Wartanad.id - BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menggugat lambannya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon) pascabanjir di Aceh. Menurut TTI, hingga kini masyarakat di sejumlah wilayah terdampak masih menunggu kepastian pemulihan, sementara berbagai infrastruktur vital yang rusak belum sepenuhnya ditangani.ujar Nasruddin Bahar koordinator TTI (07/07)
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Keterlambatan pemulihan tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperpanjang penderitaan masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana.
> "Bencana telah berlalu, tetapi proses pemulihan berjalan terlalu lambat. Masyarakat Aceh tidak boleh terus dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Pemerintah Pusat harus hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji," tegas Nasruddin Bahar.
TTI menilai lambannya pelaksanaan Rehab Rekon berpotensi menghambat pemulihan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas masyarakat di daerah terdampak. Jalan, jembatan, irigasi, tanggul, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur publik lainnya merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipulihkan.
Karena itu, TTI mendesak Pemerintah Pusat membuka secara transparan informasi mengenai seluruh program Rehab Rekon di Aceh, meliputi besaran anggaran, sumber pendanaan, daftar paket pekerjaan, metode pengadaan, nama penyedia, progres fisik dan keuangan, serta target penyelesaian setiap proyek.
Menurut TTI, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam memulihkan Aceh pascabencana sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
TTI juga meminta kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehab Rekon segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang mengalami keterlambatan. Apabila terdapat hambatan administratif, teknis, atau koordinasi, pemerintah diminta segera menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat beserta langkah penyelesaiannya.
Selain itu, TTI mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan aparat penegak hukum untuk mengawal pelaksanaan anggaran Rehab Rekon agar proses percepatan tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa.
TTI menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk dorongan agar pemulihan pascabencana menjadi prioritas nasional. Menurut TTI, keberhasilan Rehab Rekon tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari seberapa cepat dan efektif manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
> "Aceh tidak membutuhkan janji baru. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kepastian, percepatan, dan transparansi. Pemerintah Pusat harus menunjukkan keberpihakan kepada korban bencana melalui langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tutup Nasruddin Bahar.
