Wartanad.id | Lhoksukon – Masih dari dokumen perencanaan anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, kembali terungkap pembengkakan anggaran yang sangat mencengangkan. Kali ini pemborosan terjadi pada pos belanja kursus singkat, pelatihan, hingga biaya pencitraan yang mencakup iklan, reklame, pembuatan film, pemotretan, serta pengadaan peralatan studio canggih yang nilainya secara keseluruhan menembus angka lebih dari Rp 2,9 miliar.
Pengalokasian dana sebesar ini kembali memicu kemarahan publik, terlebih lagi dilakukan di saat sebagian besar wilayah Aceh Utara belum pulih sepenuhnya dari dampak bencana alam. Sementara anggaran untuk pemulihan ekonomi rakyat dan bantuan sosial dinilai sangat minim dan pelit, Sekwan justru terlihat sangat royal menggelontorkan uang negara hanya untuk hal-hal yang bersifat formalitas, peningkatan gengsi, dan pencitraan semata.
Berikut rincian lengkap pos anggaran yang disiapkan:
Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan:
- Rp 345.000.000,-
- Rp 193.000.000,-
Belanja Jasa Pencitraan, Iklan, dan Dokumentasi:
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan: Rp 650.500.000,-
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan: Rp 200.000.000,-
- Belanja Peralatan Studio Audio: Rp 300.000.001,-
- Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film: Rp 999.999.000,-
- Belanja Peralatan Studio Video dan Film: Rp 35.000.000,-
- Belanja Papan Ucapan Selamat: Rp 65.490.000,-
- Belanja Baliho: Rp 127.771.578,-
Kursus dan Pelatihan: Mencerdaskan atau Liburan Berbayar?
Pos belanja kursus singkat dan pelatihan tercatat dianggarkan sebesar total Rp 538 juta. Angka ini terasa sangat tidak masuk akal jika dibandingkan kebutuhan nyata. Pertanyaan besar yang muncul di masyarakat adalah: pelatihan apa yang biayanya ratusan juta rupiah? Berapa orang yang dikirim? Dan apa dampak nyata ilmu yang didapat bagi kemajuan Aceh Utara?
Selama ini, banyak program kursus singkat dan pelatihan bagi pejabat dan anggota dewan dikenal kerap menjadi modus perjalanan dinas terselubung. Alih-alih benar-benar menimba ilmu baru yang bisa diterapkan untuk kesejahteraan rakyat, kegiatan ini lebih sering berubah menjadi ajang jalan-jalan, menginap di hotel mewah, dan berlibur dengan biaya ditanggung negara.
"Jika tujuannya untuk pelatihan, tidak perlu biaya ratusan juta. Materi pelatihan di era sekarang bahkan bisa didapatkan secara daring atau dengan biaya terjangkau. Ini jelas hanya akal-akalan menghabiskan anggaran sisa tahun atau cara lain menikmati uang rakyat," ungkap pengamat pemerintahan.
Bagaimana mungkin masyarakat yang masih bertahan hidup pasca bencana bisa menerima kenyataan bahwa uang sebesar Rp 500 juta lebih dihabiskan hanya untuk "kursus singkat", sementara untuk memperbaiki satu jembatan rusak saja pemerintah beralasan kekurangan dana?
Pemborosan Gila-gilaan di Sektor Pencitraan dan Peralatan
Bagian yang paling memilukan dan memicu kemarahan masyarakat ada pada pos belanja pencitraan, iklan, reklame, serta pengadaan peralatan. Total dana yang disiapkan untuk keperluan ini mencapai angka fantastis Rp 2,37 miliar lebih.
Rinciannya, jasa iklan, pembuatan film, dan pemotretan dianggarkan sebesar Rp 850,5 juta. Uang ini diduga besar digunakan hanya untuk membuat tayangan, spanduk, atau laporan kegiatan yang isinya hanya memuji-muji kinerja dewan dan pimpinan daerah, tanpa memberikan manfaat apa pun bagi kesejahteraan rakyat.
