Audiensi Hangat dengan Guru PPPK, Bupati Pidie Jaya Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pendidik. ( Foto Dokumentasi Wartanad.id)
PIDIE JAYA ( Wartanad.id) – Suasana penuh keakraban dan keterbukaan mewarnai audiensi antara Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., M.E., dengan Forum Guru ASN PPPK Paruh Waktu (PW) Kabupaten Pidie Jaya yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (12/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Administrasi Umum Helmi, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan T. Muhalil, SE., M.Si., Ak., Inspektur Jamian, S.Pd., Kepala BKPSDM Fuad, S.STP., serta sejumlah kepala SKPK lainnya.
Audiensi yang dihadiri perwakilan guru PPPK Paruh Waktu dari seluruh kecamatan itu menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan yang sedang dihadapi para pendidik. Mulai dari keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari 2026, perbedaan besaran honorarium, distribusi tenaga pendidik, jam mengajar, hingga terhentinya bantuan sosial setelah perubahan status menjadi ASN.
Mendengar langsung keluhan para guru, Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang dihadapi para pendidik. Menurutnya, guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dalam memajukan daerah.
"Saya sengaja menerima dan mendengar langsung aspirasi para guru karena mereka adalah ujung tombak pendidikan daerah. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tetap berkomitmen memperjuangkan hak-hak guru, termasuk penyelesaian pembayaran gaji sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku," tegas Bupati.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Guru PPPK Paruh Waktu, termasuk terkait distribusi guru, penyesuaian jam mengajar, serta dampak kebijakan nasional yang memengaruhi penerimaan bantuan sosial.
Bupati juga mengingatkan bahwa perjuangannya terhadap tenaga honorer telah dilakukan sejak awal melalui dukungan terhadap pengangkatan mereka menjadi PPPK. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami tidak ingin para guru terus berada dalam kondisi kesejahteraan yang minim. Jika terdapat keterbatasan pada satu sumber anggaran, maka pemerintah daerah akan terus berupaya mencari peluang melalui skema pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Bupati mengajak seluruh guru untuk tetap menjalankan tugas dan pengabdian dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi tinggi dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan terus mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi Guru PPPK Paruh Waktu, mulai dari pembayaran gaji, pengaturan jam mengajar, distribusi tenaga pendidik, hingga peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui dialog yang berlangsung hangat dan konstruktif tersebut, diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi para guru dapat segera menemukan solusi, sehingga kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Pidie Jaya semakin meningkat dan mampu melahirkan generasi yang unggul di masa depan.
