-->
  • Jelajahi

    Copyright © WARTANAD.id
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Aceh

    TTI Pertanyakan Anggaran Rumah Sakit Regional Pantai Barat Selatan dilarikan kemana

    May 20, 2026, 7:41 AM WIB Last Updated 2026-05-20T00:42:04Z
    Wartanad.id - Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia TTI mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan Aceh, pasalnya tahun ini lanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional Meulaboh dihilangkan dan Paket lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Regional Tapaktuan dikurangi anggarannya dari Rp.15,9 M menjadi Rp.13,8 M padahal tahun 2025 Tendernya dibatalkan seharusnya dilipatgandakan menjadi Rp.32 Milyar.ucap Nasruddin bahar melalui keterangan persnya (20/05) .

    Nasruddin menambahkan,Pemerintah Aceh terutama Dinas Kesehatan tidak peka dengan arti pentingnya Fasilitas Rumah sakit yang memenuhi standar sebagai Rumah Sakit Rujukan di Bagian Barat Selatan Aceh. Idealnya tahun 2025 dan 2026 dianggarkan setiap tahun Rp.30 Milyar baik untuk RS Regional Meulaboh dan RS Regional Tapaktuan.

    Kinerja Anggota DPRA Dapil 9 dan Dapil 10 perlu dipertanyakan apa saja yang diperbuat selama ini, seharusnya para anggota DPRA sensitif dan peka dengan kebutuhan kesehatan jangan hanya Pergub JKA saja yang diributkan sedangkan kasus yang substantif tidak serius diperjuangkan. Kata Nasruddin bahar

    Sambungnya,Pembangunan Fasilitas kesehatan terutama Pembangun Rumah sakit Regional sangat dibutuhkan oleh masyarakat, jika fasilitas pembangunan dan peralatan Rumah sakit sudah lengkap maka tidak perlu lagi pasien rujukan antri ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh.

    Gagalnya Dinas Kesehatan menganggarkan Lanjutan Pembangunan Rumah sakit Regional di pantai Barat Selatan menjadi perhatian serius. Mualem selaku Gubernur yang mengambil kebijakan sudah seharusnya memprioritaskan masalah ini jika perlu pada APBA-P anggaran lanjutan pembangunan RS Regional ditambah.kata Nasruddin bahar

    Anggota Dewan dari Dapil 9 dan Dapil 10 jangan sibuk memikirkan Pokir pada paket pengadaan saja Lanjutan RS Regional bisa dimasukkan pokir semua anggota Dewan di Dapil masing masing, Anggaran untuk pokir tidak dibatasi kenapa tidak Rp.1 T tidak masalah seperti disebutkan Ketua DPRA tapi ingat tugas dewan sampai dengan ditetapkan DPA setelah itu selesai jangan ikut campur menentukan kontraktor.tutur Nasruddin bahar


    Komentar

    Tampilkan

    Terkini