Yang paling mencengangkan adalah pengadaan peralatan. Sekwan DPRK Aceh Utara merencanakan pembelian peralatan studio video dan film senilai hampir Rp 1 miliar persis (Rp 999.999.000), ditambah lagi peralatan studio audio senilai Rp 300 juta, dan peralatan video tambahan senilai Rp 35 juta. Secara total, untuk peralatan studio saja dihabiskan dana Rp 1,334 miliar.
Pertanyaan masyarakat sangat sederhana namun tajam: Apakah DPRK Aceh Utara mau berubah menjadi rumah produksi film atau stasiun televisi?
Pengadaan alat canggih senilai hampir Rp 1 miliar itu jauh melampaui kebutuhan lembaga legislatif tingkat kabupaten. Padahal, untuk keperluan dokumentasi rapat atau kegiatan, alat standar saja sudah sangat cukup. Kecurigaan publik sangat kuat: pengadaan barang senilai ratusan juta hingga hampir satu miliar rupiah ini rawan sekali diwarnai praktik mark up harga. Harga barang yang tercantum dalam dokumen anggaran bisa jadi berkali-kali lipat lebih mahal dari harga pasar yang sebenarnya, dan selisih uangnya masuk ke kantong oknum yang berwenang.
Belum selesai sampai di situ, masih ada pos belanja papan ucapan selamat senilai Rp 65,4 juta dan baliho senilai Rp 127,7 juta. Uang hampir 200 juta rupiah dihabiskan hanya untuk papan nama, spanduk, dan ucapan selamat. Sangat kontras dengan kondisi jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, atau warga yang rumahnya bocor namun tidak mendapat bantuan perbaikan rumah.
Saat Rakyat Menderita, Sekwan Sibuk Membangun Citra
Rangkaian pembengkakan anggaran di Sekwan DPRK Aceh Utara mulai dari perjalanan dinas, makan minum, hingga kini pelatihan dan pencitraan, membuktikan adanya pola pengelolaan keuangan daerah yang sangat tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.
Uang negara yang seharusnya menjadi prioritas untuk memulihkan kondisi masyarakat pasca bencana, justru disedot habis untuk kemewahan, kenyamanan, dan keperluan pribadi pejabat. Anggaran miliaran rupiah habis untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak mendesak, dan hanya menguntungkan segelintir orang di dalam gedung dewan.
"Kami tidak butuh film dokumenter mewah, kami tidak butuh papan ucapan selamat yang berlebihan, kami tidak butuh studio canggih. Kami butuh beras, kami butuh rumah layak huni, kami butuh pekerjaan. DPRK seharusnya mewakili kami, bukan malah merampok hak kami lewat anggaran boros begini," ujar salah satu warga di Lhoksukon dengan suara bergetar.
Desakan Pemeriksaan Hukum Semakin Menguat
Menumpuknya bukti pemborosan anggaran di Sekwan DPRK Aceh Utara membuat koalisi masyarakat sipil dan pengawas anggaran semakin bersatu suara. Mereka menuntut Kejaksaan Tinggi, BPK Perwakilan Aceh, serta Inspektorat Kabupaten untuk segera turun tangan melakukan audit investigasi total.
Publik ingin tahu:
1. Spesifikasi teknis apa yang tertulis sehingga satu paket alat studio bisa mencapai hampir Rp 1 miliar? Apakah sesuai harga pasar wajar?
2. Siapa penyedia barang/jasa yang akan mendapatkan proyek iklan dan peralatan mahal ini? Ada permainan siapa di baliknya?
3. Apa materi dan siapa penyelenggara pelatihan yang biayanya ratusan juta rupiah itu?
Masyarakat Aceh Utara tidak akan diam jika uang rakyat terus-menerus dihamburkan demi kepentingan pribadi dan kelompok, sementara penderitaan rakyat diabaikan. Kini mata publik tertuju pada aparat penegak hukum, apakah berani membedah habis borok anggaran Sekwan DPRK Aceh Utara atau kembali membiarkan uang negara lenyap begitu saja.
