Wartanad.id | Lhoksukon – Luka penderitaan masyarakat Aceh Utara pasca diterjang bencana alam seolah tidak pernah selesai. Di tengah jeritan kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan layak yang dirasakan ribuan warga korban bencana, terungkap fakta memilukan lainnya: Sekretariat Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara justru mengalokasikan anggaran belanja makanan dan minuman yang nilainya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah.
Angka-angka boros ini tercantum secara hitam di atas putih dalam dokumen perencanaan anggaran Sekwan. Dana yang seharusnya menjadi prioritas untuk bantuan pangan bagi warga yang berteduh di tenda darurat, justru disiapkan berlimpah ruah hanya untuk membiayai jamuan tamu, konsumsi rapat, hingga makanan dan minuman untuk kegiatan lapangan para pejabat dan anggota dewan.
Berikut rincian lengkap alokasi anggaran belanja makan dan minum yang mencengangkan tersebut:
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
- Rp 521.664.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
- Rp 542.800.000,-
- Rp 10.200.000,-
- Rp 9.100.000,-
- Rp 39.998.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Rp 658.128.000,-
- Rp 384.750.000,-
- Rp 13.300.000,-
- Rp 9.200.000,-
Jika dijumlahkan secara keseluruhan, pos belanja konsumsi semata ini menembus angka Rp 2,2 miliar lebih. Nilai ini sangat ironis jika disandingkan dengan kondisi nyata di lapangan, di mana bantuan makanan bagi korban bencana justru sangat terbatas, terlambat, dan sering kali tidak layak konsumsi.
Rakyat Bertahan dengan Nasi Bungkus Sisa, Pejabat Bersantap Mewah
Kontras yang sangat tajam terlihat jelas antara kondisi masyarakat dan kemewahan yang disiapkan bagi para pejabat daerah. Di sejumlah kecamatan terdampak bencana, ratusan keluarga masih harus berbagi porsi makanan sederhana, bahkan ada yang hanya bertahan dengan singkong rebus dan air saja karena bantuan yang dijanjikan tak kunjung datang.
Banyak warga mengeluh sulit mendapatkan pasokan beras, mi instan, atau makanan bergizi untuk anak-anak mereka. Dapur umum yang didirikan pemerintah pun dinilai berjalan tidak maksimal, dengan pasokan yang sering kali kosong. Warga yang rumahnya hancur dan ladang pertaniannya rusak total kehilangan sumber penghasilan, sehingga sama sekali tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli kebutuhan pangan sendiri.
Sementara itu, di gedung DPRK Aceh Utara, anggaran disiapkan sedemikian rupa seolah tak ada masalah apa pun. Pos konsumsi rapat saja dianggarkan mencapai hampir Rp 660 juta dan hampir Rp 385 juta pada dua pos terbesarnya. Pertanyaannya: rapat apa yang menghabiskan biaya makan minum ratusan juta rupiah? Apakah menu yang disajikan berupa makanan mewah dan minuman mahal yang jauh melampaui standar kewajaran?
Hal yang sama terlihat pada anggaran makanan minum untuk aktivitas lapangan yang tembus lebih dari Rp 542 juta. Padahal, masyarakat melihat kenyataannya anggota dewan jarang turun ke lokasi bencana. Jika pun turun, hanya sebatas berfoto di depan kamera lalu pergi. Sangat sulit membayangkan aktivitas lapangan apa yang memerlukan biaya konsumsi ratusan juta rupiah, sementara korban bencana di lokasi yang sama kelaparan.
Belum lagi pos jamuan tamu yang mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Angka ini terasa sangat menyakitkan di tengah situasi darurat bencana. Uang negara yang jumlahnya ratusan juta rupiah disiapkan hanya untuk menyambut tamu, padahal uang itu jika dibelikan beras saja sudah bisa menyuplai kebutuhan pangan ribuan kepala keluarga selama berbulan-bulan.
Anggaran Boros: Indikasi Pemborosan dan Mark Up Harga
Pengamat kebijakan publik menilai rincian anggaran ini sangat mencurigakan dan mengandung indikasi kuat adanya pemborosan, rekayasa harga, hingga praktik mark up harga yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
Menurut perhitungan standar harga umum konsumsi rapat maupun jamuan, nilai yang wajar berkisar antara puluh ribu hingga maksimal seratus ribu rupiah per porsi. Namun dengan total anggaran miliaran rupiah, artinya ada kemungkinan besar harga yang dicantumkan dalam dokumen anggaran dinaikkan berkali-kali lipat dari harga aslinya. Selisih uang inilah yang diduga dikucilkan masuk ke kantong oknum-oknum yang bertanggung jawab mengelola anggaran di Sekwan.
"Data ini bukti nyata ketidakpekaan dan ketidakadilan. Saat rakyat menangis karena lapar, Sekwan malah bersiap berpesta makan minum pakai uang rakyat. Ini bukan pelayanan publik, tapi eksploitasi atas penderitaan rakyat. Dana Rp 2,2 miliar lebih untuk makan minum adalah pemborosan kriminal," tegas aktivis pengawas anggaran daerah.
Fakta ini semakin mempertegas dugaan bahwa Sekwan DPRK Aceh Utara menjadi "sapi perah" anggaran daerah. Sebelumnya telah terungkap pembengkakan belanja perjalanan dinas yang mencapai puluhan miliar rupiah, dan kini disusul pembengkakan belanja makan minum yang nilainya tidak kalah fantastis. Semua ini terjadi di saat pemerintah kabupaten beralasan kekurangan dana untuk menangani bencana dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.
Publik Tuntut Audit dan Pertanggungjawaban
Masyarakat Aceh Utara semakin geram dan menuntut aparat penegak hukum serta lembaga pemeriksa keuangan untuk tidak hanya diam melihat. Kejaksaan, Inspektorat, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera melakukan pemeriksaan mendalam dan audit investigasi terhadap setiap pos anggaran di Sekwan DPRK Aceh Utara.
Publik menuntut agar ada penjelasan rinci: berapa porsi makanan dan minuman yang dibeli, berapa harga satuan yang digunakan, jenis menu apa yang disajikan, serta siapa saja pihak yang menerima manfaat dari pengeluaran uang negara sebesar itu.
"Kami tidak butuh rapat mewah dan jamuan enak di gedung dewan. Kami butuh beras, kami butuh makanan untuk anak-anak kami yang kelaparan. Uang itu adalah uang kami, uang yang seharusnya kembali untuk kami. Jika mereka tidak mampu mengelolanya dengan benar, biarkan hukum yang bekerja," tegas warga korban bencana.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan apa pun dari pimpinan DPRK maupun Kepala Sekwan Aceh Utara terkait alokasi anggaran makan minum yang bernilai miliaran rupiah ini. Rakyat kini menatap kritis, menunggu apakah lembaga wakil rakyat ini akan tetap tertawa kenyang di dalam gedung, atau akhirnya sadar dan turun untuk merasakan lapar yang sama dengan rakyatnya.
