disorot habis-habisan. Sekretariat DPRK merencanakan anggaran perjalanan dinas senilai Rp 8.973.931.000,- atau nyaris 9 Miliar Rupiah dalam satu tahun.
Angka ini sangat fantastis dan mustahil rasanya untuk keperluan dinas yang wajar. Bireuen adalah kabupaten yang luas, tapi apakah kunjungan kerja anggota dewan sampai menghabiskan uang hampir 9 Miliar? Ke mana saja mereka pergi? Apakah sering ke luar provinsi atau bahkan ke luar negeri? Apa hasil nyatanya bagi rakyat?
Publik sangat curiga, anggaran ini menjadi wadah "berwisata gratis" bagi anggota dewan dan staf. Banyak perjalanan dinas yang tujuannya tidak jelas, hasilnya tidak ada laporannya, namun biayanya dibebankan ke negara. Biaya transportasi, hotel, uang saku ditulis sangat tinggi di atas kertas, jauh di atas harga pasar wajar.
"Selama ini kami jarang lihat anggota dewan turun ke desa saat kami kena banjir. Tapi untuk jalan-jalan dinas, uangnya ada nyaris 9 Miliar. Ini namanya bukan mengabdi, tapi namanya enak-enakkan diri pakai uang rakyat. Uang 9 Miliar itu bisa dipakai perbaiki jalan rusak, jembatan putus, dan irigasi yang hancur kena longsor," kritik koordinator LSM pemantau keuangan daerah.
KENDARAAN & GEDUNG: PEMELIHARAAN BOROS & TIDAK PERLU
Selain makan dan jalan-jalan, pos lain juga tak kalah boros:
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas: Rp 248 Juta. Biaya servis dan perawatan mobil dinas saja hampir seperempat miliar. Padahal mobil-mobil tersebut masih tergolong baru dan rutin diganti. Diduga ada permainan di bengkel rekanan.
- Bangunan Gedung: Rp 320 Juta Lebih. Baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan. Padahal gedung DPRK Bireuen masih sangat baru, megah, dan layak pakai. Kenapa harus habiskan ratusan juta lagi? Uang ini jelas-jelas pemborosan murni.
KONTRAS MENYAKITKAN: UANG ADA, TAPI RAKYAT DIPERSULIT
Fakta paling menyakitkan adalah kontras yang sangat tajam. Saat masyarakat mengajukan bantuan logistik, perbaikan rumah, atau perbaikan fasilitas umum pasca bencana, jawaban pemerintah selalu sama: "Dana terbatas, kas daerah kosong, sedang diupayakan."
Namun di dokumen anggaran 2026, terlihat jelas uangnya ada, jumlahnya ratusan juta hingga miliaran, tapi dialokasikan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kenyamanan, perut, dan kesenangan para pejabat dan anggota dewan.
Publik juga menyoroti pelanggaran prinsip keadilan sosial. Di saat daerah dalam kondisi pemulihan pasca bencana, seharusnya seluruh belanja tidak mendesak dipangkas drastis. Sekwan DPRK justru melakukan sebaliknya: anggaran dibengkakkan untuk hal-hal mewah dan tidak prioritas.
"Sakit rasanya hati ini. Di satu sisi kami menangis rumah rusak tak ada biaya perbaikan, di sisi lain data menunjukkan uang rakyat 12 Miliar lebih disiapkan hanya untuk makan enak, jalan-jalan, dan servis mobil dinas. Ini namanya penindasan. Ini bukti nyata bahwa DPRK bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil perut dan kepentingan sendiri," tegas pernyataan sikap elemen masyarakat.
DESAKAN: KAJATI & BPK PERIKSA, BEKUHKAN DANA BOROS INI
Melihat indikasi pemborosan, ketidaktepatan penggunaan anggaran, dan potensi kerugian negara yang sangat besar ini, berbagai elemen masyarakat dan organisasi pemuda Bireuen secara tegas mendesak:
1. Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Bireuen segera melakukan audit investigasi mendalam. Telusuri rincian harga satuan makan, tiket perjalanan, biaya hotel, dan biaya pemeliharaan kendaraan. Bandingkan dengan harga wajar. Cek apakah ada selisih uang yang masuk ke kantong pribadi.
2. DPRD Provinsi & Inspektorat memerintahkan pemotongan drastis anggaran Sekwan DPRK Bireuen. Pos makan minum dan perjalanan dinas harus dipangkas sampai batas wajar, uang sisanya dialihkan 100% untuk pemulihan bencana dan bantuan korban.
3. BPK Perwakilan Aceh mencatat kejanggalan ini dalam laporan pemeriksaan. Angka Rp 2,2 Miliar makan minum dan Rp 8,9 Miliar perjalanan dinas adalah anomali yang harus ditindak tegas.
"Uang negara itu titipan rakyat, bukan uang pribadi anggota dewan. Kalau mereka merasa wakil rakyat, buktikan dengan hemat uang rakyat saat rakyat susah. Jangan pesta saat kami lapar. Kami minta anggaran boros ini dibatalkan dan uangnya dikembalikan untuk kepentingan korban bencana," pungkas masyarakat.
Sekretariat Dewan SEKWAN DPRK Kabupaten Bireuen, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, tidak memberikan tanggapan apapun
